Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Abstract

The South Jakarta Administrative City Land Office is one of the cities targeted to be a city with complete land administration in 2020. The current condition of land parcel data demands an update, namely improving the quality of data from KW1 to KW6 towards KW1 valid. The purpose of this study is to determine the condition of land data quality in South Jakarta, the implementation of data quality improvement, as well as problems and solutions in implementing data quality improvement. The research method used is qualitative with a descriptive approach. The results showed that the condition of the data quality after the implementation of the improvement, namely KW1 increased from 86.45% to 87.01%. The roles of man, material, machine, and method have been fulfilled and the implementation of data quality improvement is not in accordance with the 2019 Complete City Guidelines in terms of territorial boundary inventory, and there are still obstacles in the implementation of improving the quality of land parcel data, namely the absence of buku tanah, surat ukur, and gambar ukur at the land office, the existence of regional division, the boundaries of the sub district are not yet certain, and the existence of land parcels that have been separated from mapping without being noticed by the office administrator.

Arrangement of Legal Policy-Based Land Administration Digitalization in Gobah Village, Kampar Regency, Riau

“…Dalam upaya mewujudkan administrasi pertanahan dan pemutakhiran data yang lengkap, sistem administrasi pertanahan di Indonesia dihadapkan pada sejumlah kendala yang kompleks, seperti belum meratanya pemerataan kepemilikan dan penguasaan tanah, adanya penguasaan tanah tanpa izin yang sah, dan masih banyaknya berbagai sengketa perbatasan (Junarto & Suhattanto, 2022;Kartono, 2020;Muthallib, 2020). Selain itu, Karena sistem pendaftaran tanah di masa lalu tidak terkoordinasi dan terintegrasi, sistem administrasi pertanahan Indonesia telah menyebabkan hal-hal seperti bidang tanah yang terdaftar tidak dipetakan pada peta pendaftaran (Mawadah, 2021;Pinuji, 2020). Kemudian, program pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) untuk pendaftaran tanah di desa dan digitalisasi dokumen Administrasi pertanahan telah lama menjadi komponen yang diinginkan dari sistem pelayanan administrasi pertanahan Indonesia, tetapi saat ini belum diketahui secara pasti output dari sistem tersebut (Abdul Wahid, 2021;Mawadah, 2021;Sulistyorini et al, 2021).…”

“…Selain itu, Karena sistem pendaftaran tanah di masa lalu tidak terkoordinasi dan terintegrasi, sistem administrasi pertanahan Indonesia telah menyebabkan hal-hal seperti bidang tanah yang terdaftar tidak dipetakan pada peta pendaftaran (Mawadah, 2021;Pinuji, 2020). Kemudian, program pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) untuk pendaftaran tanah di desa dan digitalisasi dokumen Administrasi pertanahan telah lama menjadi komponen yang diinginkan dari sistem pelayanan administrasi pertanahan Indonesia, tetapi saat ini belum diketahui secara pasti output dari sistem tersebut (Abdul Wahid, 2021;Mawadah, 2021;Sulistyorini et al, 2021). Kemudian, Saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kendala yang signifikan dalam sistem digitalisasi administrasi pertanahan khususnya di tingkat desa adalah berkaitan dengan terbatasnya sumber daya manusia baik dari aparatur pemerintah desa maupun masyarakat lokalnya (Sulistyorini et al, 2021).…”

Pemanfaatan Data Spasial Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan dalam Peningkatan Informasi Geospasial pada Aplikasi Petakita

“…Selaras dengan hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga sedang menjalankan peningkatan kuantitas dan kualitas data pertanahan baik pendaftaran tanah maupun peningkatan kualitas data yang sudah terdaftar (Handono et al, 2020;Mawadah, 2021;Mujiati & Aisiyah, 2022;Suhattanto et al, 2021;Teku et al, 2022). Hasil dari program tersebut tersaji dalam peta bidang yang diunggah melalui Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan.…”

Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Perbaikan Kualitas Data Pertanahan Di Kabupaten Manggarai Barat

“…Ketersediaan data pertanahan saat ini merupakan salah satu unsur yang penting dalam pelayanan pertanahan sebab pelayanan publik memerlukan data yang valid. Data pertanahan yakni data bidang tanah terdiri dari data spasial dan data tekstual (Mawadah, 2020). Data spasial dan data tekstual dibedakan menjadi data analog atau hardcopy dan data digital atau elektronik.…”

“…Beberapa penelitian terkait peningkatan kualitas data pertanahan diantaranya bahwa kualitas data pertanahan semakin baik karena disebabkan bersamaan dengan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Handono, Suhattanto, & Nugroho, 2020;Mawadah, 2020). Penelitiannya Marryanti & Nurrokhman (2019) mengenai kesiapan data pertanahan menuju pelayanan elektronik.…”