Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik dalam Sistem Politik di Indonesia

Abstract

In the history of Indonesian, education policy has always been dynamic. Before independence until the reform era of education policy can not be separated from the political system. We know that education policy as part of education policy is a political product. Political configuration in every era of state political leadership has always changed according to the political wind and the configuration of political rulers. However, forces outside the governance system, such as educational community groups, will give color to the education system. When the political system demands the centralization of power, the education system will also concentrate on a centralized government. With the flow of reforms, it has spawned many changes in the education system. Several articles, even the law which, according to the public, lack attention to the aspect of education itself, are sued to the Constitutional Court. Along with the policy of regional autonomy, education policy must be able to adjust to the development of society in autonomous regions. This necessarily requires the creativity of leaders in the region in terms of promoting education in the region in accordance with the aspirations of the community.

Sosialiasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Masyarakat

“…Mereka sering disebut sebagai pelaku perumusan non-negara. Perannya sebagai penyedia informasi, menghasilkan tekanan, dan bekerja (Maskuri, 2017).…”

Kebijakan Dalam Penyediaan Kecukupan Biaya Operasional Pendidikan Menengah

“…Kebijakan adalah prinsip atau metode yang digunakan untuk dipilih dalam proses dalam pengambilan keputusan. Kebijakan sebagai keputusan organisasi, untuk mencapai tujuan (objectives), dengan memperhatikan pengaturan yang ada sebagai pedoman perilaku kelompok sasaran atau unit organisasi kebijakan dan ditetapkan baik dalam kaitannya dengan organisasi pelaksana (unit) maupun terhadap sasaran kelompok yang mengandung prinsip normative, bagaimana bertindak secara terencana dan fokus untuk mencapai tujuan (Maskuri, 2017).…”

Implementasi Peran Dan Kontribusi Pemimpin Dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia Bagi Mahasiswa Di Era Pandemi

“…Menyatakan bahwa kebijakan publik biasanya dibuat oleh pemerintah dan berdampak besar dan luas bagi masyarakat (masyarakat), misalnya kebijakan Sistem Pendidikan Nasional dan ujian akhir nasional (UAN) (Sutapa 2008). Secara akademis, kebijakan publik merupakan bagian dari ilmu politik (Maskuri 2017). Proses analisis kebijakan merupakan rangkaian kegiatan intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis.…”