This paper aims to study the flow of legislation and transformation of Islamic banking law in the national legal system or legislation in Indonesia. The research method used is normative legal research with a statutory approach and historical approach. The results of the discussion showed that the flow of legislation and transformation of Islamic banking law in Indonesia can be divided into four phases, namely the free phase of Islamic values when law No. 14 of 1967 on Banking Fundamentals, then the phase of the introduction of a revenue sharing system with the issuance of Law No. 7 of 1992 on Banking, then the advanced phase with the form of affirmation of the existence of Islamic Banks through Law No. 10 of 1998 on Amendments to Law No. 7 of 1992 on Banking , after that until the phase of refinement or purification with the presence of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking.Keywords: Legislation; Legal Transformation; Islamic Banking Law AbstrakTulisan ini bertujuan untuk mengkaji alur legislasi dan transformasi hukum perbankan syariah dalam sistem hukum nasional atau perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Pengkajian yang dilakukan menunjukkan bahwa alur legislasi dan transformasi hukum perbankan syariah di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa fase, yakni fase bebas nilai Islam ketika berlaku Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, dilanjutkan fase pengenalan sistem bagi hasil dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian fase lanjutan dengan bentuk penegasan keberadaan Bank Syariah melalui Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, setelah itu sampai pada fase penyempurnaan atau pemurnian dengan hadirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.Keywords: Legislasi; Transformasi Hukum; Hukum Perbankan Syariah
Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan bahan ajar mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang terintegrasi dengan pendidikan ekonomi syariah. Riset ini menggunakan metodologi kombinasi kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan Research and Development. Bahan ajar dikembangkan dalam bentuk Power Point (ppt) dengan menggunakan teori 4D yang terdiri dari Define (pendefinisian), Design (perancangan), Development (pengembangan), dan Dissemination (penyebarluasan). Dalam tahap pengembangan, ditemukan bahwa nilai rata-rata uji materi dan uji media adalah sebesar 4.46 dengan kategori “sangat layak”. Hal ini berarti bahwa bahan ajar yang dikembangkan dalam riset ini sangat layak untuk digunakan di kelas dalam rangka mengenalkan ekonomi syariah melalui mata kuliah Pendidikan Agama Islam.
Para ulama Indonesia dalam menyikapi zakat perusahaan belum mencapai kesatuan pemikiran (unity of thought). Kelompok pertama memilih untuk mendefinisikan zakat dalam arti sempit, bahwa subyek zakat (muzakki) secara umum hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang sudah mukallaf, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah dan syarat-syarat tertentu. Sementara kelompok kedua mengatakan bahwa zakat harus diartikan secara luas, bahwa perusahaan bisa memiliki arti syakhṣiyyah i'tibāriyyah (badan yang disetarakan dengan individu/orang), dan dapat diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Zakat perusahaan sendiri telah diakomodir di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Bahkan Baznas sebagai lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menerima dan mendistribusikan zakat juga telah memfasilitasi perusahaan yang ingin mengeluarkan zakatnya. Oleh karena itu perlu diperjelas tentang bagaimana sebenarnya kedudukan perusahaan sebagai subjek zakat menurut tinjauan fikih maupun peraturan perundangan.
Perekonomian merupakan salah satu saka guru kehidupan Negara.Perekonomian yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan dan kemampuan rakyat. Salah satu penunjang perekonomian Negara adalah kesehatan pasar, 1 baik pasar barang jasa, pasar uang maupun pasar tenaga kerja. Dalam perekonomian, pasar berperan sangat penting khususnya dalam sistem ekonomi bebas/liberal. Pasarlah yang berperan untuk mempertemukan produsen (yang memproduksi dan menawarkan barang) dan konsumen (yang menentukan jumlah dan jenis barang/komoditas yang dikehendakinya). Konsumen sangat menentukan kedudukan pasar, sebab konsumenlah yang berperan untuk menentukan lalu lintas barang dan jasa. 2 Dalam kegiatan ekonomi suatu Negara, tidak ada satupun pemerintah yang tidak campur tangan terhadap kegiatan ekonomi, salah satunya yang ada di Indonesia. Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dinyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.Secara umum dalam kegiatan penentuan harga di Indonesia sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme permintaan dan penawaran, akan tetapi pada situasi dan kondisi tertentu terkadang pemerintah melakukan campur tangan dalam pengendalian harga. Adapun bentuk campur tangan dalam pengendalian harga dilakukan dengan cara : 3 a. Secara langsung, artinya pemerintah menentukan atau mengubah terhadap hargaharga tarif secara langsung atau dalam bentuk kebijakan pemerintah. Cara yang dilakukan di antaranya dengan cara sebagai berikut :
Salah satu nilai universal yang menjadi dasar inspirasi untuk membangun teoriteori ekonomi Islam adalah `Adl (Keadilan). Perintah berlaku adil banyak disebut dalam al Quran, ini menyiratkan tentang betapa pentingnya nilai-nilai keadilan bagi eksistensi kehidupan manusia. Adil merupakan adalah misi utama ajaran Islam dan sekaligus sikap yang dianggap dekat dengan taqwa. Keadilan harus dioperasionalisasikan pada semua fase ekonomi. Masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis. Bisnis yang baik adalah bisnis yang dapat memegang teguh keadilan dan menguntungkan bagi para pelakunya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tafsir ekonomi Islam atas konsep adil dalam transaksi bisnis berserta bentuk-bentuk praktik ketidakadilan dalam bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menyandarkan pada logika dengan menggambarkan data-data yang diperoleh, sehingga memungkinkan memperoleh kedalaman kepada data atau temuan lebih terbuka dan longgar, sifat luwes dan tidak kaku serta menyeluruh (holistik).Tanpa keadilan, maka akan terjadi eksploitasi manusia atas manusia. masingmasing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya. Syariah melarang terjadinya interaksi bisnis yang merugikan atau membahayakan salah satu pihak. Karena, bila hal itu terjadi, maka unsur kezaliman telah terpenuhi. "Kalian tidak boleh menzalimi orang lain dan tidak pula boleh dizalimi orang lain. (la tadzhlimuuna wala tuzhlamuun). Adapun bentuk transaksi bisnis yang tidak memenuhi prinsip keadailan adalah "bai' najazy, ihtikar, tadlis, taghrir, maysir, risywah dan riba.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.