Yang Minoritas : Yang Tertindas (Analisis Konflik Ahmadiyah vs "Islam")

Abstract

Kekuasaan ada di mana-mana, demikian diungkapkan oleh Foucault. Kekuasaan yang dimiliki oleh mayoritas yang tidak jarang membawa adanya konflik dengan pihak minoritas. Sama halnya dengan agama, agama seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi kepercayaan memberi jalan menuju perdamaian, tetapi di sisi lain agama dianggap sebagai sumber perpecahan dalam masyarakat. Agama agama mayoritas dianggap sebagai yang kuat atau memiliki kekuatan dalam masyarakat bahkan lebih dominan daripada negara dengan agama lain yang minoritas. Konflik agama sering terjadi di berbagai negara dan bahkan Indonesia pada kenyataannya sebagai negara multikultural dalam agama. Konflik tidak hanya antara agama yang berbeda, bahkan beberapa konflik internal / co-agamawan karena perbedaan dalam penafsiran tulisan suci yang akhirnya mengarah pada anarki. Masalah agama akan sulit diatasi jika kedua belah pihak menggunakan mata mereka untuk mencari kebenaran. Sebagai negara multikultural, semestinya semua pihak dapat saling menghargai dan menghormati satu sama lain serta memahami dan memahami Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh masing-masing indivvidu. Kebebasan beragama adalah salah satu hak yang harus dilindungi. Dalam kasus-kasus minoritas di negara ini, seandainya pemerintah negara dalam hal ini mampu melindungi warganya dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam pelukan dan meyakini suatu agama.

Diskriminasi Terhadap Kelompok Minoritas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Tangerang Selatan

“…Dalam artian eksistensi MUI sebagai lembaga yang diberikan otoritas oleh negara sebagai lembaga yang mampu mengontrol umat dan mempengaruhi negara. Kekuasaan yang dimiliki MUI terlihat berwujud untuk menyeragamkan terhadap aliran-aliran yang berbeda, tujuan penyeragaman ini jelas akan membentuk identitas yang tidak berbeda-beda dan berujung pada kepatuhan (Sudjami, 2013).…”

“…Tentu pewacanaan tersebut tidak terlepas dari MUI, sebagai lembaga yang mewakili pandangan seluruh umat muslim yang ada di Indonesia serta lembaga yang dipercayakan pemerintah dengan otoritas khusus. Tak lupa juga MUI memiliki kewenangan atau modalitas atas struktur membentuk kerangka penafsiran untuk dijadikan pedoman umat (Sudjami, 2013).…”