Tulisan ini bertujuan memberikan sedikit gambaran tentang teori filologi dan penerapannya dalam pernaskahan lama. Ini berangkat dari persoalan bahwa dalam meneliti manuskrip seorang filolog kerap kali kesulitan dalam menentukan teori yangakan digunakan di dalam penelitiannya, sehingga kerap kali peneliti kehilangan arah karena tidak tahu alat apa yang akan dipakai di dalam penelitiannya. Dengan demikian tulisan ini akan sedikit mengarahkan pembaca agar tidak kebingungan di dalam menentukan langkah penelitian, khususnya pada ranah pernaskahan yang dianggap lama atau kuno.
Artikel ini mengkaji naskah sastra suluk yang didapatkan dari salah satu masyarakat di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Naskah yang dimaksud berjudul Naskah Pandita Nursaleh. Dalam meneliti naskah ini digunakan metode kajian filologi yang terfokus pada kritik naskah (kodikologi). Kritik naskah terhadap naskah ini meliputi inventarisasi naskah, deskripsi naskah, klarifikasi naskah, penelusuran silsilah naskah atau stema, dan penentuan naskah edisi. Dalam mengungkap isi naskah digunakan metode penelitian deskriptif analisis yang dimaksudkan untuk mencatat, menuturkan, dan menafsirkan data melalui suatu proses pemahaman yang akan sangat bergantung pada keadaan data dan nilai bahan atau data objek penelitian yang digarap. Dengan demikian metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan naskah dari berbagai aspek beserta kandungan teks secara jelas dan terperinci.
Teaching-learning of the Arabic language has emerged as vital in both Muslim and non-Muslim countries. However, a lack of studies exists on measuring the technological pedagogical content knowledge (TPACK) of Arabic language teachers. Thus, this study explores Indonesian Arabic teachers' TPACK and provides a conceptualization that the elements of TPACK are not separate; rather, each element facilitates the sustenance of other elements. To achieve this objective, a quantitative research approach is undertaken using a validated and reliable questionnaire. Data is collected from 320 teachers (snowball sampling) using Google forms. The data analysis reflects the inter-relation of the elements of TPACK, with a satisfactory TPACK of the Indonesian Arabic teachers. Additional findings suggest that teachers use technology minimally in designing tasks or even assessments despite their strong technological background. Further studies are recommended to explore teachers' roles, teacher development programs, and religious motivation in achieving higher TPACK of Arabic language teaching.
Artikel ini membahas subtansi dan metodologi filologi sebagaimana tercakup dalam keilmuan filologi. Pengertian filologi dalam tulisan ini tidak terbatas pada akar katanya saja, melainkan lebih luas seiring dengan perkembangan keilmuan ini dari masa ke masa, dalam mempelajari khazanah kebudayaan masa lampau dari objek kajiannya yang disebut dengan manuskrip atau naskah. Metode penelitiannya cenderung bersifat kualitatif guna mengungkap kedalaman makna yang terkandung dalam objek yang diteliti. Metode penelitian bersifat paradigmatis guna mewujudkan sebuah bentuk laporan hasil penelitian yang telah dilakukan. Biasanya disajikan mulai dari tahap yang bersifat deskriptif, analitis, komparatif, dan sebagainya.Metode kajian filologi terbagi dua, yakni metodepenelitiannaskahatau kritiknaskah, yaitu proses pendeskripsian wujud fisik naskah. Hal ini yang didasarkan atas penerapan teori kodikologi. Selanjutnya, adalah metodekajian teks atau kritikteks, yakni proses perekonstruksian teks sebagai isi atau kandungan naskah yang bersifat abstrk dan hakiki. Hal ini didasarkan atas penerapan teori tekstologi. Dalam artikel ini juga dibahas penerapan metode dan teori filologi pada Naskah Kumpulan Mantra yang didapatkan dari penelitian lapangan di Kabupaten Cianjur.
The inability of the national long-term development plan (RPJPN) to consolidate different programs between one President and the next President, results in unsustainable development plans. So there is a desire to revitalize the outlines of the state's direction (GBHN) as a guide to national development that was once able to integrate national development planning in the past. Therefore, it is necessary to reform the GBHN, because the concept of GBHN in the past is not necessarily relevant to the current state administration system, especially the implications of the GBHN on the authority of the MPR. The future GBHN systematics will be followed up with the RPJM and the regional mid-term development plan (RPJMD) in lieu of the five-year development plan. To strengthen the legality of GBHN as a development planning document, the MPR Decree on GBHN must be interpreted as a fundamental norm, so that if the President deviates from the GBHN, then the President can be impeached. This means that the position and function of the MPR and the Constitutional Court (MK) need to be reconstructed, that is, the MPR is given the authority to submit impeachments and execute MK Decisions related to impeachment of the President in violation of the GBHN, while the Constitutional Court has the authority to examine and adjudicate requests for impeachment. Thus, it is believed that development planning can run in an integrated and sustainable manner.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.