Peran Notaris Dalam Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah Untuk Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Di Dki Jakarta

Abstract

Peningkatan bonus demografi di Indonesia menyebabkan jumlah permukaan lahan untuk dimanfaatkan ruangnya dalam menggerakan roda ekonomi semakin sempit. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menjadi pusat bisnis dalam menghadapi masalah keterbatasan lahan perlu memanfaatkan ruang bawah tanah yang ada. Keberadaan ruang bawah tanah pada praktiknya dimanfaatkan untuk sarana jaringan utilitas terpadu agar pemanfaatan lahan menjadi lebih optimal. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pemanfaatan ruang bawah tanah tidak diatur secara komprehensif. Kemudian barulah Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2021 menegaskan secara yuridis bahwa terdapat pemisahan secara horizontal antara kepemilikan hak atas tanah di atas permukaan dengan di bawah tanah. Namun dalam penerapan peraturan-peraturan dimaksud masih perlu adanya sosialisasi terus menerus agar tercipta keteraturan pemahaman hukum. Lebih lanjut, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UUCK inkonstitusional bersyarat diduga dapat memperlambat proses penerapan peraturan baru ini. Bahwa dalam hal ini diperlukan peranan notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah yang akan bersinggungan dengan hal-hal dimaksud. Notaris perlu turut andil dalam peran edukasi terkait khususnya pelaksanaanya selama masa pandemi covid-19 saat ini. Penulis menemukan dalam pemanfaatan ruang bawah tanah menggunakan hak guna bangunan dimana untuk pembuatan aktanya dapat diproses oleh notaris.Keyword: Notaris, ruang bawah tanah, jaringan utilitasAbstractThe increase in the demographic bonus in Indonesia causes the amount of land to be used for economic development purposes has its own limitation. The Province of the Special Capital City Region of Jakarta, which is a business center that dealing with the problem of limited land, needs to take advantage of the existing underground space. The existence of underground space is usually utilized for integrated utility network facilities so that land use becomes more optimal. Prior to Law Number 11 of 2020 the use of underground spaces was not comprehensively regulated. Then the Government Regulation No. 18 of 2021 juridically confirms that there is a horizontal separation between ownership of land rights above the surface and below the ground. However, in the application of these regulations, there is still a need for continuous socialization in order to create a regular understanding of the law. Furthermore, with the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 which states that the UUCK is conditionally unconstitutional, it is suspected that it can slow down the process of implementing this new regulation. That in this case the role of a notary as an official making land deeds is needed which will intersect with the underground utilization. Notaries need to take part in the role of related education, especially its implementation during the current covid-19 pandemic. The author finds that in the use of the basement using the right to use the building where the deed can be processed by a notary.

Efforts To Prevent Unfair Competition Bank Notary

“…Certainty regarding the material of a deed is vital, that what is stated in the deed is valid proof of the parties making the deed or those who get the rights and apply to the public, unless there is evidence to the contrary (tegenbewijs). Information or statements included in the official deed (or minutes), or statements of the parties stated before the Notary and the parties must be considered correct (Batubara et al, 2022).…”

Menuju Transformasi Sosial: Pemberdayaan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Melalui Pendekatan Ontologis, Epistemologis Dan Aksiologis Dalam Sistem Layanan Dan Rujuan Terpadu Di Kabupaten Tegal

“…Selanjutnya, pendekatan epistemologis berfokus pada pengetahuan, pemahaman, dan perspektif yang digunakan dalam merumuskan dan mengimplementasikan sistem layanan yang efektif. Terakhir, pendekatan aksiologis melibatkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang membimbing sistem layanan dan ruang lingkup terpadu untuk mencapai tujuan pemberdayaan sosial (Batubara et al, 2022).…”

Politik Hukum Problematika Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020

“…Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan UU Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat dan hal ini tentu berpengaruh terhadap eksistensi peraturan pelaksana UU Cipta Kerja termasuk menghambat pelaksanaan di lapangan terkait peraturan pelaksana UU Cipta Kerja (Batubara et al, 2022). Jika hal itu terjadi, maka fenomena ketidakpastian hukum pun terjadi terutama berkaitan dengan status dan validitas peraturan pelaksana UU Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.…”