Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang disabilitas di Kota Semarang

Abstract

Kebijakan tentang perlindungan dan pemenuhan Hak untuk penyandang disabilitas yang diatur dalam undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas harus dapat dipastikan terealisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi undang-undang dengan menganalisis proses implementasi, mengidentifikasi hambatan, dan kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi Undang-undang Penyandang Disabilitas di Kota Semarang. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menujukan bahwa pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang didasarkan pada Undang-undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas khususnya dalam pasal 11. Upaya yang telah dilakukan oleh dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas terdiri dari, Melakukan pendataan jumlah penyandang disabilitas di Kota semarang melalui bantuan dari RT dan RW di Kota Semarang, Mengidentifikasi jenis penyandang disabilitas, Menyelenggarakan sosialiasi tentang pelaksanaan pelatihan untuk penyandang disabilitas di Kota Semarang, Membuat Web khusus untuk menampung jumlah penyandang disabilitas di Kota Semarang agar lebih efektif dalam pendataan jumlah penyandang disabilitas, Memberikan pelatihan untuk penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas di Kota Semarang siap untuk bekerja, Menggandeng organisasi-organisasi atau komunitas penyandang disabilitas di Kota Semarang, sebagai upaya untuk bekerjasama dalam upaya memenuhi hak bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang

Kesetaraan Hak Warga Negara Dalam Pemaknaan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

“…Hal tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan sila keedua dari Pancasila tidak terimplementasikan adanya. Hal tersebut sangat menyimpang, kebenaran ditutupi dan yang benar akan sangat dirugikan baik saat kejadian maupun masa depannya (Lestari, E. Y., Sumarto, S., & Isdaryanto, 2017).…”

Sekolah Ramah Anak Pada Peserta Didik Penyandang Disabilitas Tunagrahita (Studi Kasus Sekolah Luar Biasa Melati Aisyiah Kabupaten Deli Serdang)

“…Pemerintah memberikan perhatian kepada ABK melalui kebijakan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Itasari, 2020). Sebelumnya pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (KHPD) atau Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang diratifikasi melalui UU No.…”

Analisis Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Gunungkidul

“…Selain itu, partisipasi penyandang disabilitas juga kurang berpartisipasi di bidang sosial maupun politik untuk menyampaikan aspirasinya (Setyaningsih & Gutama, 2016). Walaupun demikian, beberapa Pemerintah Daerah telah berusaha untuk memenuhi hak-hak dari penyandang disabilitas melalui pendataan penyandang disabilitas di daerahnya, memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian, membentuk organisasi atau komunitas sebagai tempat menyalurkan aspirasi, dan menyediakan regulasi khusus dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas (Lestari & Sumarto, 2021).…”