This article will address the disaster resilience village (DRV) approach as a disaster preparedness method in Indonesia. This scheme became operational in 2012, exactly 5 years after disaster management legislation was passed in 2007. This DRV strategy is a component of the central government’s decentralisation of disaster management to local governments. Using a method of doctrinal legal review, this study argues that the DRV approach to disaster preparedness at the village level is inefficient. That is because the village apparatus is the central player in this DRV, but residents of disaster-prone areas are regarded as an afterthought when it comes to disaster management. Consequently, efforts to strengthen emergency preparedness for residents in disaster-prone areas will be harmed. As a result, it is unsurprising that whenever a disaster occurs in Indonesia, the death toll and damage to property remain high. This is because people who live in disaster-prone areas lack a framework for transforming knowledge and scientific experience with disasters. In addition, this DRV strategy opposes previous disaster experts’ community-based and transformative approaches. However, direct field research on communities living in disaster-prone areas is needed to obtain empirical evidence of the DRV approach’s shortcomings.
Kebijakan tentang perlindungan dan pemenuhan Hak untuk penyandang disabilitas yang diatur dalam undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas harus dapat dipastikan terealisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi undang-undang dengan menganalisis proses implementasi, mengidentifikasi hambatan, dan kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi Undang-undang Penyandang Disabilitas di Kota Semarang. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menujukan bahwa pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang didasarkan pada Undang-undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas khususnya dalam pasal 11. Upaya yang telah dilakukan oleh dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas terdiri dari, Melakukan pendataan jumlah penyandang disabilitas di Kota semarang melalui bantuan dari RT dan RW di Kota Semarang, Mengidentifikasi jenis penyandang disabilitas, Menyelenggarakan sosialiasi tentang pelaksanaan pelatihan untuk penyandang disabilitas di Kota Semarang, Membuat Web khusus untuk menampung jumlah penyandang disabilitas di Kota Semarang agar lebih efektif dalam pendataan jumlah penyandang disabilitas, Memberikan pelatihan untuk penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas di Kota Semarang siap untuk bekerja, Menggandeng organisasi-organisasi atau komunitas penyandang disabilitas di Kota Semarang, sebagai upaya untuk bekerjasama dalam upaya memenuhi hak bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang
This article aims to describe the existence of Customary law and Islamic law in the legal system in Indonesia. The complexity of the law in Indonesia is colored by legal pluralism, which in addition to national law, also applies customary law and Islamic law. In its development, national law influenced by western law began to eliminate the existence of unwritten customary law. However, this is different from the existence of Islamic law, which gets space and influences the development of national law, especially in economic activities. Some of the laws and regulations influenced by Islamic law include Law on the Implementation of Hajj, management of zakat, waqf, Application of Privileges in Aceh, and Special Autonomy in Aceh, and religious courts. Thus, apart from customary law, the principle of sharia has become one of the sources for the formation of national law.
Perlindungan dan jaminan hak asasi tidak hanya perlu bagi warga negara yang normal tetapi juga bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik. Dalam kenyataan masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak memperoleh pendidikan, pekerjaan, falisitas publik seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, serta persamaan kedudukan di muka hukum. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang, khususnya dalam bidang pendidikan; apa hambatan-hambatan yang dijumpai dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang?; dan bagaimana implementasi undang-undang tentang CPRD di Kabupaten Semarang?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus studi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas melalui implementasi Convention on the Rights of Persons with Disabillities (CPRD) dalam bidang pendidikan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukan upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan memberikan fasilitas pendidikan mulai dari jenjang pendidikan terendah Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Hambatan yang dijumpai dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas adalah tidak adanya Balai Rehabilitas milik pemerintah, terbatasnya anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang profesional, kurangnya kesadaran orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas, minimnya insfratruktur di sekolah untuk penyandang disabilitas. Implementasi undang-undang tentang CPRD dilaksanakan melalui dinas Sosial dan Sekolah Luar Biasa dengan usaha memenuhi hak khususnya dalam bidang pendidikan.
Setiap desa pada dasarnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai peluang untuk mempercepat pembangunan masyarakat desa. Masing-masing kepala desa hingga kepala daerah memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pembangunan sebagai wujud tugas tambahan dalam melaksanakan prinsip otonomi daerah. Pemerintah daerah menjadi sala satu landasan perubahan sistem tata pengaturan atau tata pemerintahan (governance system) yang penting dalam sejarah pembangunan politik dan pengelolaan administrasi pemerintah secara nasional. Salah satu permasalahan yang dialami oleh masyarakat desa di desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus adalah adanya ketimpangan antara satu desa dengan desa yang lain Pemuda di desa Lau sebagian besar bekerja sebagai buruh pabrik rokok bagi kaum perempuan, dan buruh bangunan bagi kaum laki-laki, berbeda dengan masyarakat di desa Colo dimana mata pencaharian lebih beragam. Maka diperlukan kegiatan pendampingan untuk mengembangkan mata pencaharian bagi masyarakat desa khususnya pemuda desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Permasalahan yang dialami mitra adalah , pertama Masyarakat desa belum memiliki keterampilan lain selain menjadi buruh pabrik maupun buruh bangunan, kedua masyarakat Desa Lau telah memiliki komunitas remaja akan tetapi tidak aktif melakukan kegiatan. Ketiga, Masyarakat Desa Lau jarang sekali mendapatkan pelatihan dari dinas, maupun perguruan tinggi . Ke empat Masyarakat desa Lau belum memiliki kemampuan kewirausahaan. Tahapan kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.