Peningkatan bonus demografi di Indonesia menyebabkan jumlah permukaan lahan untuk dimanfaatkan ruangnya dalam menggerakan roda ekonomi semakin sempit. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menjadi pusat bisnis dalam menghadapi masalah keterbatasan lahan perlu memanfaatkan ruang bawah tanah yang ada. Keberadaan ruang bawah tanah pada praktiknya dimanfaatkan untuk sarana jaringan utilitas terpadu agar pemanfaatan lahan menjadi lebih optimal. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pemanfaatan ruang bawah tanah tidak diatur secara komprehensif. Kemudian barulah Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2021 menegaskan secara yuridis bahwa terdapat pemisahan secara horizontal antara kepemilikan hak atas tanah di atas permukaan dengan di bawah tanah. Namun dalam penerapan peraturan-peraturan dimaksud masih perlu adanya sosialisasi terus menerus agar tercipta keteraturan pemahaman hukum. Lebih lanjut, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UUCK inkonstitusional bersyarat diduga dapat memperlambat proses penerapan peraturan baru ini. Bahwa dalam hal ini diperlukan peranan notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah yang akan bersinggungan dengan hal-hal dimaksud. Notaris perlu turut andil dalam peran edukasi terkait khususnya pelaksanaanya selama masa pandemi covid-19 saat ini. Penulis menemukan dalam pemanfaatan ruang bawah tanah menggunakan hak guna bangunan dimana untuk pembuatan aktanya dapat diproses oleh notaris.Keyword: Notaris, ruang bawah tanah, jaringan utilitasAbstractThe increase in the demographic bonus in Indonesia causes the amount of land to be used for economic development purposes has its own limitation. The Province of the Special Capital City Region of Jakarta, which is a business center that dealing with the problem of limited land, needs to take advantage of the existing underground space. The existence of underground space is usually utilized for integrated utility network facilities so that land use becomes more optimal. Prior to Law Number 11 of 2020 the use of underground spaces was not comprehensively regulated. Then the Government Regulation No. 18 of 2021 juridically confirms that there is a horizontal separation between ownership of land rights above the surface and below the ground. However, in the application of these regulations, there is still a need for continuous socialization in order to create a regular understanding of the law. Furthermore, with the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 which states that the UUCK is conditionally unconstitutional, it is suspected that it can slow down the process of implementing this new regulation. That in this case the role of a notary as an official making land deeds is needed which will intersect with the underground utilization. Notaries need to take part in the role of related education, especially its implementation during the current covid-19 pandemic. The author finds that in the use of the basement using the right to use the building where the deed can be processed by a notary.
The birth of Islamic financial service technology innovation (Shari'ah Fintech) has provided a lot of convenience. In practice, the community can carry out the financing collaboration process without having to meet face-to-face. However, behind all these conveniences, it is not widely known to what extent this sharia fintech application service is in accordance with the provisions of the DSN MUI Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 and also Islamic law, or is not in accordance with the legal provisions stipulated apply. This study aims to analyze the provisions of the MUI DSN Fatwa and Islamic Law on the fintech application services of PT. Ammana Fintek Syari'ah. The research method used in this study is normative juridical using a qualitative descriptive approach, namely research that aims to analyze the provisions of the Fatwa of DSN MUI and Islamic Law in theory and practice in the field. Based on the results of the study, it was found that the fintech services at PT. Ammana Fintek Syari'ah as a whole has conformity, as stated in the DSN-MUI Fatwa No. 117/DSNMUI/II/2018, including for points of general provisions, legal provisions, legal subjects, provisions related to general service guidelines and provisions related to mechanisms. contract. Meanwhile, according to Islamic law, the presence of fintech services at PT. Ammana Fintech Syari'ah has provided benefits for many people. There are two things from the five points of maqashid sharia that are maintained by the existence of PT. Ammana Fintech Syari'ah, namely, hifz al-mal (protection of property), and hifz al-nafs (protection of the soul).
Bapak dan Ibu dapat melakukan kesepakatan perdamaian mengenai kewajiban untuk membiayai dan memelihara anak dikarenakan perkawinan telah berakhir karena perceraian. Kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak dihadapan notaris merupakan salah satu perjanjian yang diharapkan mampu melahirkan kepastian hukum dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu perlu untuk meneliti dan menganalisis kekuatan pembuktian surat kesepakatan perdamaian serta kedudukan hukum di Pengadilan. Bentuk penelitian yang digunakan yuridis normatif yaitu penelitian yang secara khusus meneliti hukum dan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis pada data sekunder untuk menjawab permasalahan. Hasil analisis adalah surat kesepakatan perdamaian yang legalisasi oleh notaris, mempuyai kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak dan isi akta tersebut dan surat kesepakatan perdamaian batal demi hukum karena tidak sesuai dengan syarat-syarat sah perjanjian
Islamic marriages allow polygamy on the condition that the husband can do justice. This fair concept is interesting to study because it is not easy to measure fairness in an action. By going through juridical analysis studies and using literature research, the authors examine two main issues, namely the philosophy of polygamy marriage according to Islamic law and how the concept of justice in polygamy is applied according to the philosophy of Islamic law. There are several conditions that must be met for men who will do polygamy. One of the requirements mentioned in the Qur'an is that it can be fair. In accordance with the two basic principles of Islamic law, namely justice and benefit, polygamy can be done when the two principles are fulfilled. Polygamy must be in accordance with the two basic principles of Islamic law, namely justice and benefit. Justice that can be measured is qualitative but with regard to benefit. Therefore, husbands and wives who will do polygamy should think about the nature of a polygamous marriage.
Peningkatan bonus demografi di Indonesia menyebabkan jumlah permukaan lahan untuk dimanfaatkan ruangnya dalam menggerakan roda ekonomi semakin sempit. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menjadi pusat bisnis dalam menghadapi masalah keterbatasan lahan perlu memanfaatkan ruang bawah tanah yang ada. Keberadaan ruang bawah tanah pada praktiknya dimanfaatkan untuk sarana jaringan utilitas terpadu agar pemanfaatan lahan menjadi lebih optimal. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pemanfaatan ruang bawah tanah tidak diatur secara komprehensif. Kemudian barulah Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2021 menegaskan secara yuridis bahwa terdapat pemisahan secara horizontal antara kepemilikan hak atas tanah di atas permukaan dengan di bawah tanah. Namun dalam penerapan peraturan-peraturan dimaksud masih perlu adanya sosialisasi terus menerus agar tercipta keteraturan pemahaman hukum. Lebih lanjut, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UUCK inkonstitusional bersyarat diduga dapat memperlambat proses penerapan peraturan baru ini. Bahwa dalam hal ini diperlukan peranan notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah yang akan bersinggungan dengan hal-hal dimaksud. Notaris perlu turut andil dalam peran edukasi terkait khususnya pelaksanaanya selama masa pandemi covid-19 saat ini. Penulis menemukan dalam pemanfaatan ruang bawah tanah menggunakan hak guna bangunan dimana untuk pembuatan aktanya dapat diproses oleh notaris.Keyword: Notaris, ruang bawah tanah, jaringan utilitasAbstractThe increase in the demographic bonus in Indonesia causes the amount of land to be used for economic development purposes has its own limitation. The Province of the Special Capital City Region of Jakarta, which is a business center that dealing with the problem of limited land, needs to take advantage of the existing underground space. The existence of underground space is usually utilized for integrated utility network facilities so that land use becomes more optimal. Prior to Law Number 11 of 2020 the use of underground spaces was not comprehensively regulated. Then the Government Regulation No. 18 of 2021 juridically confirms that there is a horizontal separation between ownership of land rights above the surface and below the ground. However, in the application of these regulations, there is still a need for continuous socialization in order to create a regular understanding of the law. Furthermore, with the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 which states that the UUCK is conditionally unconstitutional, it is suspected that it can slow down the process of implementing this new regulation. That in this case the role of a notary as an official making land deeds is needed which will intersect with the underground utilization. Notaries need to take part in the role of related education, especially its implementation during the current covid-19 pandemic. The author finds that in the use of the basement using the right to use the building where the deed can be processed by a notary.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.