This study aims to analyze the budget performance of the Regency Work Unit (SKPK) in Bireuen District. All 51 SKPK in Bireuen District during the period of 2013-2015 were investigated. The secondary data utilized in this study were gathered from the District Revenue and Expenditure Budgets(APBK) translation documents, Qanun on the APBK Revision and the Qanun on Accountability Report of APBK in the SKPK Bireuen District. Based on the s descriptive analysis method, the study documented that the greater the budget absorption rate would lead to the more optimal the budget performance, while the lower the level of budget absorption, the lower the budget performance of the SKPK of Bireuen District. The highest percentage of SKPK budget absorption for three years from 2013-2015 is the MPU secretariat with an average of 99.50%, the Executive Agency for Counseling and Food Security. Meanwhile, SKPK with the lowest budget absorption is the Office of Youth and Sports (86.66%) and Education and Training Personnel Board (86.46%) and Agency Mining and Energy (88.81%) and the Office of Dayah Education and Empowerment (80.47%). Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) pada Kabupaten Bireuen. Penelitian dilakukan pada 34 SKPK pada Kabupaten Bireuen selama periode 2013-2015. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data tersebut sudah tersedia berupa dokumen penjabaran APBK, Qanun Perubahan APBK dan Qanun tentang Laporan Pertanggungjawaban APBK pada SKPK Kabupaten Bireuen. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Semakin besar tingkat penyerapan anggaran semakin optimal kinerja anggaran, dan sebaliknya semakin rendah tingkat penyerapan anggaran semakin rendah pula kinerja anggaran pada SKPK Kabupaten Bireuen. Persentase serapan anggaran SKPK paling tinggi selama tiga tahun dari tahun 2013-2015 adalah sekretariat MPU dengan rata-rata 99,50%, Badan pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. Sementara SKPK yang serapan anggarannya paling rendah yaitu Dinas Pemuda dan Olah Raga (86,66%) dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan (86,46%) dan Dinas Pengairan, Pertambangan dan energi (88,81%) dan Kantor Pemberdayaan dan Pendidikan Dayah (80,47%). 214 dan Pemerintah Daerah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Kedua undang-undang tersebut membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki secara efisien dan efektif, untuk peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dipenuhi dengan menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) seperti yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) yaitu, pendekatan berdasarkan prestasi kerja
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.