Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah

Abstract

AbstrakArtikel ini menguraikan hubungan antara kewenangan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi daerah. Penulis berpendapat bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan potensi daerah. Salah satu tugas pemerintah adalah mengikuti tugas negara, yaitu menyelenggarakan sebagian dari tugas negara sebagai organisasi kekuasaan, salah satunya yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pihak swasta dalam penerbitan perizinan. Pada satu sisi, peran serta masyarakat sangat penting dalam pengelolaan potensi daerah sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap pembangunan suatu daerah, kemudian dengan adanya partisipasi masyarakat pemerintah berharap peningkatkan pendapatan masyarakat sekitar serta bagi aset pemerintah daerah. Pada sisi lain, masyarakat sekitar sebagai pengawas jalanya sebuah kegiatan yang sedang berlangsung. Kemudian dalam artikel ini menjelaskan juga bentuk bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi daerah. Artikel ini menggunakan kajian literatur mengenai kewenangan pemerintahan daerah dan kajian peraturan perundang-undangan tentang kewenangan pemerintahan daerah yang berlaku. Hasil kajian menyimpulkan bahwa dengan luasnya kewenangan pemerintah daerah yang salah satunya adalah penerbitan perizinan tentang pengelolaan potensi daerah, disisi lain, diperlukan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi suatu daerah.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Pencegahan Penyalahgunaan Bahu Jalan Sebagai Lahan Parkir

“…Berhubungan dengan prinsip pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membedakan pengertian Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah. Hal tersebut terdapat di dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur tentang pembagian wilayah negara (Farid et al, 2017).…”

Untitled

“…Di samping itu, sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang bersifat pilihan terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah tertentu. Pada prinsipnya, urusan yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat adalah semua urusan pemerintahan, kecual yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal dan agama (Farid, Antikowati, & Indrayati, 2017).…”

“…Kewenangan pemerintah yang bersifat pilihan terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah tertentu. Pada hakikatnya urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah adalah urusan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama (Antikowati & Indrayati, 2017). Dalam bidang hukum dan hak asasi manusia misalnya, di daerah ada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjadi wakil pemerintah pusat dalam urusan hukum dan hak asasi manusia.…”