Penelitian ini berlatarbelakang tentang perjanjian. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Syarat Sah Perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian yang Dapat Dibatalkan adalah perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya oleh salah satu pihak karena tidak memenuhi syarat subjektif di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dan perjanjian Batal Demi Hukum adalah suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif , yang dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Pokok Pembahasan pada Penelitian ini adalah bagaimana syarat sah dari suatu perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta apa perbedaan dari Perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif yaitu kategori penelitian kepustakaan (library research). Penelitian yang menganalisa buku dan menghasilkan suatu kesimpulan
Kearifan lokal merupakan kekuasaan dan potensi riil yang dimiliki suatu daerah sebagai aset daerah yang mendorong pengembangan dan pembangunan daerah. sebagai landasan daerah di bidang budaya Begitupun Peran Perlindungan Perempuan Dalam Hukum adat bahwa Perempuan adat sebagai bagian dari masyarakat adat memiliki peran luar biasa dalam pembangunan bangsa ini. Selain sebagai garda terdepan pelindung nilai-nilai budaya dan kearifan lokal nusantara, perempuan adat juga memiliki peran besar dalam ketahanan ekonomi, memegang peranan sosial, sehingga Hukum Adat mejadi solusi Alternatif penyelesaian perkara-perkara pidana yang terjadi dimasyarakat Indonesia, dilakukan dengan asas musyawarah/ kekeluargaan, untuk satu sisi menegakkan hukum, dan di sisi lain menghilangkan sama sekali akibat lanjut serta melindungi korban dari suatu perkara. Tujuan tertinggi yang ingin dicapai, adalah pemulihan keseimbangan atau mengembalikan hubungan emosional yang tergangu dianggap jauh lebih penting dan lebih berdaya guna ketimbang sanksi yang menekankan pada hukuman penjara yang merupakan pilihan alternatif terakhir demi mewujudnya kerukunan masyarakat/Hubungan yang harmonis dalam suasana kekeluargaan serta memiliki Kedudukan Hukum sejak dulu telah diakui konstitusi
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Calon Kepala Desa di desa Kasumewuho dan bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kab. Konawe dalam penyelesaian masalah pemilihan kepala desa di desa kasumewuho. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris diamana data dikumpulkan dengan mengunakan tekhnik wawancara, ovservasi lapangan serta menelaah dan mengkaji literatur yang berkenaan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur terkait masalah yang akan diteliti. Berdasarkan Hasil Penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa Syarat yang harus dipenuhi calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa pada desa kasumewuho diamana diatur dalam Peraturan Daerah Konawe nomor 4 tahun 2015 pada Pasal 21. Peran Pemerintah Daerah Konawe dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di desa kasumewuho pemerintah dalam hal ini DPRD telah memfasilitasi dengan cara memanggil para pihak dan masyarakat untuk melaksanakan musyawarah mufakat terkait masalah yang terjadi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Konawe Nomor 4 tahun 2015 pada Pasal 52.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.