Perspektif Hukum Terhadap Suatu Perjanjian

Abstract

Penelitian ini berlatarbelakang tentang perjanjian. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Syarat Sah Perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian yang Dapat Dibatalkan adalah perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya oleh salah satu pihak karena tidak memenuhi syarat subjektif di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dan perjanjian Batal Demi Hukum adalah suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif , yang dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Pokok Pembahasan pada Penelitian ini adalah bagaimana syarat sah dari suatu perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta apa perbedaan dari Perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif yaitu kategori penelitian kepustakaan (library research). Penelitian yang menganalisa buku dan menghasilkan suatu kesimpulan

Perlindungan Hukum Franchisee yang Belum Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

“…Apabila suatu perjanjian memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu perjanjian yang mengikat mereka, yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak menyetujui syarat perjanjian dan apa yang diatur dalam perjanjian itu, maka perjanjian itu sah. (Ustien, 2022) Sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H., perjanjian ialah suatu menegaskan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan kekuasaan kepada salah satu pihak antara dua individu atau lebih dan menyangkut harta benda atau kekayaan guna mencapai suatu tujuan dan mengwajibkan pihak lain untuk menurutinya (Harahap, 1982). Kemampuannya untuk mencapai kesepakatan, yaitu Kecakapan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengambil tindakan hukum.…”