Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat

Abstract

AbstrakTujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan konsep negara hukum Indonesia berdasarkan konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia. Berdasarkan tinjauan normatif dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia disimpulkan bahwa sejak awal Republik Indonesia berdiri pilihan konsep negara hukum yang dicitakan adalah negara hukum demokratis yang secara aktif bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Disamping itu, negara hukum Indonesia dipengaruhi Pancasila sebagai kumpulan nilai-nilai dasar yang disepakatu dan menjadi landasan praktek kedaulatan rakyat, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Negara Hukum Indonesia yang dijalankan haruslah senantiasa memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Meski pernah berganti konstitusi dan melakukan perubahan atas konstitusi yang berlaku, namun pilihan konsep negara hukum masih tetap sama yaitu negara hukum aktif atau dinamis dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Konsep negara hukum demikian dipresentasikan sebagai welvaarstaat, yang adalah kebalikan negara penjaga malam (nachtwachterstaat).

The Aspect of Criminal Liability in Law Enforcement for the Prohibition on Hate Speech on Social Media

“…In understanding such a rule of law, essentially, the law determines everything in accordance with the principles of nomocracy and the doctrine of 'the rule of law, and not of Man'. In the framework of the 'rule of law', it is believed that there is recognition that the law has the highest position (supremacy of law), the existence of equality in law and government (equality before the law), and the implementation of the principle of legality in all its forms of real practice (due process of law) [10].…”

Memahami Dan Mendeskripsikan Hubungan Negara Hukum Dengan Ham

“…Konsep negara hukum yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum yang aktif dan dinamis. Model negara hukum seperti ini menjadikan sebagai pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip welvaarstaat (Ridlwan, 2011).…”

Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang disabilitas di Kota Semarang

“…Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Nuroohman yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pemenuhan hak pendidikan, olah raga, pekerjaan, politik, jaminan sosial, informasi dan komunikasi, hak mobilitas fisik, hak situasi darurat, huburan, serta hak persamaan hukum (Hidayatullah & Pranowo, 2018). Perlindungan untuk penyandang disabilitas harus dijamin oleh regulasi baik pemerintah pusat maupun daerah, penyandang disabilitas juga memiliki persamaan kesempatan melalui penyediaan aksebilitas oleh pemerintah maupun masyarakat yang dalam pelaksanaannya disertai tanggungjawab bersama untuk peduli kepada keberadaan penyandang disabilitas (Ridlwan, 2014 Kebijakan untuk para penyandang disabilitas sebagai upaya pemenuhan hak bekerja selain diatur dalam undang-undang juga di atur dalam peraturan di tingkat daerah. Orientasi pengaturan hukum pada penyandang disabilitas ini sangat penting, bertujuan untuk 1) memajukan, melindungi, memenuhi hak yang sama, serta penghormatan pada derajat penyandang disabilitas, 2) mendapatkan penghormatan atas integritas fisik dan mental agar sama dengan yang lain, 3) meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan penyandang disabilitas (Ridlwan, 2014).…”

“…Perlindungan untuk penyandang disabilitas harus dijamin oleh regulasi baik pemerintah pusat maupun daerah, penyandang disabilitas juga memiliki persamaan kesempatan melalui penyediaan aksebilitas oleh pemerintah maupun masyarakat yang dalam pelaksanaannya disertai tanggungjawab bersama untuk peduli kepada keberadaan penyandang disabilitas (Ridlwan, 2014 Kebijakan untuk para penyandang disabilitas sebagai upaya pemenuhan hak bekerja selain diatur dalam undang-undang juga di atur dalam peraturan di tingkat daerah. Orientasi pengaturan hukum pada penyandang disabilitas ini sangat penting, bertujuan untuk 1) memajukan, melindungi, memenuhi hak yang sama, serta penghormatan pada derajat penyandang disabilitas, 2) mendapatkan penghormatan atas integritas fisik dan mental agar sama dengan yang lain, 3) meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan penyandang disabilitas (Ridlwan, 2014). Begitu juga dengan pemerintah kota Semarang, upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang telah dilaksanakan dengan baik, hasil penelitian yang telah dilakukan dengan wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja kota semarang langkah-langkah yang dilakukan sebagai upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas, khususnya dalam bekerja adalah sebagai berikut.…”