The South China Sea is a strategic marine area in terms of natural resource potential and international trade routes. For decades, territorial disputes have occurred with peaceful solutions from regional organizations, international courts, and even contributions from outside the claimant state. This paper examines the efforts made to contribute to a peaceful solution to disputed states of claims. The achievement of a peaceful solution, the shortcomings of the peaceful solution to the proposed peaceful solution's chronology. This research is normative juridical research that is historical descriptive in nature. The South China Sea Dispute arises from China's actions regarding its map of its maritime territories that do not comply with international maritime law. Regulations regarding the method of drawing deep-sea boundaries under international maritime law are violated in this act. Negotiation efforts in finding conflict solutions in regional organizations, state leadership meetings, informal meetings of claim state policymakers, and efforts to file claims by the Philippines at permanent court arbitration have been carried out. China's action that does not recognize the Philippine lawsuit decision poses a challenge to international maritime law and its member countries. A complete peaceful solution must be sought immediately when Softlaw and hard law must comply with the claiming state.
Negara pantai dan negara kepulauan memiliki tantangan atas pulau terluar yang memiliki kondisi jarak dan pelaksanaan penegakan hukum juga pengawasan terbatas. Keterbatasan ini mengeskalasi potensi masalah atas pelaksanaan kedaulatan hukum. Metode penelitian secara normatif melihat masih belum jelasnya pengaturan pulau yang tersebar yang kenyataannya memiliki karakter berbeda. Hasil peneltian bahwa, perlu adaya perhatian dan perlindungan negara pantai atas wilayah pulau terluar dengan pengaturan kolaborasi dalam kerangka peraturan hukum laut kontemporer, perlindungan pulau tersebar perlu kolaborasi antar negara pantai yang berdekatan dan negara kepulauan di wilayah perbatasan. Pulau terluar menjadi objek terekspose untuk dimanfaatkan dengan kekurangan bila pengawasan negara pantai dan negara kepulauan tidak dibenahi. Perlu pemikiran kembali pengaturan pulau dengan karakteristik terluar dan menawarkan opsi kolaborasi untuk kepentingan bersama atas pulau terluar dengan tetap penghormatan kedaulatan negara.
Peranan masyarakat sangat kuat dan peduli akan cagar budaya yang ada di daerah mereka berupa situs Kotakapur. Masyarakat yang tergabung dalam POKDARWIS Bekawan Desa Kotakapur berupaya menjadikan desa wisata sejarah sangatlah tidak mudah, butuhnya peran serta Pemerintah Kabupaten dan dinas terkait dalam mengatasi satu persatu permasalahan yang menjadi kendala dari pembangunan situs tersebut Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah ruang lingkup Pokdarwis sebagai organisasi kemasyarakatan ? dan kedua bagaimanakah Urgensi Badan Hukum Pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan ?. Permasalahan akan dianalisis menggunakan metode penelitian Normatif, dengan menghasilkan jawaban yaitu pertama, Pokdarwis adalah organisasi kemasyarakatan berbentuk perkumpulan, kedua, urgensi badan hukum pada Pokdarwis adalah kedudukan hukumnya menjadi subyek hukum. Kata kunci: Badan Hukum; Organisasi Kemasyarakatan; Perkumpulan, Pokdarwis Desa Kota Kapur
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.