Payment Guarantee atau pembelian kembali jaminan kredit memitigasi resiko Bank dalam hal Debitur macet pembayarannya, yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Bank dengan Developer sebagai penjamin Debitur disebabkan karena dalam Perjanjian Kerjasama Bank tidak bisa mengeksekusi jaminan dikarenakan belum ada Akta Jual Beli (AJB) dan objek jaminan belum atas nama Debitur. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk kepastian hukum Payment Guarantee bagi Perbankan sebagai Penyalur kredit. Metode Penelitian yang digunakan yuridis empiris, analisa bahan hukum yang dipakai adalah dengan cara yuridis kualitatif dengan penguatan pada bahan hukum yang diperoleh dilapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Bank Sebagai lembaga penyalur kredit selalu dihadapkan pada resiko. Dan untuk memitigasi resiko tersebut adalah dengan adanya jaminan pembelian kembali (Payment Guarantee) yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang memberikan kepastian hukum antara pihak Bank dan Developer sebagai penjamin Debitur.
Asas konsensualisme merupakan nilai spirit yang tercermin dalam “wujud sikap batin yang beritikad baik” dari suatu kontrak atau perjanjian, namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1322- Pasal 1328 B.W., tidak terkecuali dunia perbankan sebagai salah satu subjek dari pihak yang akan berkontrak, sifat spesifik dari perbankan sebagai penyalur kredit dalam suatu kontrak sebagai akibat suatu perjanjian kredit memiliki resiko yang cukup besar, sebagai penyalur kredit dalam suatu kontrak pada akhirnya Perbankan membutuhkan sifat kehati-hatian di dalam berkontrak agar terhindar dari cacat kehendak (wilsgebreke) atau perjanjian yang pada saat waktu lahirnya mengandung cacat dalam kehendak guna menghindari resiko kerugian bagi Perbankan sebagai penyalur kredit, dan salah satu instrument menghindari resiko kerugian terdapat pada clausula payment guarantee.
Taman bumi Geopark nasional Ciletuh Provinsi Jawa Barat merupakan kawasan Geowisata yang di dalamnya harus ada pelestarian geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity apalagi syarat utama sebuah Geopark Internasional harus ada pelestarian terhadap geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity. Oleh karena itu jaminan keamanan kenyamanan dan bebas dari ancaman pengrusakan serta terciptanya jaminan pengembangan ekonomi kawasan Geowisata harus diciptakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum Pemerintah Daerah Sukabumi terhadap Geopark Nasional Ciletuh sebagai kawasan Geowisata dan upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat dalam melindungi Geopark nasional Ciletuh sebagai kawasan Geowisata. Metode Penelitian yuridis emperis, analisa data yang digunakan dengan cara normatif kualitatif dengan penguatan pada data lapangan. Hasil penelitian menunjukan Pertama, perlindungan hukum pemerintah daerah terhadap Geopark Nasional Ciletuh sudah ada upaya namun belum maksimal, Kedua, Upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah pembentukan badan pengelola kawasan Geopark Nasional Ciletuh dalam upaya pelestarian, pengendalian dan pemanfaatan. Upaya masyarakat melakukan gerakan pelestarian secara mandiri bersinergi dengan pemerintah daerah.
ABSTRAK Indonesia adalah bangsa pluralisme yang memiliki keanekaragaman budaya dan agama, menuntut masyarakatnya untuk saling menghargai keyakinan masing-masing di mana masyarakat tersebut adalah masyarakat pribumi dan pendatang. Salah satu masyarakat pendatang yang memiliki populasi cukup dominan di Indonesia adalah Masyarakat Tionghoa yang berasal dari Negeri Cina yang juga identik dengan kebudayaan Tionghoa dan Agama Khonghucunya. mengingat Agama Khonghucu tergolong baru pengakuannya secara resmi oleh Pemerintah Indonesia, yang otomatis sangat berpengaruh pada Status Hukum Perkawinan Khonghucu, dimana peristiwa perkawinan tersebut sangat penting bagi pasangan antara laki-laki dan perempuan yang sepakat mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan dengan tujuan membentuk suatu keluarga dan meneruskan keturunan. Status hukum juga akan berpengaruh bagi anak-anak dari dari hasil perkawinan tersebut maka akan di bahas bagaimana Perkawinan dalam Ajaran Khonghucu bila dikaitkan dengan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. KATA KUNCI : Agama, Perkawinan, Keabsahan dan Kepastian hukum
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.