Riau LAM is a community organization that was present in the midst of the decline in the existence of Malay culture in Riau Province and became the only Malay community organization that was made a partner of the government. This research was conducted in Riau Province in 2018. This study aims to determine the capabilities of Riau LAM in realizing the vision of Riau 2020. The research method used is a qualitative method. The results showed that Riau LAM was unable to carry out planning so that it did not have goals, objectives, and strategies in running the organization. Compilation of organizational structures is not in accordance with existing rules, including the absence of written assignments. Placement of members of the organization is carried out with full interest, the absence of organizational development and oversight functions are ignored. Supporting factors for organizational performance are the possession of financial and physical resources derived from the Riau Provincial Government. The inhibiting factor of organizational performance is not qualified human resources, the lack of cooperation with the Riau Provincial Government, the attitude of the organization is not consistent in dealing with cultural dynamics, and the organization’s bad reputation for performance is not optimal. Thus, it was concluded that Riau LAM did not have the ability to support the government’s performance in realizing the vision of Riau 2020.
Kemuculan teori pembangunan tidak dapat dilepaskan dari kepentingan dan konteks sosial yang berpengaruh besar pada zaman tersebut. Teori pembangunan merupakan serangkaian teori yang digunakan sebagai acuan membangun masyarakat. Dalam perkembangannya, beragam pendekatan muncul dalam teori pembangunan yang kemudian saling memberikan kritik satu dengan yang lain. Awalnya pembangunan dipandang hanya sebagai fenomena ekonomi saja. Namun, banyak negara yang mulai menyadari bahwa pertumbuhan (growth) tidak identik dengan pembangunan (development). Pembangunan ekonomi yang mulanya hanya diukur dari prestasi kuantitatif semata, selanjutnya juga memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih kompleks. Pembangunan pada akhirnya menuntut pemusatan perhatian pada hal-hal yang lebih daripada sekedar sisi material.
Lembaga Adat Melayu Riau merupakan organisasi kemasyarakatan yang didirikan masyarakat Melayu Riau sebagai respon atas penurunan eksistensi Budaya Melayu di Provinsi Riau. Organisasi ini berdiri sejak tahun 1970 dan menjadi satu-satunya organisasi kemasyarakatan Melayu di Provinsi Riau yang dijadikan mitra Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya mencapai visi Riau 2020 melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau No.1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kapabilitas Lembaga Adat Melayu Riau dalam mencapai visi Riau 2020. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kapabilitas Lembaga Adat Melayu Riau dalam menunjang kinerja pemerintah mencapai visi Provinsi Riau 2020 adalah dimilikinya sumber daya finansial dan sumber daya fisik yang seluruhnya berseumber dari Pemerintah Provinsi Riau. Organisasi ini memiliki sumber daya manusia yang belum mampu menunjang kinerja organisasi, tidak terjalainnya kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Lembaga Adat Melayu Riau yang memiliki roadmap yang jelas, reputasi buruk yang diterima organisasi karena kinerja yang tidak optimal, serta sikap organisasi yang tidak konsisten dalam mencapai tujuannya.
Luasnya hutan Indonesia serta lemahnya kapasitas politik pemerintah telah menyebabkan eksploitasi secara masif. Dalam konteks ini laju deforestasi tidak terbendung. Negara tidak mampu melakukan upaya pencegahan secara efektif sekalipun dampak yang ditimbulkan sudah sangat luas. Secara keseluruhan, deforestasi serta kabut asap telah merampas banyak ruang dan keadilan bagi seluruh mahluk hidup.
Information and Communications Technology (ICT) become an essential requirement in developing information society and a knowledge society. Indragiri Hulu Regency is the only regency in Indonesia to be piloting an Open Government Indonesia (OGI) project with the targets to maximize the use of the website for the needs of alternative information media. Based on the assessment of the Indonesian Forum for Budget Transparency (FITRA) in 2013 Indragiri Hulu Regency scored 23 below the maximum score of 100. This study aims to determine the budget transparency of Indragiri Hulu Regency government through its official website. This study uses a qualitative method. The findings of this study indicate that the Indragiri Hulu Regency government has an official website and accessible, but the website does not encounter any special content of budget transparency. As for the publication of budget documents to be done but in different content. Furthermore, Indragiri Hulu Regency also government budget documents does not update regularly on its official website. This is due to the absence of awareness of local government and the absence of strict sanctions so that people has not be Able to access information on the implementation process of local budget policy.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.