AbstrakArtikel ini menguraikan hubungan antara kewenangan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi daerah. Penulis berpendapat bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan potensi daerah. Salah satu tugas pemerintah adalah mengikuti tugas negara, yaitu menyelenggarakan sebagian dari tugas negara sebagai organisasi kekuasaan, salah satunya yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pihak swasta dalam penerbitan perizinan. Pada satu sisi, peran serta masyarakat sangat penting dalam pengelolaan potensi daerah sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap pembangunan suatu daerah, kemudian dengan adanya partisipasi masyarakat pemerintah berharap peningkatkan pendapatan masyarakat sekitar serta bagi aset pemerintah daerah. Pada sisi lain, masyarakat sekitar sebagai pengawas jalanya sebuah kegiatan yang sedang berlangsung. Kemudian dalam artikel ini menjelaskan juga bentuk bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi daerah. Artikel ini menggunakan kajian literatur mengenai kewenangan pemerintahan daerah dan kajian peraturan perundang-undangan tentang kewenangan pemerintahan daerah yang berlaku. Hasil kajian menyimpulkan bahwa dengan luasnya kewenangan pemerintah daerah yang salah satunya adalah penerbitan perizinan tentang pengelolaan potensi daerah, disisi lain, diperlukan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi suatu daerah.
AbstrakIntegritas, kepribadian yang baik, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi sebagai indikator dalam menentukan calon hakim konstitusi perlu menjadi pertimbangan utama bagi Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam proses seleksi. Kasus korupsi yang melibatkan Akil Mochtar sebagai terpidana dan Patrialis Akbar sebagai tersangka menjadi kesempatan yang tepat dalam mengevaluasi sistem seleksi hakim konstitusi yang tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Selama ini aturan seleksi diserahkan kepada masing-masing institusi di mana MA menyeleksi secara internal yang tidak transparan, DPR hanya mensyaratkan tulisan dan mempresentasikannya, dandalam beberapa kasus-Presiden lebih menyukai cara penunjukan tanpa kriteria yang cukup. Tulisan ini menggunakan metode doktrinal dalam menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan regulasi seleksi hakim konstitusi. Hasil diskusi menunjukan bahwa MA, DPR, maupun Presiden mengabaikan prinsip transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel dalam seleksi hakim konstitusi. Seleksi hakim konstitusi memerlukan rekonseptualisasi yang meliputi pembentukan panel ahli, persyaratan calon tidak menjadi anggota partai politik dan pengonsepan ulang mekanisme seleksi. Pembentukan MK merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. MK sebagai lembaga baru hasil reformasi bertugas untuk menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.Unsur utama yang mempengaruhi kemampuan MK dalam menjalankan tugasnya ditentukan oleh kualitas hakim konstitusi. 2 Hakim konstitusi harus memiliki integritas, kepribadian yang baik, adil dan negarawan yang menguasai konstitusi. 3 Persyaratan tersebut menjadi harapan dan kepercayaan besar dari masyarakat terhadap MK untuk menegakan hukum dan keadilan yang harus dijaga oleh hakim konstitusi sebagai aktor utama dalam menyelenggarakan peradilan di MK. Awal berdirinya MK juga ditandai dengan para hakim yang memiliki wawasan dan pengalaman yang luas dalam bidang konstitusi sehingga menghasilkan beragam terobosan guna mewujudkan keadilan konstitusional yang substantif, sehingga MK menjadi lembaga peradilan yang diandalkan oleh masyarakat untuk mendapatkan hak konstitusionalnya.Indikator atas tingginya kepercayaan masyarakat kepada MK dapat dilihat dari banyak dan meningkatnya permohonan yang diajukan masyarakat kepada MK untuk diputus, khususnya dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang hampir tiapi tahun mengalami peningkatan sebagaimana dirinci sebagai berikut: Persyaratan tersebut tercantum dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 jo Pasal 15 ayat (1) UU MK Perubahan. Peryaratan tersebut menjadi kualifikasi yang dijadikan pertimbangan utama dalam seleksi hakim konstitusi. Integritas bermakna mempuyai kepribadian utuh, tidak tergoyahkan yang terwujud pada sikap setia dan tangguh...
The issue of citizenship is one part of the study of state studies or commonly referred to as State Administration Law. One element of state existence is citizenship (algemene staatslehre). In the context of citizenship, the issue of citizenship is critical because, in general, the state consists of three elements, namely the territory, people who are identical with citizens, and sovereign government as a constitutive element and the recognition of other countries as declarative elements. Every citizen must have citizenship because it is an essential thing. After all, citizenship has a close relationship between the citizen and the country in which the citizen lives. These matters relate to citizens related to identity, rights, obligations, participation or participation, and shared social ownership. In addition, with citizenship, citizens automatically have legal protection wherever they are. Having two citizenships is no longer a taboo for citizens and is likely to continue to develop in the future. The fact is that there are citizens aged 18 years or over who have dual citizenship, even though the ownership of dual citizenship should be limited. One of the rights of every citizen is the right to be elected and elected. However, there are still citizens who have dual citizenship. Because of dual citizenship, approaching the General Election confuses citizens of those who have dual citizenship but still wants to fulfill their rights in electing potential national leaders and also the right to lead Indonesia. Keywords: Political Rights, Citizenship, Dual Citizenship.
Hakim merupakan aktor utama dan amat vital dalam peradilan mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.Proses penegakan hukum sejak zaman orde baru belum banyak memuaskan masyarakat sebagai pencari keadilan. Salah satu persoalan yang muncul dalam hal penegakan hukum di Indonesia sebelum memasuki orde reformasi adalah kekuasaan kehakiman yang belum mandiri secara penuh. Kekuasaan kehakiman yang meliputi elemen Hakim dan Peradilan masih dianggap cukup mudah diintervensi oleh kepentingan kekuasaan dan kepentingan pihak di luar kekuasaan kehakiman. Akibatnya berbagai macam putusan pengadilan sering menjadi kontroversi, janggal dan tidak memuaskan para pencari keadilan. Reformasi kekuasaan kehakiman juga meliputi adanya dorongan untuk merevitalisasi peran Hakim sebagai pilar utama pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Secara sosiologis posisi Hakim sesungguhnya tidak menggambarkan sebagai seorang pejabat Negara. Salah satu bentuk pengawasan yang dapat diterapkan selain pengawasan eksternal dan internal adalah pengawasan oleh masyarakat. Bentuk pengawasan ini adalah pengawasan partisipasif dari seluruh elemen masyarakat. Upaya ini penting, mengingat keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dan jarak Komisi Yudisial yang terlampau jauh, yakni berada di Jakarta.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.