Politik Pork Barrel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten tahun 2011

Abstract

ABSTRAKProgram-program pemerintah yang bersifat populis memiliki peluang untuk digunakan incumbent atau petahana sebagai bentuk strategi untuk menaikkan tingkat keterpilihan atau mempertahankan suara dalam pemilihan kepala daerah. Penelitian ini menemukan bahwa pola yang sama terjadi juga dalam alokasi hibah dan bantuan sosial (bansos) di Provinsi Banten pada tahun 2011. Penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan: apakah alokasi hibah dan bansos yang dilakukan oleh incumbent pada tahun 2011 di Provinsi Banten merupakan bentuk politik distributif yang termasuk pork barrel? Dengan menggunakan metode kualitatif terutama wawancara, pengamatan di lapangan serta penelusuran dokumen-dokumen tertulis, penelitian ini bermaksud untuk mengemukakan kecenderungan digunakannya alokasi hibah dan bansos sebagai strategi politik yang lebih bersifat pork barrel dengan menargetkan wilayah-wilayah yang menjadi basis suara calon petahana serta kelompok-kelompok keagamaan tertentu yang berpengaruh. Penelitian ini juga menegaskan bahwa konsep pork barrel dapat dikembangkan dari konsep awalnya untuk mencakup kebijakan yang diinisiasi oleh eksekutif dan dapat terjadi di tingkat lokal.Kata kunci: politik distributif, pemilukada, pork barrel, hibah, bantuan sosial ABSTRACT The populist programs deployed by government have a higher degree of being used as strategy to increase support at elections known as pork barrel politics. This paper finds that similar pattern also happened in the allocation of grants and social assistance in the province of Banten provided by the local government. This research aims at answering the question: can the grants and social assistances allocated by incumbent in Banten Province in 2011 be categorized as pork barrel distributive politics? By using qualitative method, this study unveils a tendency that both allocation of grants and social assistance were utilized as political strategy by targeting the stronghold suppor-*Penulis adalah Staf Ahli Anggota DPR RI. **Penulis adalah Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP UI.

Politik Anggaran: Alokasi Dana Bansos Pra-Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia Sebagai Alat Meningkatkan Elektabilitas

“…Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, sepakat terhadap dugaan adanya muatan politik dalam penyaluran dana bansos dengan melihat tren kenaikan dana bansos mendekati waktu pemilihan umum baik di level nasional maupun di tingkat lokal. Salah satu penyebab dari penggunaan program hibah dan bansos untuk kepentingan aktor-aktor politik tertentu ialah sifat programnya yang populis, sehingga sering digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu dalam pemilihan umum baik nasional maupun lokal (Saragintan & Hidayat, 2016). Apalagi bagi seseorang yang diposisikan sebagai incumbent dalam pemilihan umum (Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota) pada masa krusial, mengingat mereka harus berkompetisi lagi agar tidak terpental dari jabatan politisnya memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan "politisasi anggaran".…”

“…Pork Barrel merupakan alokasi anggaran berdasarkan pada kriteria yang tidak diberikan secara penuh kepada public (Golden & Min, 2013). Definisi lain mengenai politik Pork Barrel adalah sebuah usaha bagi anggota legislatif mendapatkan alokasi dana untuk dibawa kepada konstituen di daerahnya dengan tujuan agar konstituen mendapatkan sebuah insentif untuk kembali memilih calon tersebut sehingga meningkatkan elektabilitas di periode pemilihan berikutnya (Saragintan & Hidayat, 2016). Berdasarkan atas beberapa definisi tersebut, politik Pork Barrel dalam penelitian ini dapat diartikan upaya-upaya politis yang dilakukan oleh calon incumbent melalui pengalokasian anggaran pada program-program pemerintah pusat kepada daerah dengan tujuan meningkatkan elektabilitas kandidat incumbent tersebut pada pemilihan periode berikutnya.…”

“…Keempat, bersifat kewilayahan atau konteks spasial tertentu sehingga hanya masyarakat tertentu yang dapat menikmati hasil dari alokasi dana tersebut. Kelima, politik pork barrel tidak bersifat mengikat konstituennya untuk memilih incumbent karena tidak ada perjanjian yang dilakukan karena umumnya diberikan pada saat pra-pemilihan (Saragintan & Hidayat, 2016).…”

PROGRAM DANA HIBAH DALAM PERSPEKTIF POLITIK DISTRIBUTIF: STUDI KASUS PRODAMAS KOTA KEDIRI Studi Kasus Prodamas Kota Kediri.

“…Program hibah biasanya telah diatur secara spesifik tentang penetapan dan peruntukannya. Program hibah memiliki sifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah pusat/daerah (Saragintan & Hidayat, (2017) (Wardani 2014). Ada beberapa bagian yang tergolong dalam praktik klientilisme, yaitu patronase, jual beli suara, dan constituency service.…”

Pesan Nonverbal dalam Komunikasi Politik Wahidin Halim Sebagai Calon Gubernur Banten pada Pilkada Banten 2017

“…Isu lainnya yang juga tak kalah hebatnya, adalah isu korupsi. Isu ini pun sebenarnya sudah mengemuka jauh sebelum pelaksanaan Pilkada Banten 2017 (Christiawan, 2016;Fauzanafi, 2016;Hakim (et al) 2017; Nisa, Dwisetia & Firmansyah, 2017;Saragintan & Hidayat, 2016;Sitompul, 2014).…”