Pendidikan Dan Kebijakan Politik (Kajian Reformasi Pendidikan Di Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi)

Abstract

Pendidikan dan politik memiliki hubungan yang dinamis. Pendidikan dan politik berhubungan erat dan saling memengaruhi. Berbagai aspek pendidikan senantiasa mengandung unsur-unsur politik, begitu juga sebaliknya, setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek-aspek kependidikan. Pada masa awal kemerdekaan, kebijakan pendidikan pada masa Orde Lama ditujukan pada pendidikan sosialisme Indonesia. Kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru diarahkan pada penyeragaman di dalam berpikir dan bertindak. Pendidikan di era reformasi 1999 mengubah wajah sistem pendidikan Indonesia melalui UU No 22 tahun 1999, dengan ini pendidikan menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan. Untuk dapat memahami berbagai persoalan pendidikan yang ada di tengah masyarakat tidak hanya diperlukan dasar pengalaman dan pengetahuan pendidikan, tetapi juga diperlukan pengetahuan tentang aspek-aspek dan konteks politik dari persoalan-persoalan kependidikan tersebut.

Kebijakan Pendidikan Islam di Era Orde Lama dan Orde Baru

“…29 Pemerintahan Orde Baru menurut Yudi Hartono adalah pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. 30 Orde baru adalah sistem pemerintahan di Indonesia yang menggantikan pemerintahan pada zaman sebelumnya karena didasarkan atas koreksi terhadap adanya berbagai penyimpangan.…”

Konsistensi Kebijakan Pendidikan di Indonesia

“…Relevansi pendidikan diperhatikan dengan penyesuaian isi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan terhadap sumber daya manusia yang diperlukan. Kebijakan ini secara eksplisit muncul pada pelita I, II, III, IV dan V (Hartono 2016).…”

“…Pasal (4) Yang dimaksud dengan guru sebagai agen pembelajaran (learning agent) adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. (Hartono 2016). Masa pandemi merupakan kondisi dimana kejadian wabah penyakit sudah menyebar secara global.…”

Konsep dasar kebijakan pendidikan

“…Implementasi kebijakan pendidikan akan terlaksana dengan baik apabila manusia juga memiliki prilaku yang baik; 4) Pendekakatan politik. Pendekatan politik lebih memfokuskan faktor politik penguasa dalam mempermudah maupun memperhambat penerapan kebijakan pendidikan, (Hartono, 2016). Pendekatan ini cendrung mempertimbangkan kenyataan politik yang terjadi.…”