Evaluasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Kota Tanjungpinang

Abstract

Kegiatan yang dilakukan oleh Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) tidak hanya identik dengan penggunaan dan pemasangan alat kontrasepsi, akan tetapi program tersebut merupakan sebuah program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya. Program Kampung KB dipersepsikan sebagai program pengendalian jumlah anak serta identik dengan alat kontrasepsi/alat KB, sedangkan aspek kependudukan, pembangunan keluarga, maupun aspek lintas sektor Kampung KB diketahui dan dipahami namun dengan terbatas juga. Masyarakat Kampung KB menerima pelayanan KB dan pelayanan kesehatan disamping mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB seperti kegiatan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok kegiatan di Kampung KB. Disamping itu, kegiatan lintas sektor seperti pendataan dan pembuatan akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berkerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUK CAPIL) Kota Tanjungpinang, menunjukkan adanya kerjasama lintas sektoral yang terbangun walaupun terbatas pada aspek-aspek lintas sektoral tertentu. Salah satu tantangan Program Kampung KB adalah minimnya dukungan anggaran. Keengganan masyarakat untuk menjadi kader Kampung KB dalam PPKBD/Sub-PPKBD atau terlibat dalam POKJA Kampung KB, dapat diatribusikan pada minimnya insentif atau stimulan finansial yang tersedia bagi para kader Kampung KB. Disamping itu, tantangan lainnya adalah dalam bentuk sarana operasional seperti bangunan sekretariat Kampung KB yang walaupun tersedia masing-masing Kampung KB, Kampung KB yang menumpang pada bangunan lainnya seperti POSYANDU, POLINDES, Balai Penyuluhan, atau bangunan lainnya.

Evaluation Of The Success Of Population, Family Planning, And Family Development Program

“…The reluctance of the community to participate in KB Kampung activities or to become KB Village cadres as PPKBD/Sub-PPKB or to be involved in KB Kampung POKJA, can also be attributed to the lack of financial incentives or stimulants available to KB Village cadres. Therefore, local governments need to show their role and concern for KB Villages by allocating part of the budget for KB Village operations or facilitating the distribution of CSR funds from other funding sources for the KB Village Program (Rianto F, Nengsih NS, Setyadiharja R, 2019). Meanwhile, according to research by Resnawaty R, Humaedi S, and Adiansah W, in 2018, the funding for the KB Village at the time of its first declaration came from the central BKKBN.…”

“…Strengthening in the KKBPK program related to the campaign for setting a minimum birth interval of 24 months (first child with subsequent births), needs to be intensified as a stunting prevention campaign. This campaign can be strengthened by making it a national stunting prevention movement that involves cross-sectoral and leadership commitments or stakeholders in related institutions (Mauluddin A and Novianti, 2020) (Rianto F, Nengsih NS, and Setyadiharja R, 2019).…”

“…Operational facilities such as the KB Village secretariat building are already available in each KB Village, but are limited. The limited operational facilities are located in the office building or secretariat of Kampung KB which rides on other buildings such as Posyandu, Polindes, Extension Centers, or other buildings(Rianto F, Nengsih NS, and Setyadiharja R, 2019).…”

Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Keluarga pada Kampung KB di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Barat

“…Kajian lain juga menganalisis Kampung KB dari sisi faktor yang memengaruhi keberhasilannya (Sari et al, 2018), persepsi masyarakat (Alpionita, Arifin, & Harahap, 2020;Setiawati, 2017;Wulandari, 2008), partisipasi masyarakat (Wiwiek & Utami, 2020), implementasi (Anggraeni, Afifuddin, & Suyeno, 2020;Bachtiyar & Wibawani, 2018;Istiadi & Rosdiana, 2012;Normajatun, Malawat, & Fibriyanita, 2018;Nurjannah & Susanti, 2018;Yunas & Nailufar, 2019), identifikasi kegiatan (Syahnur, Diantimala, & Ilham, 2019), koordinasi pengembangan (Regina, Rusli, & Candradewini, 2020), dan efektivitas program (Widodo & Anam, 2019;Zuhriyah, Indarjo, & Raharjo, 2017). Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan penemuan mengenai evaluasi Kampung KB (Handayani, Najib, Ardini, & Yulianti, 2020;Mardani, Winaya, & Purnamaningsih, 2020;Rianto, Nengsih, & Setyadiharja, 2019).…”

“…Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu mengenai evaluasi Kampung KB (Handayani et al, 2020;Mardani et al, 2020;Rianto et al, 2019) dilakukan hanya terbatas pada evaluasi Kampung KB dan tidak memberikan spesifikasi mengenai pelaksanaan pendidikan keluarga seperti yang dilakukan dalam penelitian ini. Selama ini, belum ada spesifikasi penelitian mengenai evauasi pelaksanaan pendidikan keluarga pada Kampung KB sehingga penelitian ini sangat perlu untuk dilakukan terutama untuk mendapatkan gambaran tentang eksistensi Kampung KB yang telah dicanangkan sejak tahun 2016 dalam mengatasi masalah kependudukan.…”