PEMIKIRAN FIKIH KEMASLAHATAN DAN FIQIH AKHLAK (Membaca Kembali Kitab Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid adalah karya Ibn Rusyd)

Abstract

The Book of Bidāyatul mujtahid whose full title is Bidâyatul mujtahid wa nihâyatul muqtashid is the work of Ibn Rushd in the field of Jurisprudence which is the most famous and most qualified when compared to his other Jurisprudence books. Basically, the view of fiqh Ibn Rushd was no different from the previous fiqh scholars in terms of the relationship between Shari'a and benefit. What distinguishes between Ibn Rushd and the others is the emphasis. If the Jurists emphasized the benefit and interests, Ibn Rushd emphasized his views on the moral side. He believes that the Shari'a was born to improve human morals. In this case El Abidi stated that Ibn Rusyd was the only Jurist who built the objectives of the Shari'a on a moral foundation (morals).
 Kitab Bidâyatul mujtahid yang judul lengkapnya adalah Bidâyatul mujtahid wa nihâyatul muqtashid adalah karya Ibn Rusyd dalam bidang Fikih yang paling terkenal sekaligus paling berkualitas jika dibandingkan dengan buku-buku Fikihnya yang lain. Pada dasarnya, pandangan fikih Ibn Rusyd tidak berbeda dengan para ulama fikih sebelumnya dalam hal hubungan antara syariat dengan kemaslahatan. Yang membedakan antara Ibn Rusyd dan yang lainnya adalah penekanannya saja. Jika para ahli fikih menekankan sisi kemaslahatan dan kepentingan, Ibn Rusyd menekankan pandangannya pada sisi moral. Ia berpendapat bahwa syariat itu lahir untuk memperbaiki akhlak manusia. Dalam hal ini El Abidi menyatakan bahwa Ibn Rusyd adalah satu-satunya ahli fikih yang membangun tujuan syariat di atas fondasi moral (akhlak).

Problematika Persamaan Hak Dalam Waris dan RAD

“…26 Pendapat ini juga dianut oleh jumhur ulama ahlussunnah dan ulama Ẓahiriyah . 27 Sebaliknya sebagian ulama Syiah Imamiyah memahami kata walad disini dalam arti anak laki-laki dan anak perempuan. Menurut paham ini anak perempuan sebagaimana anak laki-laki, menutup hak saudara laki-laki dan saudara perempuan.…”

Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah

“…wujud barang tidak disyaratkan, maka akad salam akan menjadi mirip dengan bai' ma lam yukhlaq atau jual beli sesuatu yang belum dibuat. 39 Ketiga, Ia mensyaratkan adanya tempat terjadinya akad, maka baik muslim atau muslim ilaihi harus datang ke satu tempat untuk melakukan akad. Abu Hanifah mensyaratkan hal ini karena menurutnya tempat penyerahan barang sama pentingnya dengan jangka waktu.…”

“…Kemudian, Abu Hanifah berpendapat bahwa adanya tempat kejadian merupkan syarat, namun menurut Ibnu Muwaz syarat tersebut tidak diperlukan. 55 Selain itu, syarat salam menurut Abu Hanifah adalah harga empirik, sedangkan Imam Syafi'i tidak menganggap ini hal yang perlu dijadikan syarat. 56 Kedua, zakat madu.…”

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG TAUKIL WALI: Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak

“…Syarat objek pemberi kuasa ialah perbuatan yang dapat digantikan oleh orang lain, 40 tetapi tidak boleh terhadap hal yang berkaitan dengan ibadah mah} d} ah, yakni yang berhubungan dengan pribadi. Seperti salat, puasa, sumpah, bersuci dari hadas.…”