Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan yang Lalai Mendaftarkan Pekerjanya Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Abstract

This study discusses criminal liability towards companies that fail to register their workers as participating BPJS workers. Social security is very important for all Indonesian workers to have because socioeconomic risks can occur to anyone, anywhere and to anyone. The type of legal research used in this study is normative research. Results and discussion of research conducted where PT. This True Farmer Initiative has made a mistake in the form of negligence or negligence from the company that does not pay BPJS Employment contributions to workers and there are some workers who are not registered as BPJS Employment participants. This has | 51 | been received by a court ruling punishing the company which resulted in the rights of the workers who could not be fulfilled. Seeing the decision that has been determined by the judge there is no criminal sentence, the judge's decision does not provide a deterrent effect on the company. The provisions of the BPJS Employment Act currently added the application of imprisonment sanctions, so that in the future it can provide a deterrent effect on companies that fail to register their workers as BPJS Employment participants.

Kecermatan Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Gorontalo

“…Jaminan sosial merupakan hak seluruh warga negara yang sampai saat ini masih mencari formula dan bentuknya, sehingga belum sepenuhnya dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali kaum buruh. (Indrawati & Simanjuntak, 2019). Setiap orang berhak untuk mendapatkan jaminan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya.…”

Legal responsibility upon the negligence of entrepreneurs in registering their labors as the member of BPJS ketenagakerjaan

“…Government as the regulator and supervisor in industrial relation have given proper attention regarding the social security for the labor. Through Law number 24 Year 2011 regarding 'Badan Penyelenggara Jaminan Sosial' (BPJS) or in english called 'The Implementing Agency of Social Security', hereinafter called UU BPJS, government mandate the entrepreneurs to register their labor as the member of BPJS Ketenagakerjaan (Indrawati, & Simanjuntak, (2019). This effort is to cope the fact that the jobs that the labors do are full of risk, thus, they are necessarily protected by a social security.…”

Problematika Pengaturan Dan Penerapan Sanksi Pidana Atas Pelanggaran Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

“…Saat ini masih terdapat banyak tenaga kerja yang belum terdaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, hal ini disebabkan karena adanya kewajiban iuran yang mana sebesar 4,24% dari total upah untuk tiga program yang wajib diikuti berdasarkan ketentuan undang-undang merupakan tanggung jawab dari pemberi kerja dan 2% dari total upah merupakan kewajiban yang dipotongkan dari penghasilan tenaga kerjanya setiap bulannya, sehingga total yang dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan sejumlah 6,24% dari total upah (Indrawati & Simanjuntak, 2019).…”