Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana perlindungan terhadap konsumen serta pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terkait makanan jajanan anak yang mengandung bahan berbahaya di lingkungan sekolah. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, diharapkan penelitian ini bisa menjawab masalah yang diajukan. Selain bahan hukum, penelitian dengan pendekatan yuridis empiris juga menggunakan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berusaha memberikan perlindungan terhadap konsumen pangan jajanan yang mengandung bahan berbahaya. Perlindungan diberikan dengan cara pengawasan terhadap penjual makanan yang berjualan di lingkungan sekolah. Pemerintah disarankan agar mempertimbangkan untuk membuat undang-undang khusus tentang perlindungan konsumen anak. Consumer Protection on Snacks Hazardous Ingredients at School Area This research conducted to see how the consumer’s protection and the supervision carried out by Aceh Besar District Government related to children's snacks that contain hazardous ingredients in the school environment. This research applied empiric juridical approach, it is hoped that can answer the problems arise. Not only uses legal materials but this research also uses primary data. The results of the study indicate that the Aceh Besar District Government seeks to provide protection for child consumers of snacks hazardous ingredients. Protection is provided by giving supervision for food sellers who sell in the school area. It is suggested to the government to consider making a special law on child consumers protection.
Peraturan perundang-undangan terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (MHA) sudah banyak dilahirkan tapi masyarakat hukum adat justru merasakan ketidakteraturan hukum. Tulisan ini membahas apa yang menyebabkan ketidakteraturan dalam pengakuan dan perlindungan MHA, bagaimana menjaga orientasi pembaruan hukum terkait MHA, dan tata pikir yang seperti apa perlu dibangun dalam rangka pengakuan dan perlindungan MHA di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakteraturan dalam pengakuan dan perlindungan hukum MHA terjadi karena banyak sebab, antara lain ragam istilah dan banyaknya dimensi serta lembaga yang menangani MHA itu sendiri. Orientasi pembaruan hukum terkait MHA terlihat adanya pengajuan yudicial review terhadap UU yang tidak sejalan dengan UUD 1945. Ada empat putusan MK yang sangat penting terkait dengan keberadaan MHA, yakni Putusan MK No. 001-21-22/PUU-I/2003 dan No. 3/PUU-VIII/2010 (memperjelas tolak ukur frasa “sebesar-besar kemakmuran rakyat”), Putusan MK No. 10/PUU-I/2003 (memperjelas empat syarat MHA), Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 (membedakan hutan adat dan hutan negara), dan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007 (dasar kerugian konstitusional).
This article aims to answer how State Law regulates the existence of local wisdom related to disaster mitigation in coastal areas? How is the ideal adoption of customary law by State Law that will contribute to the disaster mitigation process of coastal area based on local wisdom? There is a most basic difference between State and Customary Law regarding disaster mitigation in coastal area. There are things that make it possible to reconcile through the harmonization of laws related to the legal functions positioning, both State Law and Customary Law. However, this step is not simple, because it must be preceded by the integration of Customary Law and State Law. This writing will apply a qualitative approach, by setting the law in an interdisciplinary study, allowing what is stated in law through fisheries assistance. Theoretically, this integration is known in the legal pluralism, where State Law recognizes the existence of Customary Law. Meanwhile, at the practical level, state legal instruments have begun to be built that allow recognition of Customary Law. With its position and function, there is a number of possible parts are used as meeting points between the pantang (taboo) areas and the fisheries conservation area. Conservation areas that are very strict, must be positioned in a social justice reality, as has been known and applied through pantang areas.
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis asas lex spesialis terkait dengan keharmonis-an Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Pendirian Perseroan Daerah. Perusahaan perseroan daerah merupakan salah satu badan usaha dari sejumlah badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Ciri khas hukum perusahaan di Indonesia, masing-masing jenis perusahaan diatur dengan undang-undang yang terpisah. BUMD diatur dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah, sedangkan perseroan terbatas diatur dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode yuri-dis normatif, dengan mendalami upaya harmonisasi hukum. Hasil penelitian menunjuk-kan bahwa perseroan daerah pada dasarnya juga perseroan terbatas yang dapat dimiliki sepenuh sahamnya oleh satu pemerintah daerah, namun dalam UUPT, tidak diakomodir sebagai perseroan terbatas dengan saham tunggal dapat didirikan oleh satu pemerintah daerah. Namun dalam praktiknya sebagian notaris berupaya melakukan terobosan yang kemudian diakui oleh pemerintah dengan memberikan status badan hukum pada perseroan yang didirikan sepenuhnya oleh satu pemerintah daerah sebagai satunya pendirinya Perseroda. Hal ini, menimbulkan pertanyaan hukum, apakah landasan hukum yang dapat digunakan oleh notaris dan pemerintah untuk menerobos UUPT untuk memenuhi kaedah yang terdapat dalam Undang-Undang Pemda. Bringing the Harmony of the Limited Liability Law in the Establishment of Regional Company The purpose of this study is to analyze the lex specialist principle related to the harmony of the Law on Limited Liability Companies in the establishment of regional companies. Regional company is one of business entities in Indonesia legal system. The characteristic of company law in Indonesia is each type of company regulated by a separate law. BUMD (regional company) is regulated by the regional government law while limited liability company is regulated by UUPT. This study uses a normative juridical method, by exploring efforts to harmonize the law. The results showed that the regional company is basically also a limited liability company that can be fully owned by regional government, but based on the company law, it is not accommodated as a limited liability company because the company has only a single share which is one local government. However, in practice some of notaries tried to make a breakthrough which was later recognized by the government by giving legal status to regional company. This raises the question of what legal basis can be used by notaries and the government to break through the company law so that it meets the methods contained in the regional government law.
Artikel ini bertujuan menawarkan konsep peng-integrasian pengelolaan KKPD berbasis wilayah kelola hukum adat laut di Aceh. data diperoleh dengan menggunakan metode empiris. Hasil kajian menunjukan bahwa, konsep KKPD hampir mirip dengan konsep pengelolaan berbasis hukum adat laot di Aceh, dimana dalam kearifan lokal adat laut juga memiliki zonasi-zonasi adat yang ditetapkan sebagai wilayah yang boleh dan wilayah larangan penangkapan ikan. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota untuk mengadopsi konsep pengelolaan wilayah adat laut sebagai salahsatu konsep pengelolaan KKPD. Management of Regional Marine Conservation Area in Aceh Province Based on Hukum Adat Laot This paper aims to offer the concept of integration of KKPD management based on local wisdom in Aceh. Data were obtained by using empirical method.The result of the study shows that KKPD concept is almost similar to the concept of Management based on HukumAdatLaot in Aceh, where in indigenous local wisdom also has customary zoning which is designated as a permissible territory and a fishing ban area.It is expected that the Government of Aceh and the Regency / City to adopt the concept of marine customary territories Management as one of the concepts of KKPD Management.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.