Abstract. In order to support the protection and management of the environment against pollution and/or environmental damage, prevention efforts can be carried out with one of the environmental economic instruments that are incentives and/or disincentives, namely environmental insurance. The development of environmental insurance for companies that have an important impact on the environment has not been implemented comprehensively in all sectors that have the potential to experience losses. This research aims to understand the implementation of environmental insurance regulations in preventing environmental pollution and/or damage and to understand environmental insurance regulations that provide legal certainty for environmental conservation. This research, using normative juridical approach method with descriptive analytical as the research spesification. Data collection techniques used are literature studies and interviews. The results of the research conducted indicate that currently there is no further study specifically related to the development of environmental insurance. This causes the implementation of environmental insurance to be ineffective due to the uncertainty in the law. Abstrak. Dalam rangka mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dilakukan upaya pencegahan dengan salah satu instrumen ekonomi lingkungan hidup yang bersifat insentif dan/atau disinsentif yaitu asuransi lingkungan hidup. Pengembangan Asuransi lingkungan hidup terhadap perusahaan yang memiliki dampak penting bagi lingkungan hidup belum di implementasikan secara menyeluruh dalam semua sektor yang berpotensi mengalami kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi peraturan asuransi lingkungan hidup dalam mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta memahami peraturan asuransi lingkungan hidup memberikan kepastian hukum terhadap pelestarian lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitiannya yaitu deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa saat ini belum ada kajian lebih lanjut secara khusus terkait dengan pengembangan asuransi lingkungan hidup. hal ini menimbulkan penerapan asuransi lingkungan hidup belum efektif akibat dari ketidakpastian dalam hukumnya

Background: The problem currently faced is the availability of water to meet human needs, which is decreasing in number. On the one hand, there is a view that water is a commodity (economic good) while on the other hand says that water is a social good. These different approaches influence state policies in water management on how the state regulates and manages water in fulfilling the right to water for their citizens. The right to water implies that everyone should have access to water without discrimination. Methods: This study uses a normative approach, which reviewing water as social economic issues and adjusting by the legal rules relating to water and human rights. Results: Changing the paradigm of water from social goods to economic goods, this change is also based on water scarcity faced not only by one country but has become a global issue. Economic issues are the main topic in the global conversation, by reducing water in a social perspective, which should be the responsibility of the state as Article 33 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945. This legal basis has logical consequences for the state to keep water as a social commodity oriented to the public interest. Conclusions: The pattern of economic approaches through privatization in the management of water resources has resulted in co-opting water as a collective source of life. Water is forced in commercial motivation rather than as a constitutive element that regulates water for the "sustainability of collective life" and "to the maximum extent possible for the prosperity of society." The fulfillment of the right to water by the state certainly cannot be directly fulfilled, the important thing is that there are progressive efforts to fulfill it, with community involvement in the management of water resources, especially local communities.

Pada era globalisasi para pemuda cenderung menyibukan diri secara individualis serta tidak partisipatif dalam Pemerintahan Desa. Padahal ikut serta dalam pemerintahan dijamin haknya oleh konstitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang hak partisipasi pemuda dalam Pemerintahan Desa, serta memaparkan bentuk Implementasinya pada Desa Linggar Kabupaten Bandung. Metode penelitian normative dipilih penulis dengan sumber utama bahan pustaka yang dilengkapi hasil wawancara berusaha mendapatkan jawaban paling relevan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam peraturan perundang-undangan hak pemuda sangat dijamin, mulai ikut serta terlibat menjadi perangkat Desa, Mengembangkan keilmuan yang mereka dapatkan dari bangku pendidikan sehingga menjadi sumbangsi pemikiran sebagai tokoh masyarakat yang berkontibusi pada berbagai musyawarah Desa, serta Desa Linggar telah mengimplementasikan pemberian hak partisipasi pemuda dalam pemerintahan, diantaranya adalah memberikan bimbingan teknis relawan pendataan Desa berbasis Sustainable Development Goals, mengadakan rekrutmen tenaga kerja mandiri, dan melibatkan pemuda pada karang taruna Desa. Sehingga pemuda memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya dalam membangun masyarakat secara berkelanjutan di era modern.

Pendapatan jasa layanan kesehatan menjadi salah satu perbincangan selama pandemi covid-19. Pendapatan jasa layanan kesehatan tidak hanya berasal dari alokasi jasa medis, tetapi juga berasal dari komponen lainnya seperti jasa layanan umum. Berdasarkan PMK No. 34/PMK.04/2020 pemerintah Indonesia memberikan insentif perpajakan pada jasa layanan kesehatan yang menangani covid-19. Pendapatan jasa layanan ini tidak dipungut pajak karena penerimaan negara bukan pajak dan puskesmas serta jasa kesehatan lainnya melakukan belanja barang atau jasa dalam bentuk upah, gaji, honorarium, dan imbalan. Tujuan kegiatan pengabdian yaitu memberikan pemahaman kepada peserta agar dapat menghitung kewajiban perpajakannya dan dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan selama pandemi covid-19 dan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan perpajakan di Puskes. Kegiatan ini dilakukan oleh 30 perwakilan bendahara dari jasa kesehatan yang ada Kota Palembang. Metode yang digunakan adalah bimbingan teknis mengenai kewajiban dan tata cara pemanfaatan insentif perpajakan. Hasil dari kegiatan ini adalah sebagian peserta dapat memahami manfaat dan fungsi pajak, tata cara perhitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan, serta dapat memanfaatkan insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah