Korupsi dan Birokrasi: Non-Conviction based Asset Forfeiture sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna

Abstract

Penelitian normatif ini dilakukan untuk mengetahui kelebihan mekanisme perampasan kekayaan melalui NCB Asset Forfeiture dibandingkan pemidanaan yang telah diberlakukan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah NCB Asset Forfeiture dapat menjadi upaya penanggulangan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam birokrasi. Pemidanaan korupsi di birokrasi belum berhasil menanggulangi tindak pidana korupsi, sehingga gagasan NCB Asset Forfeiture dimunculkan untuk memaksimalkan pengembalian keuangan kerugian negara. Penelitian ini menemukan fakta bahwa mekanisme NCB Asset Forfeiture lebih efektif karena tidak perlu membuktikan perbuatan dari pelaku tindak pidana selama harta yang menjadi kekayaan pelaku diduga merupakan harta tercemar sehingga lebih efisien waktu. NCB Asset Forfeiture juga lebih baik dibandingkan dengan perampasan kekayaan melalui jalur perdata sebagaimana telah tersedia dalam UU Tipikor saat ini. Hal ini terjadi karena menerapkan hukum perdata pada kasus pidana sama dengan membebankan pembuktian kepada jaksa dan memungkinkan terjadinya gugatan rekovensi terhadap jaksa selaku penggugat. Selain itu, NCB Asset Forfeiture dapat menjadi upaya penanggulangan tindak pidana baik dalam ranah birokrasi maupun secara general dikarenakan mekanismenya yang bukan lagi berdasarkan gagasan “follow the person” tetapi “follow the money” sehingga diharapkan pemikiran bahwa korupsi di Indonesia menguntungkan dapat terbantahkan.

Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan

“…Penelitian ini dilakukan berdasarkan argumentasi bahwa perampasan aset untuk pidana pencucian uang sudah diatur di Indonesia, tetapi dalam pelaksanaannya belum menggambarkan keadilan bagi negara dan masyarakat, sebagai korban dari pelaku pencucian uang, di mana perbuatan itu menyebabkan kerugian yang menghambat kemajuan nasional dan mengurangi kesejahteraan masyarakat (Siburian & Wijaya, 2022). Hal ini disebabkan pengaturan yang ada masih belum menyentuh beberapa permasalahan yaitu jika penjahat hilang, melarikan diri, pelaku kriminal menjadi sakit jiwa, dan ahli waris tidak ada atau ahli waris tidak ditemukan, maka negara akan mengalami kerugian finansial yang signifikan.…”

“…Perampasan perdata yang disebut juga non-conviction based forfeiture mengecualikan hukuman terhadap individu atau orang sebagai subjek sebab bertujuan mengubah paradigma "follow the suspect" menjadi "follow the asset" (Siburian & Wijaya, 2022), oleh karena itu harta kekayaan dapat diambil alih meskipun persidangan pidana terhadap pelaku masih berlangsung (Tantimin, 2023). Pada dasarnya, aset adalah objek gugatan, bukan individu.…”

Restorative justice in Indonesia corruption crime: a utopia

“…31 1999 as amended to Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption (Gunawan & Syahrin, 2019). The implementation of sentencing through correctional institutions is frequently viewed as a burden on the state budget and precedes the desire to address corruption crimes through restorative justice (Siburian & Wijaya, 2022). Integral and systemic anti-corruption measures, both repressive and preventive, must be synchronised, given that a mere repressive measure in dealing with the characteristics and dimensions of corruption has yet to be proven effective (Narindrani, 2020).…”

Mitigasi Korupsi Berbasis PAR: Studi pada Bantuan Sosial Semeru Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang

“…Transparansi pemerintah daerah mengenai bantuan sosial (Siburian & Wijaya, 2022) erupsi Semeru merupakan hal yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Transparansi pemerintah daerah juga merupakan fungsi sebagai abdi negara sekaligus abdi masyarakat (Mosepa, Rahman, & Rozarius, 2018).…”