AbstrakPraktik korupsi di Indonesia menjadi fenomena yang sangat mencemaskan, karena telah meluas dan merambah pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan di Indonesia. Melakukan penyuapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. ISO telah mempublikasikan ISO 37001:2016 -Anti bribery management systems -Requirements with guidance for use untuk membantu organisasi memerangi suap. Standar ini dapat diterapkan untuk apapun bentuk organisasinya dan telah diadopsi menjadi SNI oleh BSN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan organisasi dalam implementasi ISO 37001. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode analisis gap untuk mengetahui tingkat kesiapan implementasi standar yang dilakukan organisasi. Studi kasus dilakukan pada organisasi di UD. X di kota Yogyakarta dan Dinas Y yang berada di kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesiapan implementasi standar pada organisasi UD. X berada pada level ready dengan nilai rata-rata untuk tujuh aspek kriteria standar sebesar 3,32. Sedangkan hasil tingkat kesiapan implementasi standar pada organisasi Dinas Y masih berada pada level preliminary dengan nilai rata-rata untuk tujuh aspek kriteria standar sebesar 2,55. Manfaat penelitian ini adalah sebagai pilot project penerapan sistem manajemen anti penyuapan sehingga dapat membantu suatu organisasi mencegah terjadinya kasus suap yang melibatkan oknum perorangan atau yang terorganisir dilakukan oleh korporasi. Kata kunci: korupsi, sistem manajemen anti penyuapan, kesiapan organisasi, ISO 37001. AbstractThe practice of corruption in Indonesia has become a very worrying phenomenon, as it has become widespread and extended to the executive, legislative, and judicial institutions. This condition has become one of the obstacles to development in Indonesia. Conducting bribery is one form of corruption. ISO has published ISO 37001: 2016 -Anti bribery management systems -Requirements with guidance for use to help organizations fight bribery. This standard can be applied to any form of organization and has been adopted into SNI by BSN. This study aims to analyze the level of organizational readiness in the implementation of ISO 37001. This study is a case study research using gap analysis methods to determine the level of readiness of implementation standards conducted by the organization. Case studies were conducted at organizations in Venture. X in the city of Yogyakarta and Office Y in the city of Palembang. The results showed that the level of readiness of standard implementation on organization Venture. X is at the ready level with an average score for seven aspects of standard criteria of 3.32. While the results of the standard implementation level of readiness on the organization office Y is still at the preliminary level with the average score for the seven aspects of the standard criteria of 2.55. The benefits of this research is as a pilot project of anti-bribery management ...
<p> </p>Penginderaan Jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, atau fenomena yang dikaji. Sebelum digunakan untuk data informasi, citra satelit perlu dikoreksi geometrik agar data yang dihasilkan sesuai dengan obyek yang ada di permukaan bumi. Menurut amanah Undang – Undang Nomor 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan bahwa perlu adanya metode dan kualitas pengolahan data penginderaan jauh yang meliputi koreksi geometrik dan radiometrik untuk mengolah data primer menjadi data proses. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya standar koreksi geometrik citra satelit khususnya resolusi menengah serta untuk mengetahui manfaat data penginderaan jauh bagi stakeholders pengguna. Hasil menunjukkan bahwa responden menganggap penting adanya standar koreksi geometrik, responden mayoritas juga menganggap bahwa data penginderaan jauh bermanfaat bagi perencanaan dan pembangunan wilayah serta pemantauan SDA dan lingkungan. Manfaat penelitian ini adalah dengan diterapkannya standar proses koreksi geometrik diharapkan dapat mengatasi masalah distorsi data penginderaan jauh dan menghasilkan ketelitian, kualitas geometrik yang sesuai standar sehingga menghasilkan data penginderaan jauh yang akurat sesuai dengan obyek yang ada di bumi yang pada akhirnya berguna bagi pengguna khususnya untuk pemantauan sumber daya alam dan pengembangan wilayah.
<p>Hasil citra satelit penginderaan jauh tidak bemanfaat apabila tidak dilakukan proses pengolahan data lanjutan yang disebut proses interpretasi citra melalui metode klasifikasi terbimbing. Proses klasifikasi terbimbing berperan penting untuk menghasilkan data proses yang menghasilkan informasi pemetaan tutupan lahan yang digunakan sesuai kepentingan sektoral. Metode klasifikasi terbimbing mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap hasil kualitas pemetaan yang dibutuhkan sesuai objek kelas yang diamati. Karena dengan metode klasifikasi terbimbing ini, suatu peta mempunyai kualitas akurasi yang sesuai dengan kebutuhan. Penelitian ini dilakukan pengujian validitas sejumlah parameter dalam usulan standar metode klasifikasi terbimbing dengan menggunakan 38 responden pakar terkait penginderaan jauh/informasi spasial di 14 kota di Indonesia.<br />Responden dari stakeholder terkait penginderaan jauh yang terdiri dari: pengguna pakar, konsultan dan pakar akademisi. Digunakan metode survei lapangan dengan melakukan wawancara interdeep. Hasilnya menunjukkan<br />bahwa rata-rata 94% responden stakeholder menyetujui seluruh 49 parameter yang dipersyaratkan dalam standar tersebut, namun dari 94% responden yang setuju tersebut terdapat 6% responden yang “belum sepakat” setuju terhadap 10 parameter yang ada dalam standar tersebut. Parameter tersebut meliputi: Kriteria liputan awan, Ruang lingkup standar, Penggunaan resolusi spasial 30m – 250 m, Penggunaan resolusi spasial 2,5 m -10 m, training sampel 10%, Ketelitian training sampel 95%, Nilai akurasi total, pengguna, dan producer. Disarankan ada 10 parameter yang “belum sepakat” menjadi perhatian Komtek 07-01 dengan memberikan sejumlah dokumen pendukung atau penguat.</p>
<p align="left"> <strong><span style="font-size: xx-small;">Abstrak </span></strong></p><p>Negara ASEAN menyepakati Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Januari 2007 saat sidang ASEAN<em><span style="font-family: Arial,Arial; font-size: xx-small;"><em><span style="font-family: Arial,Arial; font-size: xx-small;">Summit</span></em></span></em><span style="font-family: Arial,Arial; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Arial,Arial; font-size: xx-small;">, didasarkan atas tiga pilar: politik, ekonomi dan sosial budaya. Tahun 2015 diberlakukan kawasan perdagangan Masyarakat Ekonomi ASEAN, menyepakati 12 sektor prioritas dengan kebijakan yang jelas dan transparan. Kriteria prioritas khusus yang digunakan dalam penelitian adalah sektor yang memiliki </span></span><em><span style="font-family: Arial,Arial; font-size: xx-small;"><em><span style="font-family: Arial,Arial; font-size: xx-small;">Product Working Group </span></em></span></em><span style="font-family: Arial,Arial; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Arial,Arial; font-size: xx-small;">dan kesepakatan standar internasional negara ASEAN yaitu </span></span><em><span style="font-family: Arial,Arial; font-size: xx-small;"><em><span style="font-family: Arial,Arial; font-size: xx-small;">ASEAN Agreed Version Standards (</span></em></span></em><span style="font-family: Arial,Arial; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Arial,Arial; font-size: xx-small;">AAS), hasilnya 4 sektor khusus penelitian: peralatan elektrik dan elektronik, produk berbahan dasar karet, produk berbahan dasar kayu dan perawatan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan kesiapan Standar Nasional Indonesia sektor khusus dan program harmonisasinya dengan standar internasional kesepakatan ASEAN. Kesiapan SNI menggunakan data kuisioner dan wawancara di lapangan, analisis data menggunakan kategori dan pengelompokan. Hasil penelitian kesiapan SNI terhadap harmonisasi </span></span><em><span style="font-family: Arial,Arial; font-size: xx-small;"><em><span style="font-family: Arial,Arial; font-size: xx-small;">AAS, </span></em></span></em><span style="font-family: Arial,Arial; font-size: xx-small;">dengan kategori SNI tersedia, sama dengan AAS, diadopsi identik atau modifikasi adalah 39% dari 288 AAS. Kesiapan SNI sektor: peralatan elektrik dan elektronik 42,8%, produk berbahan dasar kayu 62%, produk berbahan dasar karet 38% dan perawatan kesehatan 3%. Ketiga negara pembanding: Singapore, Lao PDR dan Myanmar menunjukkan kesiapan standar nasional negaranya cukup rendah namun memiliki kebijakan mengadopsi AAS. Badan Standardisasi Nasional Indonesia telah melakukan program peningkatan kesiapan SNI terhadap AAS melalui Program Nasional Perumusan Standar menghasilkan Rancangan Standar Nasional Indonesia. Pemerintah mendukung pemberlakuan MEA terkait standar dan penilaian kesesuaian melalui peningkatan jumlah regulasi wajib pemberlakuan SNI dan pengawasannya. Rekomendasi kepada regulator terkait diperlukan peningkatan kesiapan SNI melalui program harmonisasi dengan AAS dan peningkatan pengembangan SNI identik AAS. </span></p><p>Kata kunci<strong><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: Arial,Arial; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Arial,Arial; font-size: xx-small;">: ASEAN, </span></span><em><span style="font-family: Arial,Arial; font-size: xx-small;"><em><span style="font-family: Arial,Arial; font-size: xx-small;">ASEAN Agreed Version Standards (AAS), </span></em></span></em><span style="font-family: Arial,Arial; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Arial,Arial; font-size: xx-small;">Standar Nasional Indonesia (SNI). </span></span></span></strong><strong><strong><em></em></strong></strong></p><p>Abstract</p><p>The ASEAN countries agreed on the ASEAN Economic Community (AEC) in January 2007 when the ASEAN Summit session, based on three pillars; Political, Economic and Social Culture. On 2015 imposed trade area AEC, in particular 12 priority sectors with a clear and transparent policy. Special priority criteria are the Product Working Group has international standards and agreements in the ASEAN members state, it is ASEAN Agreed Version Standards (AAS), the results are 4 specific sectors of electrical and electronic equipment, rubber based products, wood based products and medical devices. The purpose of the reserach is identifying the readiness of the Indonesian National Standard specific sectors and programs harmonization with international standards agreement in ASEAN countries. Readiness SNI using questionnaire data and field interviews, analysis of the data using categories and grouping. The research results of SNI readiness towards harmonization AAS, with SNI categories harmonized with AAS, adopted identical or modification is 39% of the 288 AAS. SNI readiness sectors: electrical and electronic equipment 42.8%, wood-based products 62%, rubber-based products 38% and 3% of medical devices. Third comparator countries: Singapore, Lao PDR and Myanmar demonstrate the readiness of national standards is quite low but the country has adopted a policy of AAS. National Standardization Agency of Indonesia has conducted a program to increase the readiness of SNI to be harmonized with AAS through the National Program Standards Formulation produce Indonesian National Standard Draft. The Government shall support the implementation of AEC related standards and conformity assessment through an increased number of mandatory regulation and supervision SNI. Recommendations to the regulator is necessary to increase the readiness of SNI through harmonization program with AAS and increased development of SNI to harmonized with AAS.</p><strong><strong></strong></strong><p>Keywords<span style="font-family: Arial,Arial; font-size: xx-small;"><em><span style="font-family: Arial,Arial; font-size: xx-small;">: ASEAN, ASEAN Agreed Version Standards (AAS), Indonesian National Standard </span></em></span><span style="font-family: Arial,Arial; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Arial,Arial; font-size: xx-small;">(</span></span><em><span style="font-family: Arial,Arial; font-size: xx-small;"><em><span style="font-family: Arial,Arial; font-size: xx-small;">SNI</span></em></span></em><span style="font-family: Arial,Arial; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Arial,Arial; font-size: xx-small;">)</span></span><em><em></em></em></p><p><em><span style="font-family: Arial,Arial; font-size: xx-small;">. </span></em></p><em></em>
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.