Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi yang Berkualifikasi

Abstract

AbstrakIntegritas, kepribadian yang baik, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi sebagai indikator dalam menentukan calon hakim konstitusi perlu menjadi pertimbangan utama bagi Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam proses seleksi. Kasus korupsi yang melibatkan Akil Mochtar sebagai terpidana dan Patrialis Akbar sebagai tersangka menjadi kesempatan yang tepat dalam mengevaluasi sistem seleksi hakim konstitusi yang tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Selama ini aturan seleksi diserahkan kepada masing-masing institusi di mana MA menyeleksi secara internal yang tidak transparan, DPR hanya mensyaratkan tulisan dan mempresentasikannya, dandalam beberapa kasus-Presiden lebih menyukai cara penunjukan tanpa kriteria yang cukup. Tulisan ini menggunakan metode doktrinal dalam menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan regulasi seleksi hakim konstitusi. Hasil diskusi menunjukan bahwa MA, DPR, maupun Presiden mengabaikan prinsip transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel dalam seleksi hakim konstitusi. Seleksi hakim konstitusi memerlukan rekonseptualisasi yang meliputi pembentukan panel ahli, persyaratan calon tidak menjadi anggota partai politik dan pengonsepan ulang mekanisme seleksi. Pembentukan MK merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. MK sebagai lembaga baru hasil reformasi bertugas untuk menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.Unsur utama yang mempengaruhi kemampuan MK dalam menjalankan tugasnya ditentukan oleh kualitas hakim konstitusi. 2 Hakim konstitusi harus memiliki integritas, kepribadian yang baik, adil dan negarawan yang menguasai konstitusi. 3 Persyaratan tersebut menjadi harapan dan kepercayaan besar dari masyarakat terhadap MK untuk menegakan hukum dan keadilan yang harus dijaga oleh hakim konstitusi sebagai aktor utama dalam menyelenggarakan peradilan di MK. Awal berdirinya MK juga ditandai dengan para hakim yang memiliki wawasan dan pengalaman yang luas dalam bidang konstitusi sehingga menghasilkan beragam terobosan guna mewujudkan keadilan konstitusional yang substantif, sehingga MK menjadi lembaga peradilan yang diandalkan oleh masyarakat untuk mendapatkan hak konstitusionalnya.Indikator atas tingginya kepercayaan masyarakat kepada MK dapat dilihat dari banyak dan meningkatnya permohonan yang diajukan masyarakat kepada MK untuk diputus, khususnya dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang hampir tiapi tahun mengalami peningkatan sebagaimana dirinci sebagai berikut: Persyaratan tersebut tercantum dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 jo Pasal 15 ayat (1) UU MK Perubahan. Peryaratan tersebut menjadi kualifikasi yang dijadikan pertimbangan utama dalam seleksi hakim konstitusi. Integritas bermakna mempuyai kepribadian utuh, tidak tergoyahkan yang terwujud pada sikap setia dan tangguh...

Pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi

“…Praktik semacam itu dapat menghasilkan hakim konstitusi yang tidak berkualias, dan itu telah terbukti dengan tertangkapnya Akil Mochtar dan Patrialis Akbar. 31 Proses di KY menurut Diah Savitri, untuk menghindari atau meminimalisasi politisasi pengangkatan hakim agung. Proses di DPR menurut penulis mirip dengan pengangkatan hakim agung pada The Supreme Court di Amerika Serikat.…”