Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) berada di bawah dan bertanggung jawab kepala negara yaitu Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Minimnya penerapan standart makanan di lapangan oleh BPOM yang seharusnya mempunyai tugas dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berkaitan dengan kewenangan dan fungsinya. Obat dan makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Peraturan yang mengatur mengenai BPOM adalah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris secara deduktif dan induktif. Adapun masalah yang dikaji oleh penulis adalah upaya BPOM dalam pengawasan obat dan makanan di Kota Tanjungbalai dan mengenai wewenang BPOM dalam melakukan perlindungan konsumen di Kota Tanjungbalai. Berdasarkan dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis maka dapat simpulkan bahwa BPOM di Tanjungbalai telah melakukan tugas dan wewenangnya sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai peraturan yang berlaku dan juga ada perlindungan hukum terhadap konsumen yang merasa dirugikan terhadap segala jenis produk yang telah lulus oleh BPOM melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan.
Land is a necessity that cannot be separated in everyone’s life. The need for land continues to increase, but its availability is very limited. Meanwhile, the number of human growth continues to increase. So that almost all countries place land property as part of private law, but the ownership provisions are regulated by the state in public law. The focus of this research is to find out how the legal comparison of the boundaries of ownership of land rights and that of a country, by assessing the ideological values applied to a country, especially countries that adhere to Pancasila, Communism and Islamism. The aim of this research is to find the comparison of land ownership limits for every citizen who adheres to the ideology of Pancasila, Islamism and Communism, which prevails in a country. The research method used is normative legal research, which is a doctrinal research that examines the opinions of experts and legal documents or is also known as legal research.
Keywords: Pancasila ideology; restrictions; Islamism; Communism; ideological values
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.