Analisis Kinerja Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen

Abstract

This study aims to analyze the budget performance of the Regency Work Unit (SKPK) in Bireuen District. All 51 SKPK in Bireuen District during the period of 2013-2015 were investigated. The secondary data utilized in this study were gathered from the District Revenue and Expenditure Budgets(APBK) translation documents, Qanun on the APBK Revision and the Qanun on Accountability Report of APBK in the SKPK Bireuen District. Based on the s descriptive analysis method, the study documented that the greater the budget absorption rate would lead to the more optimal the budget performance, while the lower the level of budget absorption, the lower the budget performance of the SKPK of Bireuen District. The highest percentage of SKPK budget absorption for three years from 2013-2015 is the MPU secretariat with an average of 99.50%, the Executive Agency for Counseling and Food Security. Meanwhile, SKPK with the lowest budget absorption is the Office of Youth and Sports (86.66%) and Education and Training Personnel Board (86.46%) and Agency Mining and Energy (88.81%) and the Office of Dayah Education and Empowerment (80.47%). Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) pada Kabupaten Bireuen. Penelitian dilakukan pada 34 SKPK pada Kabupaten Bireuen selama periode 2013-2015. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data tersebut sudah tersedia berupa dokumen penjabaran APBK, Qanun Perubahan APBK dan Qanun tentang Laporan Pertanggungjawaban APBK pada SKPK Kabupaten Bireuen. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Semakin besar tingkat penyerapan anggaran semakin optimal kinerja anggaran, dan sebaliknya semakin rendah tingkat penyerapan anggaran semakin rendah pula kinerja anggaran pada SKPK Kabupaten Bireuen. Persentase serapan anggaran SKPK paling tinggi selama tiga tahun dari tahun 2013-2015 adalah sekretariat MPU dengan rata-rata 99,50%, Badan pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. Sementara SKPK yang serapan anggarannya paling rendah yaitu Dinas Pemuda dan Olah Raga (86,66%) dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan (86,46%) dan Dinas Pengairan, Pertambangan dan energi (88,81%) dan Kantor Pemberdayaan dan Pendidikan Dayah (80,47%). 214 dan Pemerintah Daerah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Kedua undang-undang tersebut membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki secara efisien dan efektif, untuk peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dipenuhi dengan menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) seperti yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) yaitu, pendekatan berdasarkan prestasi kerja

Determinan Kinerja Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah

“…Beberapa determinan Kinerja Anggaran (varian belanja) telah ditemukan sebelumnya, misalnya oleh Lestari, et al (2014), Darma, et al (2015), Rahmah, et al (2017), Ruhmaini, et al (2018), dan Abdullah, et al (2019). Mereka menyatakan bahwa Besaran Anggaran, Perubahan Anggaran dan Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya secara bersamasama membawa dampak terhadap Serapan Anggaran.…”

“…Hasil ini mendukung temuan Rahmah, et al (2017). Ia mengungkapkan bahwa Besaran Anggaran berpengaruh terhadap Serapan Anggaran.…”

“…Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran tahun lalu berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran tahun berjalan. Hasil penelitian ini relevan dengan temuan Darma, et al (2015), Syahputra (2016), Rahmah, et al (2017), dan Ruhmaini, et al (2018) yang menyatakan bahwa serapan anggaran dipengaruhi oleh sisa anggaran tahun sebelumnya.…”

“…Persentase varian belanja SKPD adalah sebesar 8,6% dari total belanja SKPD bersangkutan. Hasil ini memberi bukti tambahan terkait faktor-faktor yang dapat dikaitkan dengan kinerja anggaran institusi pemerintahan daerah, seperti telah diteliti sebelumnya oleh Sukadi (2012), Priatno & Khusaini (2013), Lestari, et al (2014), Darma, et al (2015), Syahputra (2016), Zakiati (2016), Rahmah, et al (2017), dan Ruhmaini, et al (2018).…”