Konkretisasi Demokrasi sebagai sistem politik dan sistem pemerintahan menempatkan kedaulatan berada ditangan rakyat dilakukan dengan pemilu, sehingga dalam sistem demokrasi rakyat mendapatkan tujuan pemilu yang adil. Adil proses pemilu dengan mengikutkan pada proses pengawasan. Luaran kegiatan ini juga berbentuk publikasi media massa untuk informasi Desa Sangku merupakan desa yang berperan aktif dalam pengawasan partisipatif. Kegiatan ini berupa penyuluhan dipaparkan kepada masyarakat Desa Sangku di Kantor BPD Desa Sangku yang dihadiri penjabat Desa dan aparatur Desa, sehingga diharapkan informasi ini tersampaikan kepada seluruh warga desa. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2022 difasilitasi oleh Pemerintahan Desa Sangku. Pengetahuan atas informasi mengenai tahapan pemilu sesuai peraturan perundangan dan tahapan pelaporan atas pelanggaran pemilu dipahami sehingga tidak adanya ketidaktahuan masyarakat. Akhirnya masyarakat mendapatkan pemilu yang berkualitas. The concretization of Democracy as a political system and a system of government puts sovereignty in the hands of the people carried out by elections, so that in a democratic system the people get the goal of fair elections. Fair the electoral process by including the oversight process. The output of this activity is also in the form of mass media publications for information, Sangku Village is a village that plays an active role in participatory supervision. This activity in the form of counseling was presented to the people of Sangku Village at the Sangku Village BPD Office which was attended by the village acting and village officials, so it is hoped that this information will be conveyed to all villagers. This counseling activity was carried out on March 21, 2022, facilitated by the Sangku Village Government. Knowledge of information about the stages of elections in accordance with laws and regulations and the stages of reporting on election violations is understood so that there is no public ignorance. Finally, people get quality elections.
Negara pantai dan negara kepulauan memiliki tantangan atas pulau terluar yang memiliki kondisi jarak dan pelaksanaan penegakan hukum juga pengawasan terbatas. Keterbatasan ini mengeskalasi potensi masalah atas pelaksanaan kedaulatan hukum. Metode penelitian secara normatif melihat masih belum jelasnya pengaturan pulau yang tersebar yang kenyataannya memiliki karakter berbeda. Hasil peneltian bahwa, perlu adaya perhatian dan perlindungan negara pantai atas wilayah pulau terluar dengan pengaturan kolaborasi dalam kerangka peraturan hukum laut kontemporer, perlindungan pulau tersebar perlu kolaborasi antar negara pantai yang berdekatan dan negara kepulauan di wilayah perbatasan. Pulau terluar menjadi objek terekspose untuk dimanfaatkan dengan kekurangan bila pengawasan negara pantai dan negara kepulauan tidak dibenahi. Perlu pemikiran kembali pengaturan pulau dengan karakteristik terluar dan menawarkan opsi kolaborasi untuk kepentingan bersama atas pulau terluar dengan tetap penghormatan kedaulatan negara.
The South China Sea is a strategic marine area in terms of natural resource potential and international trade routes. For decades, territorial disputes have occurred with peaceful solutions from regional organizations, international courts, and even contributions from outside the claimant state. This paper examines the efforts made to contribute to a peaceful solution to disputed states of claims. The achievement of a peaceful solution, the shortcomings of the peaceful solution to the proposed peaceful solution's chronology. This research is normative juridical research that is historical descriptive in nature. The South China Sea Dispute arises from China's actions regarding its map of its maritime territories that do not comply with international maritime law. Regulations regarding the method of drawing deep-sea boundaries under international maritime law are violated in this act. Negotiation efforts in finding conflict solutions in regional organizations, state leadership meetings, informal meetings of claim state policymakers, and efforts to file claims by the Philippines at permanent court arbitration have been carried out. China's action that does not recognize the Philippine lawsuit decision poses a challenge to international maritime law and its member countries. A complete peaceful solution must be sought immediately when Softlaw and hard law must comply with the claiming state.
In the world of shipping, seafarers are bound by a Seawork Agreement (PKL) which contains requirements that must be obeyed by the parties. This includes a clause that is included in the seafarer's employment contract. Implications arising from the burial of the seafarer's corpse. The existence of a banning clause in the seafarer's employment contract. The role of the state in providing legal protection for seafarers from confinement. The ban must meet 4 formal requirements. The unbalanced bargaining position makes entrepreneurs and seafarers as parties ban clauses can appear in street vendors. Finally, the seafarer inevitably has to obey the PKL that has been agreed with the entrepreneur. States intervenes in ensuring the protection of human rights for seafarers from the prohibition clause, it needs to be done by making changes to the legal system which includes the legal structure, legal substance and legal culture
Peranan masyarakat sangat kuat dan peduli akan cagar budaya yang ada di daerah mereka berupa situs Kotakapur. Masyarakat yang tergabung dalam POKDARWIS Bekawan Desa Kotakapur berupaya menjadikan desa wisata sejarah sangatlah tidak mudah, butuhnya peran serta Pemerintah Kabupaten dan dinas terkait dalam mengatasi satu persatu permasalahan yang menjadi kendala dari pembangunan situs tersebut Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah ruang lingkup Pokdarwis sebagai organisasi kemasyarakatan ? dan kedua bagaimanakah Urgensi Badan Hukum Pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan ?. Permasalahan akan dianalisis menggunakan metode penelitian Normatif, dengan menghasilkan jawaban yaitu pertama, Pokdarwis adalah organisasi kemasyarakatan berbentuk perkumpulan, kedua, urgensi badan hukum pada Pokdarwis adalah kedudukan hukumnya menjadi subyek hukum. Kata kunci: Badan Hukum; Organisasi Kemasyarakatan; Perkumpulan, Pokdarwis Desa Kota Kapur
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.