2018
DOI: 10.14421/pjk.v11i1.1371
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

E-GOVERNMENT SEBAGAI LAYANAN KOMUNIKASI PEMERINTAH KOTA SURABAYA (Studi Kematangan e-government Sebagai Layanan Komunikasi Government to Government, Government to Citizen, Government to Business)

Abstract: Fenomena  pergeseran media komunikasi kearah IoT (Internet of Things) sebagai salah satu model komunikasi saat ini harus disikapi positif oleh pemerintah daerah untuk bisa berinovasi  untuk meningkatkan performance organisation management and public service improvement. e-government adalah sebuah bentuk media komunikasi, dimana media didefinisikan sebagai “The Extension of Man” (media itu perluasan manusia). Dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan studi literature dengan focus penelitian pada Dinas K… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
3
1

Citation Types

1
8
0
4

Year Published

2020
2020
2023
2023

Publication Types

Select...
6
1

Relationship

0
7

Authors

Journals

citations
Cited by 13 publications
(13 citation statements)
references
References 0 publications
1
8
0
4
Order By: Relevance
“…Dalam layanan berbasis e-government, sosialisasi merupakan langkah awal yang harus ditempuh pemerintah dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (Nugroho, 2017).Implementasi e-government memiliki keterikatan dengan Good Governance yang menginginkan reformasi birokrasi dan kinerja pemerintahan yang lebih baik (Jauhari et al, 2015).Dalam ukuran dimensi PEGI (Pengukuran Elektronik Government Indonesia), kesiapan dan kemampuan pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengelolaan informasi dan teknologi (Noveriyanto et al, 2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan implementasi e-government adalah perencanaan yang matang, kemampuan dan keterampilan, serta kepercayaan dan keyakinan dengan keberhasilan implementasi kebijakan (Siddique, 2016).Pada dasarnya, kesiapan dan peranan dari tiap-tiap stakeholders memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan dari realisasi e-government (Putri & Darmawan, 2018).Suatu negara dapat dikatakan maju apabila struktur politik yang dimilikinya memiliki sistem yang transparan, akuntabilitas, tidak adanya penyakit birokrasi yang korupsi di pemerintahan, serta ekektif dan efesien dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakatnya (Hassan & Lee, 2015).…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Dalam layanan berbasis e-government, sosialisasi merupakan langkah awal yang harus ditempuh pemerintah dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (Nugroho, 2017).Implementasi e-government memiliki keterikatan dengan Good Governance yang menginginkan reformasi birokrasi dan kinerja pemerintahan yang lebih baik (Jauhari et al, 2015).Dalam ukuran dimensi PEGI (Pengukuran Elektronik Government Indonesia), kesiapan dan kemampuan pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengelolaan informasi dan teknologi (Noveriyanto et al, 2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan implementasi e-government adalah perencanaan yang matang, kemampuan dan keterampilan, serta kepercayaan dan keyakinan dengan keberhasilan implementasi kebijakan (Siddique, 2016).Pada dasarnya, kesiapan dan peranan dari tiap-tiap stakeholders memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan dari realisasi e-government (Putri & Darmawan, 2018).Suatu negara dapat dikatakan maju apabila struktur politik yang dimilikinya memiliki sistem yang transparan, akuntabilitas, tidak adanya penyakit birokrasi yang korupsi di pemerintahan, serta ekektif dan efesien dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakatnya (Hassan & Lee, 2015).…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…According to the Word Bank, E-government is defined as "government-owned or operated systems of information and communications technologies (ICTs) that transform relations with citizens, the private sector and/or other government agencies so as to promote citizen empowerment, improve service delivery, strengthen accountability, increase transparency, or improve government efficiency (The Word Bank, 2002) (Noveriyanto, Nisa, Bahtiar, Sahri, & Irwansyah, 2018). Meanwhile, in terms of the benefits of e-government, namely "More open and transparent, reinforcing democratic participation; More service oriented, providing personalized and inclusive services to each citizen; More productive, delivering maximum value for taxpayers' money" (Kubicek, H., 2011) (Kurnia, Rauta, & Siswanto, 2018).…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%
“…Although in some cases egovernment aims to improve the internal performance of the government, in the end it boils down to providing better, cheaper, or faster services to the public (Indrajit et al, 2009). The use of egovernment in local government can improve the performance of local government performance, both in matters/communication relations internally and externally (Ayu Sinta Dewi, L., 2013) (Noveriyanto et al, 2018). E-government itself is the main element in realizing government bureaucratic reform.…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%
“…government can improve productivity, provide more significant opportunities for citizens to participate in activities and decisions made by a democratic government, and build trust between government and citizens [4]. The World Bank in 2002 defines e-government as a government-operated information system and communication technology (ICT) that changed relations with citizens, the private sector and/or other government institutions to promote citizens' empowerment, improve service delivery, strengthen accountability, increase transparency, or increase government efficiency [5]. Egovernment can increase productivity, provide more significant opportunities for citizens to participate in activities and decisions made by a democratic government, and build trust between government and citizens [6].…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%