The research aims to find out the legal protection for workers in the national labor law system. The research method used is normative legal research that uses the regulatory approach. the results of the study show that legal protection for workers in the national labor law system includes: 1). Protection about wages, welfare, labor social security; 2). Occupational safety and health protection; 3). Legal protection to form and become a member of a trade union/labor union; 4). Protection of basic rights of workers/laborers to negotiate with entrepreneurs. Keywords: Legal Protection, Labor, Labor Law System Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi buruh dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan. hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi buruh dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional meliputi: 1). Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja; 2). Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; 3). Perlindungan hukum  untuk membentuk dan menjadi anggota serikat Pekerja/ serikat buruh; 4). Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja / buruh untuk berunding;  dengan pengusaha. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Buruh, Sistem Hukum Ketenagakerjaan

This study aims to discuss the policy of using renewable energy in the form of rare metal eart as an effort to build national energy security. The research method used a legal research looking from various perspectives in social science. Law is seen as a space for the process of scientific study in order to seek truth. The use of relevant legal research wants to understand the law more thoroughly. In performing implementation analysis, using the method of Regulatory Impact Assessment (RIA) with focus on energy regulation. The results of the study show that: First, the policy of the Indonesian republic government regarding the use of new energy and renewable energy aims to prepare the carrying capacity of national energy security. This policy has not fully gone well. The policy is not supported by consistency in issuing derivative policies. Second, the use of new energy and renewable energy, especially rare earth metals as part of efforts to encourage national energy security in Indonesia is still very far from expectations. The use of rare eart metal is only around 0.7% of the use of new energy. Efforts to explore and exploit rare earth metals have not been carried out in a timely manner. Whereas the potential of rare earth metals is a strategic community and has the potential to encourage national energy security in Indonesia. Indonesia is projected to produce rare earth metals reaching 20% of the world's supply.

This study aims to determine the implementation of the function of public services in one-stop integrated services. The research method used is empirical legal research that uses a regulatory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that PTSP system policies can only be an alternative improvement of the One-Stop Service System. However, this new system will not provide the expected changes, if it cannot show an efficient service, has a clear standard of time and costs, has a simple service procedure, and is easily accessible to those in need. To realize an administrative service system that has such characteristics, one of the strategies that needs to be developed in PTSP is through the establishment of a Service Unit (UP) that has special authority in granting licenses. The UP can be designed in several forms, including: First, It is a particular Unit / Unit of Work, which has the authority to provide investment licensing services centrally. This Unit / Work Unit has the authority to process and issue various licenses which constitute a delegation of part of the authority of work units that serve licensing. Second, is a Unit / Work Unit that provides investment licensing services. This unit / work unit has a front line that serves to receive all investment permit applications in the region and a back line that has a working relationship with a unit / work unit that functionally issues licenses. Keywords: One Door Public Service, Government, Community Service Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi fungsi pelayanan publik dalam pelayanan terpadu satu pintu. Metode penelitian yang digunakan dalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menujukan bahwa Kebijakan sistem PTSP dapat saja sebagai alternatif perbaikan dari Sistem Pelayanan Satu Atap. Namun demikian, sistem baru ini tidak akan memberikan perubahan yang diharapkan, jika tidak dapat menunjukan adanya efisien dalam pelayanan, memiliki standar waktu dan biaya yang jelas, memiliki prosedur pelayanan yang sederhana, dan mudah diakses oleh yang membutuhkan. Untuk mewujudkan sistem pelayanan administrasi yang memiliki karakter demikian, salah satu strategi yang perlu dikembangkan dalam PTSP adalah melalui pembentukan Unit Pelayanan (UP) yang memiliki kewenangan khusus dalam pemberian perizinan. UP tersebut dapat didesain dalam beberapa bentuk, antara lain: Pertama, Merupakan Satuan/Unit Kerja tertentu, yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan penanaman modal secara terpusat. Satuan/Unit Kerja ini memiliki kewenangan untuk memproses dan menerbitkan berbagai perizinan yang merupakan pelimpahan sebagian dari kewenangan unit-unit kerja yang melayani perizinan. Kedua, Merupakan Satuan/Unit Kerja yang memberikan pelayanan perizinan penanaman modal. Satuan/Unit kerja ini memiliki front line yang berfungsi untuk menerima semua permohonan perizinan penanaman modal di daerah dan back line yang memiliki hubungan kerja dengan satuan/unit kerja yang secara fungsional menerbitkan perizinan. Kata Kunci: Pelayanan Publik Satu Pintu, Pemerintahan, Layanan Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum kebijakan pemerintah Indonesia dalam menguasai, mengatur hingga mengelola Geothermal Energi dalam bentuk kebijakan. Selain itu juga untuk menguraikan upaya hukum apa yang telah dilakukan yang berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan rangka pembangunan ketahanan energi nasional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan jenis penelitian eksplanatoris, serta menggunakan sumber data sekunder yaitu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain penjelas dari peraturan tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur atau melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan Geothermal Energi masih belum optimal sehingga belum dapat mendukung ketahanan energi nasional. pemanfaatan  geothermal energi dalam rangka ketahanan energi nasional belum sepenuhnya maksimal jika dikaitkan dengan upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Energy panas bumi hanya termanfaatkan sejulam 05 % dari keseluruhan sumberdaya panas bumi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Kedepan, sudah saatnya pemerintah mulai mengoptimalkan pengelolaan Geothermal Energi demi terwujudnya pembangunan ketahanan energi nasional.

This study aims to determine the protection and safety of workers on board: a normative review. This research is normative legal research. The results showed that the implementation of legal protection for workers on ships or crew based on the form of protection, can be seen in terms of marine labor agreements, when viewed from the legal protection of labor in the sea in relation to the risk of hazards at sea it does not reflect definite legal certainty. Because, in the sea labor agreement only mentions in general, not in detail. Keywords: Work Safety, Ship Manpower, Legal Protection  Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan dan keselamatan kerja di kapal: suatu tinjauan normatif.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di kapal atau anak buah kapal berdasarkan bentuk perlindungannya, dapat dilihat dari segi perjanjian kerja laut, jika dilihat dari perlindungan hukum tenaga kerja di laut kaitannya dengan resiko bahaya di laut maka tidak mencerminkan kepastian hukum yang pasti. Karena, dalam perjanjian kerja laut hanya menyebutkan secara umum tidak secara detail. Kata Kunci: Keselamatan Kerja, Anak Buah Kapal, Perlindungan Hukum

ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengolah sampah plastik jenis Polypropelyn (PP), pengolahan dengan cara pyrolysis dengan variasi temperature reactor 300 o C, 350 o C dan 400 o C. reactor berbentuk tabung berdiameter 40 cm tinggi 60 cm tertutup rapat tanpa udara. Pemasan diluar reactor. Pendinginan menggunakan system kondensor. Pyrolisis pada suhu rendah plastik PP akan menghasilkan minyak sedikit. Plastik PP memiliki struktur ikatan kristal teratur, lebih sulit terdekomposisi jika dibandingkan dengan plastik PE yang memiliki struktur rantai yang panjang dan bercabang. Hasil pengujian didapat bahwa pada suhu 400 0 C jumlah minyak, gas, dan padatan yang dihasilkan berturut-turut sebesar 52%, , 15% dan 33 %. Minyak yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan dengan temperature reactor 200 O C. Hasil pada suhu 200 0 C jumlah minyak, gas, dan padatan yang dihasilkan berturut-turut sebesar 30%, 10%, dan 60 %. Rata-rata waktu penyalaan generator berbahan bakar gasolin adalah 9,25 menit dengan berbagai macam variasi pembebanan. Waktu terlama penyalaan generator adalah 11.09 menit dengan bahan bakar campuran gasolin + minyak pyrolisis (temperatur 300 o C) dan paling boros adalah 9.02 menit berbahan bakar 100 % minyak hasil pyrolisis.Kata kunci: pyrolisis, temperatur, minyak, PP, generator. ABSTRACT

The policy to realize the sustainable supply of fish (especially marine fish commodities), face the fundamental constraints of seasonal factors, remoteness and characteristic of damaged fish commodities. At the time or harvest season, the production of catch fish can be abundant, but in the famine season, there is the opposite condition. Meanwhile, on the consumer (community) and industry side, fish supply must be available all the time without getting to know the season in constant amount. The research aims to find out the prospect of implementation of national fish logistic system or Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), especially in Indonesia. This research is an empirical juridical research using statutory uproach approach, conceptual aproach, and comparative approach. Then analyzed using synthesis analysis. The results showed that SLIN implemetasi provide great benefits for national fish production, also directly contribute to the increase of national economic development. SLIN Management can run optimally if there is a synergy between all entities involved in each activity from upstream (production side) to downstream (consumption side). In the framework of looking at best practices for upstream downstream supply chain management of fishery commodities as well as in accordance with the mandate of Minister of Maritime Affairs and Fisheries No. 05/Permen-KP/2014 on SLIN. Thus, the Directorate General of Processing and Marketing of Fishery Products sees the importance of better implementation of SLIN. In the Initial Stage by providing several supporting facilities and involving the main operators and supporting operators in the management of selected locations.

This study aims to find out the hospital problem for the body organizing the health service (BPJS) with INA-GBGs system. The research method used in this research is normative law research, using a written approach (legal approach), and conceptual approach (conceptual approach), then after that analysis using site analysis. The database analysis base uses primary data and secondary data that allows the author of the data needed directly through the literature and the literature. The results showed that the compilation of the Ministerial Regulation no. 27 of 2014 concerning the basics of the Indonesian case base system and Permenkes No. 28 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of the National Health Insurance Program. This is due to the availability of equipment for the payment of Hospital to BPJS which berorintasi on the frequency of health professions in the Hospital, through the sorting and classification of the hospital.Keywords: hospital claims, BPJS, inpatient With INA-GBGs system