Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan untuk hak-hak konsumen. Di antara perlindungan ini adalah perlunya label halal pada setiap produk makanan dan minuman. Pelanggaran label halal adalah kesalahan yang dilakukan oleh bisnis terhadap dimasukkannya label halal dalam penerbitan produk dan layanan. Bahkan masih banyak produk makanan dan minuman yang menggunakan bahan-bahan tidak sah, atau dengan kata lain masih banyak produk makanan dan minuman yang masih dalam krisis akibat halal. Undang-Undang 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah penyempurnaan hukum yang sebelumnya mengatur perlunya peleburan halal. Undang-undang ini diharapkan menjadi aturan yang lebih sempurna dalam melindungi konsumen dari produk terlarang.

Kriminalisasi terhadap Pelanggaran Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Keterangan Tidak Halal pada Produk

“…Disahkannya UU JPH sebagai peraturan perundangan-undangan yang lebih komprehensif dan integral yang secara khusus mengatur tentang jaminan produk halal di Indonesia (Nasyi'ah, 2018). Hal ini sesuai dengan prinsip hukum lex posterior derogate legi priori bahwa aturan yang baru mengesampingkan aturan hukum yang lama (Fajaruddin, 2018). Disahkannya UU JPH merupakan bentuk penyempurnaan dan unifikasi dari undang-undang sebelumnya.…”

“…Perbuatan pelaku usaha yang melanggar kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal pada produk dalam Pasal 26 ayat (2) UU JPH juga melanggar salah satu hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK. Konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa (Fajaruddin, 2018). Pentingnya informasi atas kejelasan produk pangan akan memberikan rasa nyaman dan aman kepada konsumen muslim.…”

“…Pemerintah dalam hal pengawasan salah satunya mengawasi pelaku usaha dalam pencantuman label. Pengawasan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilakukannya kewajiban masing-masing dengan asas keadilan dan asas keseimbangan kepentingan (Fajaruddin, 2018). Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen diikuti dengan upaya hukum berupa sanksi bagi pelanggarnya.…”

Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur

“…Dengan mengungkapkan dan menganalisis kedua pendapat di atas maka teori efektivitas hukum adalah "Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapannya." (Fajaruddin, 2018).…”

Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai

“…Kejujuran, keadilan, dan integritas Rasulullah SAW tidak diragukan oleh penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam memperdagangkan barang dagangan Khadijah. Karena kejujuran dan prestasinya tersebut, Rasulullah SAW berhasil menjual barang dagangan Khadijah dengan mendapat keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan orang lain (Fajaruddin, 2018(Fajaruddin, , h. 2011.…”