Mediasi Penal Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Kelebihan Hunian Di Lembaga Pemasyarakatan

Esther, July; Naibaho, Bintang Me; Christine, Bintang

doi:10.51622/njlo.v1i01.36

Cited by 3 publications

(3 citation statements)

References 1 publication

(1 reference statement)

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Menurut Toni Whatling, mediasi ialah suatu mekanisme dimana ada pihak ketiga yang tidak berpihak pada siapapun untuk menolong mereka yang terbelit dalam permasalahan agar secara efektif satu sama lain dapat sama-sama berkomunikasi dan supaya mencapai persetujuan keputusan dan terlaksana baik mengenai beberapa, atau semua, dari masalah yang tidak dapat dipermasalahkan. Secara lugas, mediasi penal ialah alur dalam menyelesaikan perkara pidana melalui perundingan dibantu oleh mediator yang tidak berpihak, didatangi oleh korban dan pelaku beserta keluarga dan perwakilan masyarakat (Esther, Naibaho, and Christine 2020).…”

Section: Tinjauan Umum Mediasi Penalunclassified

Hak Asasi Manusia Dalam Mediasi Penal Tindak Pidana Penganiayaan Tingkat Kepolisian

Nisa,

Aliyah

2023

Innovative

View full text Add to dashboard Cite

Tujuan artikel ini merupakan kajian mengenai hubungan tugas kepolisian dalam melindungi hak asasi manusia dan menegakkan hukum dengan alur mediasi penal terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Banyaknya kejahatan disekitar yang jelas dirasakan oleh masyarakat menjadikan tingkat kekhawatiran meningkat dan hak asasi mereka terancam. Dalam penyelesaian perkara pidana masyarakat diberi pilihan untuk melakukan mediasi penal dimulai pada tahap kepolisian. Kepolisian dalam menjalankan tugas mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hanya sebatas dalam lingkup perdata. Padahal kepolisian sebagai penyidik diperbolehkan bertindak dengan penilaiannya sendiri sesuai dengan otoritasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Kepolisian mengeluarkan peraturan dan surat kapolri sebagai dasar dalam melaksanakan mediasi penal. Akan tetapi jika pelaksanaanya hanya dengan dasar tersebut akan menimbulkan persoalan kembali. Diharapkan dengan adanya artikel ini menjadi pertimbangan untuk lahir undang-undang terkait mediasi penal di luar pengadilan. Agar hak asasi manusia yang dirusak oleh orang lain dengan tindak pidana penganiayaan dapat terlindungi dan nilai-nilai Pancasila yang hidup di masyarakat untuk saling memaafkan dan berdamai dapat dilakukan dengan optimal dan adanya dasar hukum yang jelas dan tegas. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode normative dengan pendekatan yuridis dan konseptual.

show abstract

Section: Tinjauan Umum Mediasi Penalunclassified

Hak Asasi Manusia Dalam Mediasi Penal Tindak Pidana Penganiayaan Tingkat Kepolisian

Nisa,

Aliyah

2023

Innovative

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Community factors, especially victims and victims' families, reject peace and want the perpetrators of criminal acts to be processed legally as perpetrators of criminal acts. 39 The existence of penal mediation can then be seen in the Letter of the Chief of Police No. Pol: B / 3022 / XII / 2009 / SDEOPS dated December 14, 2009, concerning case Handling through Alternative Dispute Resolution (ADR), which emphasizes the settlement of criminal cases using ADR as long as it is agreed by the parties in litigation.…”

Section: Family and Community Group Conferencesmentioning

confidence: 99%

Penal Mediation as the Concept of Restorative Justice in the Draft Criminal Procedure Code

Adi¹

2021

LeSRev

View full text Add to dashboard Cite

The law recognizes both litigation and non-litigation settlement mechanisms, but it is almost not explicitly regulated for non-litigation settlement in criminal cases. Non-litigation in criminal recognizes the concept of restorative justice for the public interest, which is different from the private realm in civil. The concept of restorative justice exists to rehabilitate the state of criminals so that they are accepted back into the community. The concept of restorative justice is manifested in the mediation mechanism in criminal law in the form of penal mediation, but penal mediation does not yet have a legal umbrella. The non-progressive normative application of the law results in the overcapacity of prisons/remand centres. Currently, the Draft Criminal Procedure Code (hereinafter as RKUHAP) is being drafted, which does not yet regulate the application of non-litigation solutions. Later, it can be applied by law enforcement agencies so that problems such as overcapacity prisons are resolved and the creation of peaceful order in the community. This study aims to provide a view of the concept of penal mediation in criminal procedural law to serve as an aspiration for the consideration of the parties involved in the preparation of the substance of the RKUHAP. This paper uses a normative approach with technical analysis using hermeneutic analysis and interpretation methods.

show abstract

“…Upaya perlindungan hukum terhadap guru dalam proses pendidikan terkait tindak kekerasan dalam bidang pendidikan hendaknya diterapkan dengan memakai kebijakan penal dan kebijakan non penal. 30 Pemakaian kebijakan tersebut dengan melihat faktor dan latar belakang tindak pidana dimaksud.…”

unclassified

Perlindungan Hukum Bagi Guru Yang Mangalami Pengaduan Akibat Tindakan Guru Saat Menjalankan Profesi Mengajar

Nanang

Manullang

Esther

2022

NJLO

View full text Add to dashboard Cite

Legal protection for teachers is interpreted as efforts made by the government to protect teachers and other education personnel in carrying out their professional duties, both protection in legal, welfare, professional and social aspects. Through research conducted in a normative juridical manner, this study concludes that legal protection for teachers in the education process related to violent crimes has been fully regulated in various laws such as Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers and Government Regulation Number 74 of 2008 About Teachers. Where it is explained in the two laws that punishment and sanctions are given to students with the aim of teaching by the teacher not to be a violent crime. Legal protection for teachers in the educational process related to acts of violence in the education sector should be implemented using a penal policy and a non-penal policy. The use of this policy by looking at the factors and background of criminal acts in the field of education occurred, especially by considering the objectives of the teaching process carried out by teachers.

show abstract

Mediasi Penal Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Kelebihan Hunian Di Lembaga Pemasyarakatan

Cited by 3 publications

References 1 publication

Hak Asasi Manusia Dalam Mediasi Penal Tindak Pidana Penganiayaan Tingkat Kepolisian

Hak Asasi Manusia Dalam Mediasi Penal Tindak Pidana Penganiayaan Tingkat Kepolisian

Penal Mediation as the Concept of Restorative Justice in the Draft Criminal Procedure Code

Perlindungan Hukum Bagi Guru Yang Mangalami Pengaduan Akibat Tindakan Guru Saat Menjalankan Profesi Mengajar

Contact Info

Product

Resources

About