Kepemilikan asuransi kesehatan (pemerintah atau swasta) merupakan jaminan kesehatan masyarakat agar dapat menjangkau pelayanan kesehatan terutama dalam penggunaan obat rasional (POR) khususnya swamedikasi (pengobatan sendiri). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kepemilikan asuransi kesehatan dengan penggunaan obat rasional (POR) pada pasien swamedikasi. Penelitian ini dilakukan dengan desain survey cross sectional. Penelitian menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 97 pasien yang melakukan pengobatan swamedikasi yang di ambil di 30 apotek di Kota Denpasar. Analisis data menggunakan uji statistika multivariat binary logistik. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel pendidikan (p=0.04; OR=2.37; CI=1.02-5.52) dan kepemilikan asuransi kesehatan (p=0.04; OR=2.77; CI= 1.01-7.53) memiliki hubungan yang signifikan dengan POR pada pasien swamedikasi. Sedangkan variabel lainya seperti jenis kelamin, pernikahan, pekerjaan, dan umur tidak memberikan hubungan yang signifikan (p>0.05). Kepemilikan asuransi oleh pasien akan dapat meningkatkan pemahaman POR dalam swamedikasi terutama memberikan pengetahuan kepada pasien mengenai pengobatan, mengurangi pembiayaan, dan menciptakan kesejahteraan pasien.

<p><em>The Government of Indonesia has a lot of intervention for rationalizing drug use of all levels of health services including Primary Health Care. One of the programs of rational use of drugs at Primary Health Care is monitoring and evaluation of drug use conducted by pharmacist. The purpose of this research was to evaluate the rationality of drug usein Kuta Primary Health Care that review from WHO prescribing indicators and knowing the difference percentage of rationality of drug use between Kuta Primary Health Care. This research used cross sectional design research conducted in Kuta Primary Health Care on October 2017. Data analyzed using descriptive analysis and Kruskall-Wallis test. The average number of drug prescribed per en counter was 2.9. The percentage of drugs prescribed by generic drugs was 85.91percent. The percentage prescribed of encounters in which an antibiotic on ARI non Pneumonia was 29.94 pecent  and percentage prescribing antibiotic drugs in a non-specific diarrhea was 23.84 percent. The percentage prescribed of encounters injection was 0 percent. On the basic of the finding of this study the prescribed practices for polypharmacy, generic prescribing, and antibiotic shows deviation from the standard recommended by WHO and Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices Indonesia. These finding suggested increase health workers knowledge through scientific meetings or Focus Group Disscution (FGD) that can support a rational use of drugs in the Primary Health Care.</em></p><p> </p><p>Pemerintah Indonesia telah banyak melakukan intervensi untuk merasionalkan penggunaan obat dari segala tingkat pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas. Salah satu program Penggunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas adalah monev penggunaan obat yang dilakukan oleh farmasis. Tujuan penelitian ini adalah melakukan evaluasi rasionalitas penggunaan obat di Puskesmas Kecamatan Kuta ditinjau dari indikator peresepan (% peresepan obat generik, % persentase antibiotik, % peresepan injeksi) dan mengetahui perbedaan persentase rasionalitas penggunaan obat antar Puskesmas Kecamatan Kuta. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian<em> cross sectional </em>yang dilakukan pada Puskesmas Kuta I, Kuta II, dan Kuta Utara pada bulan Oktober 2017. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan uji Kruskall-Wallis. Analisis deskriptif dari tenaga kesehatan menunjukkan bahwa, profesi Apoteker masih langka di Puskesmas Kecamatan Kuta yaitu hanya ada di Puskesmas Kuta 1 per November 2018. Hasil penelitian tiap parameter pada Puskesmas Kecamatan Kuta tidak ada yang memenuhi target kriteria POR dari target Dirjen Binfar kecuali parameter peresepan injeksi. Rata-rata obat tiap pasien adalah 2,9, % peresepan obat generik adalah 85,91%, % peresepan obat antibiotik pada ISPA non Pneumonia adalah 29,94%, % peresepan obat antibiotik pada diare non spesifik adalah 23,84%, dan % peresepan injeksi adalah 0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Puskesmas Kecamatan Kuta masih mengalami masalah polifarmasi dan penggunaan antibiotik berlebihan. Hasil penelitian ini dapat menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan melalui pertemuan ilmiah atau <em>Focus Group Disscution (</em>FGD) yang dapat mendukung penggunaan obat yang rasional di Puskesmas.</p>

Pasien penyakit ginjal kronik (PGK) memiliki risiko mengalami masalah-masalah terkait obat atau Drug Related Problems (DRPs). Penelitian bertujuan untuk mengetahui frekuensi dan jenis terjadinya DRPs pada pasien PGK stage 3,4, dan 5 rawat inap di sebuah Rumah Sakit di Bali serta mengetahui hal-hal yang menyebabkan terjadinya DRPs. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahapan dengan dua pendekatan yang berkesinambungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pada tahap kuantitatif dilakukan secara observasional dan tahap kualitatif melalui wawancara dengan tenaga kesehatan. Sebanyak 58 pasien yang diikuti secara prospektif, yang kemudian dikelompokkan ke dalam stage 3, 4 dan 5. DRPs tersering adalah Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD) sebanyak 68,39% dan penyebab (causes) tersering adalah terkait pemilihan dosis sebanyak 38,55% dan terkait dengan asuransi sebesar 5,16%. Hal-hal yang mempengaruhi terjadinya DRPs yaitu kebijakan, ketersediaan obat, komunikasi, keterbatasan sumber daya, error atau kesalahan tidak disengaja, pengetahuan dan persepsi terhadap outcome. DRPs yang paling sering terjadi adalah (ROTD) dengan penyebab yang paling sering pemilihan dosis selain itu disebabkan karena pemilihan obat, bentuk sediaan obat dan proses penggunaan obat. Perlunya adanya farmasi di ruangan yang bertugas untuk melihat terapi dan obat-obatan yang diterima pasien.

Penggunaan obat herbal melalui persepsi pengalaman dan informasi membuat keputusan untuk melakukan pengobatan semakin tinggi. Mengukur persepsi individu dapat melalui teori health belief model (HBM). Tujuan penelitian ini untuk melihat hubungan persepsi masyarakat berdasarkan metode health belief model (HBM) dengan penggunaan obat herbal di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan rancangan survei cross-sectional. Jumlah sampel yang digunakan sebesar 97. Data dikumpulkan dari bulan Januari–Februari 2020 di Kota Denpasar menggunakan kuesioner. Data dianalisis menggunakan uji binary logistic. Perceived benefits dan self-efficacy memberikan hubungan yang signifikan terhadap penggunan obat herbal di Kota Denpasar (P<0.05).  Pertimbangan apoteker dan penggunaan dosis yang relatif aman membuat masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dalam penggunaan obat herbal. Peningkatan aspek fisik, mental, dan spiritual dengan penggunaan obat herbal masih perlu dilakukan, terutama dalam menunjang kesehatan masyarakat.Kata kunci : Persepsi, HBM, obat herbal, masyarakat

Introduction: CAM use in the community for supporting therapy in the treatment of diseases the community depends on behavioral factors and can be measured using Methods: This research is cross-sectional study. The sample used in the study is around 97 peoples in Denpasar City. The data were collected between November analyzed by using by ordinal logistic test.

Praktek kefarmasian sangat penting dalam pelayanan informasi kesehatan karena kurangnya pengetahuan tentang penggunaan obat rasional (POR) di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara pelayanan kefarmasian dengan pemahaman POR. Penelitian ini menggunakan desain survei cross-sectional. Jumlah sampel yang digunakan adalah 97. Data dikumpulkan dari bulan Januari-Februari 2020 di Kota Denpasar menggunakan kuesioner. Data dianalisis menggunakan uji binary logistic. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan farmasi yang sangat baik adalah sistem pengambilan antrean obat (61.9%), dan kelengkapan peralatan yang digunakan (38.1%). Kebanyakan orang memahami bahwa POR harus menyesuaikan dengan kondisi klinis pasien (93.8%). Pelayanan kefarmasian memberikan hubungan yang signifikan dengan pemahaman POR (P<0.05). Praktek kefarmasian mengenai sistem antrean obat dan kelengkapan peralatan dapat meningkatkan pengetahuan pasien mengenai POR tentang kondisi klinis. Ketersediaan obat dan kesiapan apoteker perlu mendapatkan perhatian khusus dalam mengembangkan informasi obat paten-generik. Karena itu, perlu dievaluasi kehadiran dan jumlah apoteker yang tepat dalam memberikan pelayanan kefarmasian di masyarakat

Indonesia is struggling with utmost pressure to restrict carbon emissions as it is included in those emerging economies who are recognized as highest carbon emitters. Nevertheless, the Indonesian government is showing remarkable effort to reduce the emissions and set a planned goal to achieve low carbon economy. However, the major reliance on fossil fuels to maintain economic growth is creating obstacles for country. To explore that what tools could be helpful in the scenario to support country’s goal. The study intends to measure the role green finance, innovation, agriculture finance and sustainable economic development in gauging carbon intensity. The paper used two indicators to measure sustainable economic development; GDP per capita and renewable energy consumption. The panel data is used in the study which is extracted from 30 provinces of Indonesia in the time span of 2006-2020. The study used OLS fixed effect model and quantile regression technique to assess the relationship between explained variable and explanatory variables. Findings echo that with the increase in economic growth, carbon intensity also starts increasing. However, green finance, innovation, agriculture finance and renewable energy are significant tools to reduce the emissions. Furthermore, confirmation of findings was done through quantile regression analysis. The paper presents several implications as well on the basis of empirical evidence which are of great help for country.

Pharmaceutical service is said to be good if it meets the criteria of Good Pharmacy Practice (GPP)which