Penerapan Asuransi Lingkungan Hidup Pada Pemanfaatan Lahan Gambut Di Sektor Kehutanan

Prasetiyo, Hari; Tanjung, Kurnia Togar Pandapotan; Jordan, Jeremy S.

doi:10.21143/jhp.vol49.no4.2353

Cited by 3 publications

(3 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, berdasarkan UUPPLH dapat dilakukan dengan beberapa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang salah satunya adalah instrumen ekonomi lingkungan hidup yang bersifat insentif dan/atau disinsentif. Instrumen ekonomi lingkungan hidup tersebut adalah asuransi lingkungan hidup yang merupakan suatu produk asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Angraeni, 2021;Prasetiyo et al, 2019). Penerapan asuransi lingkungan hidup oleh perusahaan atau pelaku kegiatan dan/atau usaha merupakan salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan dalam rangka membantu pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup.…”

Section: A Pendahuluanunclassified

Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Imanika

Rohman

2022

JRIH

View full text Add to dashboard Cite

Abstract. In order to support the protection and management of the environment against pollution and/or environmental damage, prevention efforts can be carried out with one of the environmental economic instruments that are incentives and/or disincentives, namely environmental insurance. The development of environmental insurance for companies that have an important impact on the environment has not been implemented comprehensively in all sectors that have the potential to experience losses. This research aims to understand the implementation of environmental insurance regulations in preventing environmental pollution and/or damage and to understand environmental insurance regulations that provide legal certainty for environmental conservation. This research, using normative juridical approach method with descriptive analytical as the research spesification. Data collection techniques used are literature studies and interviews. The results of the research conducted indicate that currently there is no further study specifically related to the development of environmental insurance. This causes the implementation of environmental insurance to be ineffective due to the uncertainty in the law. Abstrak. Dalam rangka mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dilakukan upaya pencegahan dengan salah satu instrumen ekonomi lingkungan hidup yang bersifat insentif dan/atau disinsentif yaitu asuransi lingkungan hidup. Pengembangan Asuransi lingkungan hidup terhadap perusahaan yang memiliki dampak penting bagi lingkungan hidup belum di implementasikan secara menyeluruh dalam semua sektor yang berpotensi mengalami kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi peraturan asuransi lingkungan hidup dalam mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta memahami peraturan asuransi lingkungan hidup memberikan kepastian hukum terhadap pelestarian lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitiannya yaitu deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa saat ini belum ada kajian lebih lanjut secara khusus terkait dengan pengembangan asuransi lingkungan hidup. hal ini menimbulkan penerapan asuransi lingkungan hidup belum efektif akibat dari ketidakpastian dalam hukumnya

show abstract

Section: A Pendahuluanunclassified

Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Imanika

Rohman

2022

JRIH

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Similar to other developing countries, polluters in Indonesia possibly have insolvency issues, which hinder the full payment of compensation because no other mechanisms of liability can be imposed on them. [5] Therefore, indicating other potential liable parties becomes crucial. Furthermore, the liability of public bodies also compels the government to take the adequate prevention and build strong supervision over permitted activities since in the tort law, the ex-ante (prevention) approach is more advisable rather than the ex-post (compensation) perspective.…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

A Concept of Liability for the Government's Negligence in the Prevention of Wildfires in Indonesia

Mardhatillah

Ridwan

2023

KSS

View full text Add to dashboard Cite

Wildfire is considered an annual problem in Indonesia. Based on the polluter-pays principle, the environmental damage that occurred from the fires must hence be borne by the injurers through the provided liability mechanisms. The Indonesian liability system, however, still focuses merely on how private entities as the bearers of the permits are being held liable, with no attempts to reach other potentially liable parties. The liability system has not considered the governments negligence in the issuance of the permit, fulfilling the statutory duties, or failures to supervise the permitted activities. This research attempts to investigate the concept of government liability for wildfires in Indonesia by analyzing some doctrines and legal principles as the bases for imposing liability in different jurisdictions (the liability trends in developing countries, the US, and the Netherlands). The results are: first, each country adopts its own doctrine and legal principle in imposing liability on their governments. However, in general, most countries acknowledge that they cannot impose liability to the government when they act in terms of discretions, policies, and choices in which they have multiple interests to consider. Second, government liability in Indonesia has been laid down under the Article 1365 of the Civil Code and the Law Number 30 of 2014 on Government Administration. As for the prevention of wildfires, the authors recommend applying the concept of a multi-task/single-task agent to consider to what extent the liability can be held against each government agency based on their statutory duties. Keywords: liability, government, negligence, wildfires

show abstract

“…Dalam membuktikan apakah sebuah badan usaha atau seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka pembuktian yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur (Agustina & Nieuwenhuis, 2012) . Pada realitanya sekarang, yang mendapat kewajiban untuk mempergunakan asuransi atau yang bisa memiliki beban tanggung gugat asuransi terhadap kerusakan lingkungan hidup yang dianggap berdampak penting bagi lingkungan hanya pada sektor pengelolaan limbah B3 dan sektor tenaga nuklir (Prasetiyo, Tanjung, & Jordan, 2020). Dasar dari Asuransi pencemaran Lingkungan adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.…”

unclassified

Tanggung Gugat Asuransi Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Indonesia

Hermawan¹,

Rakasiwi²,

Khayanto³

et al. 2021

ISLRev

View full text Add to dashboard Cite

Insurance liability for environmental damage has been accommodated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. However, in its implementation there are still many shortcomings and obstacles, both internal and external factors. This journal discusses the implementation of insurance liability for environmental damage in Indonesia according to Law No. 32 of 2009 and the development of the implementation of insurance liability in Indonesia for environmental damage compared to Singapore and Poland. To obtain complete and accurate data in this study, the author uses normative or doctrinal legal research. Environmental Insurance is very important. However, in its development, environmental insurance is still considered new for Indonesian citizens. In its own implementation environmental insurance is still not going well due to various obstacles, one of which is the lack of regulations regarding environmental insurance. The same thing happened in Singapore, where there was still a lack of regulation or implementation, in contrast to Poland, which already had awareness about the importance of good environmental insurance.

show abstract

Penerapan Asuransi Lingkungan Hidup Pada Pemanfaatan Lahan Gambut Di Sektor Kehutanan

Cited by 3 publications

References 0 publications

Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

A Concept of Liability for the Government's Negligence in the Prevention of Wildfires in Indonesia

Tanggung Gugat Asuransi Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Indonesia

Contact Info

Product

Resources

About