Sampai tahun 2014, Kementerian Kehutanan siap melepas 100 ribu ha areal hutan untuk usaha pertanian guna mendukung swasembada pangan. Hal ini menunjukkan kepedulian Kementerian Kehutanan dalam mendukung swasembada pangan dan sekaligus keterbatasan hutan dalam menghasilkan pangan. Sesungguhnya semua hutan tanaman menghasilkan hasil hutan pangan (dalam arti luas dalam bentuk buah-buahan, biji-bijian, umbi-umbian) dan atau non pangan. Tanaman pangan dan non pangan tersebut dikenal dalam banyak istilah, seperti: tanaman kehidupan, tanaman serbaguna, tanaman budidaya tahunan berkayu, tanaman tumpangsari dan tanaman PHBM. Studi ini bertujuan untuk (a) mengkaji sejauhmana kebijakan kehutanan menyediakan landasan pengembangan pangan, (b) mengevaluasi kebijakan budidaya tanaman pangan di areal hutan tanaman dan (c) menyusun konsep pengembangan pangan di areal hutan tanaman.

Definition of forest and non wood forest products (NWFP) formulated by Ministry of Forestry and related policies supported the development of NWFP through forest estate, but it is not ABSTRAKDifinisi hutan dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dirumuskan Kementerian Kehutanan mendukung pengembangan HHBK melalui hutan tanaman, sementara definisi tersebut yang dirumuskan FAO tidak mendukung. Menurut FAO, HHBK adalah produk tanaman asli, sedangkan hasil pertanian adalah produk budidaya. Hal ini menjadi kendala pengembangan HHBK melalui hutan tanaman. Kajian ini bertujuan untuk mempelajari rasionalitas pengembangan HHBK melalui hutan tanaman.Hasil kajian adalah sebagai berikut. Pertama, pembagian yang tegas antara HHBK dan hasil pertanian perlu diatur kembali karena tidak rasional atau tidak berdasar pada pertimbangan ilmiah, menutup 210

Di Jawa, gangguan hutan produksi marak terjadi yang menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan hutan tidak didukung oleh sebagian pemangku kepentingan. Mereka mungkin tidak bermaksud merusak hutan tetapi tetap melakukannya karena tidak memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan hutan. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi kelompok pemangku kepentingan yang perlu diberdayakan dalam pengelolaan hutan produksi. Kemampuan dan mobilitas sumberdaya serta kebergantungan langsung pada hutan digunakan sebagai parameter untuk mengidentifikasi mereka. Hasil Penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, pekerja usaha penyedia input, pekerja hutan, masyarakat umum pedesaan dan pekerja industri hasil hutan adalah 4 (empat) kelompok pemangku kepentingan yang perlu diberdayakan dalam pengelolaan hutan produksi. Mereka mempunyai pendapatan dan pendidikan rendah, kebergantungan langsung pada hutan tinggi dan kurang mampu memperjuangkan ABSTRACT First Second In Java, there have been serious of disturbances on production forest which indicate that some of its stakeholders do not support production forest management. The stakeholders might not intend to do so but they do since they have no chance to participate in production forest management activities. The objective of this study was to identify groups of stakeholders thatneed empowerment in production forest management. Resource capacity, mobility of resource capacity and direct dependency on forest were used as parameters to identify them. The results were as follows. , input production of forestry workers, forest workers, general rural people and forest products industries workers were 4 (four) groups of stakeholders thatneed empowerment in production forest management. They had low level of income and education, had high direct dependency on production forest and were not able to fulfill their interests. , the empowerment suitable for them were (a) to increase their ability to work and to do a job on production forest activities and (b) to increase job opportunity on production forest by multiculture or agroforestry management for wood and non wood forest products. Ministry of Forestry should support the empowerment by formulatingpolicy of multiculture production forest management.

No abstract

Pola pengelolaan hutan produksi yang dirumuskan oleh pengelola hutan di Jawa tidak sesuai digunakan sebagai landasan pengelolaan hutan produksi yang lestari. Penelitian ini berupaya merumuskan pola pengelolaan hutan produksi berdasarkan preferensi 9 (sembilan) kelompok pemangku kepentingan. Tujuan penelitian adalah (1) mengetahui preferensi pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan produksi dan (2) merumuskan pola pengelolaan hutan produksi yang sesuai dengan preferensi pemangku kepentingan. Hasil penelitian adalah sebagai berikut. , preferensi pemangku kepentingan adalah: (1) masyarakat pedesaan berpartisipasi dalam pengelolaan hutan produksi.