Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Perbaikan Kualitas Data Pertanahan Di Kabupaten Manggarai Barat

Abstract

One of the causes of land problems is the absence of complete and accurate data on registered land ownership. This happens because the digitization process has not yet been completed, whether the certificates, land books or letters of measurement and maps. So, the purpose of this study is to analyze the quality of land data to identify and resolve land disputes. The method used is a qualitative descriptive method, with the results showing that one of the Independent Land Data Quality Improvement activities (PKDPM) produces a dispute map containing the names of the parties with problems and the location of the land indicated as problematic. Based on the dispute map, it can identify 58 (fifty-eight) land disputes which are classified into 4 (four) namely overlapping, boundary disputes, inheritance disputes and land ownership disputes. However, out of 58 disputes, only 5 cases could be resolved through mediation at the West Manggarai Land Office. So, it can be concluded that PKDPM activities are only able to identify disputes, but are not able to resolve existing disputes.

Pemanfaatan Data Spasial Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan dalam Peningkatan Informasi Geospasial pada Aplikasi Petakita

“…Selaras dengan hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga sedang menjalankan peningkatan kuantitas dan kualitas data pertanahan baik pendaftaran tanah maupun peningkatan kualitas data yang sudah terdaftar (Handono et al, 2020;Mawadah, 2021;Mujiati & Aisiyah, 2022;Suhattanto et al, 2021;Teku et al, 2022). Hasil dari program tersebut tersaji dalam peta bidang yang diunggah melalui Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan.…”

Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Asahan

“…Pentingnya pendaftaran tanah di Indonesia belum disadari sepenuhnya oleh masyarakat, masih banyak tanah milik masyarakat yang belum bersertifikat, tentunya disebabkan oleh berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat enggan mendaftarkan hak milik atas tanahnya. Adanya anggapan yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan sertifikat memerlukan waktu yang cukup lama serta mekanisme prosedur yang berbelit-belit juga biaya yang mahal merupakan faktor yang tidak dapat dipungkiri (Pristiria et al, 2022;Teku et al, 2022).…”

Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Penngaturan Pertanahan Dalam Peningkatan Pelayanan Ganti Nama Sertifikat Hak Atas Tanah

“…Kegagalan ini dapat diantisipasi untuk menanggapi perubahan yang memiliki perkiraan luas dan dampak dari berbagai masalah perbaikan yang kompleks. Sementara itu, minat baru terhadap budaya Indonesia mengharapkan harapan dan akomodasi di seluruh wilayah yang diisi oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, surat menyurat, transportasi, bisnis dan perdagangan (Pujiastuti et al, 2022;Teku et al, 2022).…”