This paper is motivated by the opinion M. Quraish Shihab in his Tafsir Al-Misbah who do not require a Muslim woman wearing Khimar, this opinion is getting a variety of conflicting reactions among the interpreters of Indonesia, one of which is Buya HAMKA. What needs to be answered in this research is how the views of Buya HAMKA and M. Quraish Shihab about the meaning of Khimar? How did the views of Buya HAMKA and M. Quraish Shihab regarding the law of using Khimar? And how are the methods used by Buya HAMKA and M. Quraish Shihab in establishing the law using Khimar?Tafsir Ahkam Method with a comparative study between the two opinions of the character in this study implies that both interpreters have similarities and differences associated with the Khimar. Their equation is in defining the meaning of the word Khimar, ie the headgear, although both give the same definition of Khimar. While the difference between the two is in concluding the law of using Khimar. Buya HAMKA said that a Muslim woman must wear Khimar, while M. Quraish Shihab said that a Muslim woman is not obliged to wear Khimar. The method used by Buya HAMKA in establishing the law using Khimar is the Tafsir Riwayah and Dirayah method. While M. Quraish Shihab using the method of tafsir maudhu'i (thematic).
The study analyzes one of the traditions still underway in Aceh province, khalwat marriage. A khalwat marriage is a form of forced marriage as for khalwat offenders (those who are dating in a secluded place). The khalwat marriage itself is known to lead to some negative effects because many khalwat marriage couples were underage. Moreover, khalwat marriages arevalso not officially registered, and many couples decide to divorce soon after the wedding takes place. The paper attempts to investigate the reasons why adat law is still upheld vigorously in Aceh and why marriage is aplied as a adat sanction for khalwat offenders. To analyze and answer these questions, the researcher studied some essential works related to the application of adat law in Aceh and conducted some field observations and interview with some key informants. Using the sociological-anthropological approach, this research made the following conclusions: first, there has been a strict adat law enforcement in Aceh given the juridical support, sociological, and philosophical foundations. Second, some arguments to support the enforcement of forced marriage as adat sanction for khalwat offenders are: (1) the sanction is a form of tradition applied for a long time, (2) the sanction is applied as a way to preserve women’s marwah or dignity and her family, (3) the sanction is applied to uphold religious orders and this is the most fundamental sanction applied for khalwat offenders, and (4) the sanction serves as the extension of Qanun (Aceh Sharia Law) which applies only in certain regions.Abstrak: Tulisan ini mengkaji salah satu tradisi yang hingga kini masih terus berlangsung di Aceh, yakni pernikahan Khalwat. Pernikahan Khalwat merupakan bentuk sanksi adat bagi pelaku tindakan khalwat. Pernikahan khalwat itu sendiri memiliki sejumlah sisi negaif karena banyak di antara pasangan pernikahan Khalwat tersebut masih berada di bawah umur. Selain itu, pernikahan Khalwat juga sering tidak dicatatkan dan bahwa tidak sedikit dari pasangan pernikahan Khalwat yang memutuskan untuk bercerai tidak lama setelah proses pernikahan dilangsungkan. Tulisan ini berupaya menyelidiki penyebab mengapa hukum adat ini masih begitu kuat diberlakukan di Aceh dan mengapa pernikahan dijadikan sebagai sanksi bagi pelaku khalwat. Untuk mengkaji, menganalisis dan menjawab pertanyaan tersebut, peneliti telah menelaah sejumlah karya penting terkait pemberlakuan hukum adat di Aceh dan juga terjun langsung ke lapangan guna melakukan observasi dan mewawancarai sejumlah informan kunci. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi-antropologi, diperolehlah kesimpulan: pertama, kuatnya hukum adat di Aceh karena ia didukung dan memiliki dasar yuridis, sosiologis, dan juga filosofis. Kedua, ada sejumlah argumen yang mendasari dijadikannya pernikahan sebagai sanksi Khalwat: (1) pemberian sanksi tersebut merupakan suatu tradisi yang telah diberlakukan sejak lama di Aceh; (2) untuk menjaga marwah atau kehormatan perempuan dan keluarganya, (3) menjalankan perintah agama dan ini merupakan faktor paling mendasar atas berlakunya sanksi Khalwat, dan (4) sebagai perpanjangan pelaksanaan Qanun Aceh yang keberlakuannya masih terbatas hanya pada wilayah tertentu saja.
The study analyzes one of the traditions still underway in Aceh province, khalwat marriage. A khalwat marriage is a form of forced marriage as for khalwat offenders (those who are dating in a secluded place). The khalwat marriage itself is known to lead to some negative effects because many khalwat marriage couples were underage. Moreover, khalwat marriages arevalso not officially registered, and many couples decide to divorce soon after the wedding takes place. The paper attempts to investigate the reasons why adat law is still upheld vigorously in Aceh and why marriage is aplied as a adat sanction for khalwat offenders. To analyze and answer these questions, the researcher studied some essential works related to the application of adat law in Aceh and conducted some field observations and interview with some key informants. Using the sociological-anthropological approach, this research made the following conclusions: first, there has been a strict adat law enforcement in Aceh given the juridical support, sociological, and philosophical foundations. Second, some arguments to support the enforcement of forced marriage as adat sanction for khalwat offenders are: (1) the sanction is a form of tradition applied for a long time, (2) the sanction is applied as a way to preserve women’s marwah or dignity and her family, (3) the sanction is applied to uphold religious orders and this is the most fundamental sanction applied for khalwat offenders, and (4) the sanction serves as the extension of Qanun (Aceh Sharia Law) which applies only in certain regions.Abstrak: Tulisan ini mengkaji salah satu tradisi yang hingga kini masih terus berlangsung di Aceh, yakni pernikahan Khalwat. Pernikahan Khalwat merupakan bentuk sanksi adat bagi pelaku tindakan khalwat. Pernikahan khalwat itu sendiri memiliki sejumlah sisi negaif karena banyak di antara pasangan pernikahan Khalwat tersebut masih berada di bawah umur. Selain itu, pernikahan Khalwat juga sering tidak dicatatkan dan bahwa tidak sedikit dari pasangan pernikahan Khalwat yang memutuskan untuk bercerai tidak lama setelah proses pernikahan dilangsungkan. Tulisan ini berupaya menyelidiki penyebab mengapa hukum adat ini masih begitu kuat diberlakukan di Aceh dan mengapa pernikahan dijadikan sebagai sanksi bagi pelaku khalwat. Untuk mengkaji, menganalisis dan menjawab pertanyaan tersebut, peneliti telah menelaah sejumlah karya penting terkait pemberlakuan hukum adat di Aceh dan juga terjun langsung ke lapangan guna melakukan observasi dan mewawancarai sejumlah informan kunci. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi-antropologi, diperolehlah kesimpulan: pertama, kuatnya hukum adat di Aceh karena ia didukung dan memiliki dasar yuridis, sosiologis, dan juga filosofis. Kedua, ada sejumlah argumen yang mendasari dijadikannya pernikahan sebagai sanksi Khalwat: (1) pemberian sanksi tersebut merupakan suatu tradisi yang telah diberlakukan sejak lama di Aceh; (2) untuk menjaga marwah atau kehormatan perempuan dan keluarganya, (3) menjalankan perintah agama dan ini merupakan faktor paling mendasar atas berlakunya sanksi Khalwat, dan (4) sebagai perpanjangan pelaksanaan Qanun Aceh yang keberlakuannya masih terbatas hanya pada wilayah tertentu saja.
This article addesses the issue on the implementation of forced marriage as a sanction of seclusion (khalwat) practiced in Batu Bedulang Aceh Tamiang. Based on empirical research, this paper argued that there are some reasons behind the practice and religious and social reasons are two important factors. Avoiding fornication is a religious doctrine underlying the practice. Feeling ashamed of the whole family members if one of them is doing seclusion is another reason of the implementation of the sanction. Based on these reasons, the implementation of forced marriage as a sanction of seclusion exsists, eventhough the groom and bride candidates are still under permissible marriage age.Penelitian ini berangkat dari ketertarikan peneliti terhadap kawin paksa sebagai sanksi khalwat yang ada di Desa Batu Bedulang. Dengan memanfaatkan data empiris dari hasil wawancara dengan pemangku adat dan tokoh agama, tulisan ini menunjukkan bahwa praktek turun temurun tentang pernikahan sebagai sanksi khalwat yang dipraktekkan di Desa Batu Bedulang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor agama dan moral dan sosial merupakan dua sebab penting adanya praktek tersebut. Melekatnya doktrin menghindari perzinaan adalah faktor agama yang dijadikan alasan diterapkannya sanksi ini. Sedangkan alasan moral sosial adalah adanya rasa malu pada keluarga jika salah satu anggota keluarganya melakukan khalwat, lebih lagi jika yang melakukan perempuan. Dengan alasan seperti ini, maka pernikahan sebagai sanksi khalwat tetap diterapkan meskipun usia calon mempelai masih di bawah usia perkawinan.
Tulisan ini merupakan penelaahan tentang salah satu hukum adat yang berlaku di desa Batu Bedulang, Aceh Tamiang, di mana “seseorang yang terbukti melakukan Khalwat dapat dinikahkan oleh Pemangku adat (tokoh adat)”. Pemberlakuan pernikahan karna Khalwat ini memiliki implikasi cukup serius, selain jumlah pernikahannya yang terus meningkat di setiap tahunnya, juga kerap dilakukan di bawah umur (19 tahun). Praktek pernikahan Khalwat ini memiliki belbagai model kecenderungan. Di satu sisi, ada beberapa pernikahan yang dilakukan atas dasar keterpaksaan dan ketidaksiapan mereka untuk dinikahkan yang pada akhirnya menjadikan pernikahan sebagai formalitas merupakan tujuan utama untuk mematuhi hukum adat yang pada akhirnya cerai setelah dinikahkan, meskipun tidak sedikit yang mempertahankan pernikahan tersebut (tidak cerai). Sementara di lain sisi, juga nyatanya tidak sedikit yang memanfaatkan hukum adat sebagai justifikasi agar mereka dapat menikah. Dengan demikian, tulisan ini berupaya menyelidiki alasan mengapa Pemangku adat menjadikan pernikahan sebagai sanksi Khalwat? Hal ini disadari bahwa pemberlakuan pernikahan ini nyatanya tidak dapat dibuktikan bahwa mereka telah benar-benar melakukan sesuatu pelanggaran berat (zina) yang dalam hukum jinayat sendiri sama sekal tidaki diberlakukan sanksi kecuali cambuk, begitu juga dengan sanksi zina. Asumsi sementara tulisan ini bahwa menjadikan pernikahan sebagai sanksi Khalwat merupakan aturan adat itu sendiri, menutupi malu keluarga dan terutama terkait dengan dalil keagamaan (17:32).
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.