Sejak 2009 hingga saat ini terdapat 30 kasus yang diadili oleh Pengadilan Negeri di Indonesia dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berbagai kasus tersebut memunculkan opini dari sebagian masyarakat yang menganggap pasal-pasal delik pencemaran nama baik bertentangan dengan semangat reformasi yang menjunjung kebebasan berpendapat dan berekspresi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Tulisan ini berkesimpulan bahwa tindak pidana reputasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur secara terperinci dengan salah satu pointnya yaitu melakukan perubahan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan.
The urgency of implementing a merger in BUMN sharia banks targeted by the government has the potential to slow down the pace of sharia economic development from the financial sector. On the one hand, the steps taken pose a considerable risk because two of the three combined Islamic banks will lose their status as legal entities. The research will describe the urgency of the merger policy towards state-owned Islamic banks, which will then be analyzed in a juridical manner related to the implementation of the merger. This research is a type of normative legal research or normative juridical research because this research focuses on library materials, using the Statute Approach. Based on the results of the research, the authors conclude that the implementation of the merger carried out by the government against the three state-owned Islamic banks is in accordance with the mechanism regulated in the regulations. However, the merger of these state-owned Islamic banks will have legal consequences for PT. Bank Mandiri Syariah Tbk., PT. Bank BNI Syariah Tbk., because after the merger or amalgamation, the status of the merging Islamic banks is declared terminated by law or by law. Another possible legal consequence, according to the author, is that in the near future Bank Syariah Indonesia (BSI) will not be able to achieve market share in the national banking industry, because it is still focused on improving management and the process of shifting customers after the merger. Abstrak Urgensi pelaksanaan merger pada bank syariah BUMN yang ditargetkan oleh pemerintah sangat berpotensi untuk memperlambat laju perkembangan ekonomi syariah dari sektor keuangan. Di satu sisi, langkah yang diambil memberikan resiko yang cukup besar karena dua di antara tiga bank syariah yang digabungkan akan kehilangan statusnya sebagai badan hukum. Dalam penelitian akan dipaparkan urgensi dari kebijakan merger terhadap bank-bank syariah BUMN, yang kemudian akan dianalisis secara yuridis terkait pelaksanaan merger tersebut. Penelitian ini adalah jenis penelitian-penelitian hukum normatif atau yuridis normatif karena penelitian ini terfokus pada bahan pustaka, dengan menggunakan pendekatan undang-undang atau statute approach. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa, pelaksanaan merger yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tiga bank syariah BUMN sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam regulasi. Akan tetapi, merger bank-bank syariah BUMN tersebut akan menimbulkan kosekuensi hukum bagi PT. Bank Mandiri Syariah Tbk., PT Bank BNI Syariah Tbk., karena setelah dilakukan merger atau penggabungan tersebut, status bank syariah yang mengabungkan diri dinyatakan berakhir karena hukum atau undang-undang. Kosekuensi hukum lainnya yang kemungkinan akan timbul menurut penulis adalah, dalam waktu dekat Bank Syariah Indonesia (BSI) belum bisa mencapai market share pada industri perbankan nasional, karena masih terfokus pada pembenahan manajemen dan proses peralihan nasabah pasca merger tersebut.
Narcotics crimes include crimes outside the Criminal Code which are regulated in the Narcotics Law Number 35 of 2009 and therein regulates special minimum sentence provisions. The approach used is a doctrinal approach with the aim of knowing two main points of discussion: First, the author wants to know and understand the punishment for narcotics crimes that are criminalized under a special minimum sentence. Second, the author wants to know the implementation of the binding persuasive principle of precedent in the judge's consideration in deciding narcotics crime cases under a special minimum sentence. Based on the results of the study, it can be concluded that the punishment of narcotics crimes that are sentenced under the special minimum provisions are not in accordance with the special minimum sentence provisions in the Narcotics Law, causing legal uncertainty. Then legal certainty and the principle of the binding persuasive of precedent cannot be applied because the judge uses his freedom in imposing a sentence by imposing a sentence under a special minimum provision. Keywords: the binding persuasive of precedent principle; judge’s consideration; minimum sentence.
The discourse about combating corruption through restorative justice has produced positive and negative outcomes. The extraordinary crime of corruption features several distinguishing characteristics distinct from those of general crimes. Even though restorative justice is a method of modernizing the way law enforcement is practiced, the policy that is used to put it into effect needs to be extremely selective and cautious. This study will investigate the applicability of restorative justice to acts of corruption. The research comprises two research questions. 1) How is the concept of Restorative Justice regulated in Indonesia? 2) How is the analysis of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes on the resolution of corruption through restorative justice? The research employed a normative method that combined a statutory and conceptual approach to problem formulation, indicating that, first, the restorative justice concept is regulated in Indonesia through technical regulations developed by each law enforcement agency, with limited implementation. Second, restorative justice in the settlement of corruption contravenes Article 4 Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes and is a step back in efforts to eradicate corruption, as well as inconsistent with the state's obligation to support policies and effective practices in eradicating corruption as regulated by UNCAC.
Aparatur sipil negara merupakan aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi sepanjang semester pertama tahun 2021. Dengan statusnya sebagai aparatur sipil negara, termasuk diantaranya profesi penegak hukum, seharusnya menerima sanksi pidana lebih berat. Pada kenyataannya, pidana dalam kasus putusan nomor Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI. justru tanpa pemberatan. Selain itu, pertimbangan hakim yang memandang status gender dimana pelaku adalah seorang perempuan berujung pada pertimbangan yang meringankan pelaku. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Analisis dilakukan terhadap bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier Hasil analisis kemudian diuraikan secara deskriptif kulitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara seharusnya diberikan pemberatan dengan merujuk ketentuan Pasal 52 UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga pidana dalam kasus nomor Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI justru tidak searah dengan semangat pemberantasan korupsi yang dimana seharusnya pidana ditujukan sebagai pemberian efek jera, baik secara khusus maupun secara umum. Kata kunci: Aparatur Sipil Negara, Tindak Pidana Korupsi, Pidana
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.