Permasalahan hukum semakin hari semakin berkembang, hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Diperlukan adanya suatu metode penelitian hukum sebagai instrumen untuk menjelaskan dan meneliti permasalahan hukum yang semakin hari semakin berkembang tersebut. Penelitian ini akan menjelaskan berbagai metode penelitian dalam melakukan penelitian hukum guna mengurai permasalahan hukum kontemporer. Penelitian ini dilakukan dengan penelusuran bahan-bahan kepustakaan untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan ada 3 (tiga) jenis metode penelitian hukum yaitu Metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum empiris, dan metode penelitian socio legal. Masing-masing jenis metode penelitian inilah yang bisa digunakan sebagai instrumen dalam mengurai permasalahan hukum kontemporer, tentu disesuaikan dengan kecocokan permasalahan hukum dan karakteristik masing-masing metodologi penelitian hukum yang digunakan.
This study aims to determine the implementation of new energy and renewable energy policies in the context of national energy security. The research method used is legal research that uses a regulatory approach. The results of the study show that the implementation of new energy and renewable energy policies in the context of national energy security has proceeded as it should. This can be seen from the role of the government in making policies (beleid) and management actions (bestuursdaad), arrangements (regelendaad), management (beheersdaad) and supervision (toezichthoudensdaad) for the purpose of maximizing the people's prosperity. Keywords: Energy Policy, Renewable Energy, National Energy SecurityAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi kebijakan energi baru dan energi terbarukan dalam rangka ketahanan energy nasional. Metode penelitian yang diguankan adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi kebijakan energi baru dan energi terbarukan dalam rangka ketahanan energy nasional telah berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat dilihat dari dari peran pemerintah untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Kata kunci: Kebijakan Energi, Energy Terbarukan, Ketahanan Energi Nasional
Countries in the world are currently facing shocks and challenges that are not easily faced with the COVID-19 pandemic, including Indonesia. Under these conditions, the performance of the governance system in dealing with a pandemic is tested transparently in public. The implementation of good governance by the government itself is carried out by steps and decisions that will be taken and implemented by the government to the community in order to suppress the positive number of COVID-19. The application of good governance also needs support other crucial elements, one of which is public communication. Keywords: Government Strategy, Good Governance, COVID-19, Pandemic, Abstrak Negara-negara di dunia saat ini sedang menghadapi guncangan dan tantangan yang tidak mudah dihadapi dengan pandemi COVID-19, tidak terkecuali Indonesia. Di bawah kondisi ini, kinerja sistem pemerintahan dalam menghadapi pandemi diuji secara transparan di depan umum. Implementasi dari good governance oleh pemerintah sendiri dilakukan dengan Langkah-langkah dan keputusan yang akan diambil dan diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat demi menekan angka positif COVID-19. Penerapan dari good governance pun perlu dukungan dari elemen krusial lain, salah satunya yaitu komunikasi public. Hal ini bertujuan agar pendekatan yang dilakukan ke publik untuk menaati segala kebijakan menuai hasil yang maksimal dalam keberhasilan menumpas pandemik ini Kata Kunci: COVID-19, tata kelola pemerintahan yang baik, komunikasi
This study aims to discuss the policy of using renewable energy in the form of rare metal eart as an effort to build national energy security. The research method used a legal research looking from various perspectives in social science. Law is seen as a space for the process of scientific study in order to seek truth. The use of relevant legal research wants to understand the law more thoroughly. In performing implementation analysis, using the method of Regulatory Impact Assessment (RIA) with focus on energy regulation. The results of the study show that: First, the policy of the Indonesian republic government regarding the use of new energy and renewable energy aims to prepare the carrying capacity of national energy security. This policy has not fully gone well. The policy is not supported by consistency in issuing derivative policies. Second, the use of new energy and renewable energy, especially rare earth metals as part of efforts to encourage national energy security in Indonesia is still very far from expectations. The use of rare eart metal is only around 0.7% of the use of new energy. Efforts to explore and exploit rare earth metals have not been carried out in a timely manner. Whereas the potential of rare earth metals is a strategic community and has the potential to encourage national energy security in Indonesia. Indonesia is projected to produce rare earth metals reaching 20% of the world's supply.
This study aims to determine the application of the omnibus law concept as a solution to hyper-regulation towards synchronization and harmonization of laws and regulations in Indonesia. The research method used is legal research using a comparative approach and a comparative approach. Overall data analyzed using synthesis analysis. The results of the study show that the application of the concept of the omnibus law as a solution to the regulation in Indonesia. Hyperegulation in Indonesia occurs at every level of laws and regulations. The potential for overlapping legal regulations including 7621 ministerial regulations, 765 Presidential Regulations, 452 government regulations, and around 30,000 regional regulations. The hyperregulation puts a burden on the synchronization and harmonization of laws and regulations in Indonesia. There is not even one institution that can monitor and evaluate the existence of the hyper-regulation. The synchronization and alignment are carried out within the framework of the four pillars as the basis of the Indonesian Republic. Thus, it is necessary to implement a study on the application of Omnibu law as a solution to the hyper-regulation of legislation in Indonesia. Keywords: Omnibus Law, Hyperregulation, Singronization, Harmonization, Regulation. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep omnibus law sebagai solusi hiperregulasi menuju sonkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perbadingan, dan pendekatan perbandingan. Keseluruhan data dianalisis mengguanakan analisis sitesis. Hasil penelitian menujukan bahwa penerapan konsep omnibus law sebagai solusi hiperregulasi regulasi di Indonesia. Hiperegulasi di indonesia terjadi pada setiap tingkatan peraturan perundang undangan. Potensi tumpang tindih peraturan perundang undagan diantarannya terdapat 7621 peraturan menteri, 765 peraturan presiden, 452 peraturan pemerintah dan sekitar 30.000 peratruan daerah. Hiperregulasi tersebut memberikan beban dalam melakukan sonkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang undangan di Indonesia. Bahkan tidak ada satupun lembaga yang dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap adanya hiperegulasi tersebut. Sonkronisasi dan Harmonisasi dilakukan dalam kerangka empat pilar sebagai dasar negara Rebublik Indonesia. Dengan demikian, perlu dilakukan diterapkannya kajian penerapan omnibu law sebagai solusi atas hiperregulasi perundang undangan di Indonesia. Kata Kunci: Omnibus Law, Hiperregulasi, Singronisasi, Harmonisasi, Peraturan.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.