Perusahaan Sebagai Subjek Zakat Dalam Perspektif Fikih Dan Peraturan Perundangan

Abstract

Para ulama Indonesia dalam menyikapi zakat perusahaan belum mencapai kesatuan pemikiran (unity of thought). Kelompok pertama memilih untuk mendefinisikan zakat dalam arti sempit, bahwa subyek zakat (muzakki) secara umum hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang sudah mukallaf, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah dan syarat-syarat tertentu. Sementara kelompok kedua mengatakan bahwa zakat harus diartikan secara luas, bahwa perusahaan bisa memiliki arti syakhṣiyyah i'tibāriyyah (badan yang disetarakan dengan individu/orang), dan dapat diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Zakat perusahaan sendiri telah diakomodir di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Bahkan Baznas sebagai lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menerima dan mendistribusikan zakat juga telah memfasilitasi perusahaan yang ingin mengeluarkan zakatnya. Oleh karena itu perlu diperjelas tentang bagaimana sebenarnya kedudukan perusahaan sebagai subjek zakat menurut tinjauan fikih maupun peraturan perundangan.

The Influence of Profitability Ratio on Corporate Zakat Dispenses at Sharia Bank in Southeast Asia

“…(Ahmad et al, 2020). Komarudin & Hidayat (2018) explaining corporate zakat is a new thing at this time, so it is almost certain that it cannot be found in the opinions of the four priests of the school of thought, namely Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah and Hanabilah regarding company zakat. Likewise contemporary scholars namely Prof. Dr. Yusuf Qardhawi and Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili made the legal basis for corporate zakat through qiyas efforts, namely corporate zakat refers to trade zakat.…”

Pengaruh Inflasi, Kurs Dollar, dan BI 7-Day Repo Rate Terhadap Penghimpunan Zakat (Periode 2015-2018)

“…Menurut (Azis & Widiastuti, 2017) zakat merupakan instrumen sosial dalam pertumbuhan ekonomi. Zakat juga termasuk dalam rukum Islam yang ketiga bahwa menunaikan zakat wajib hukumnya bagi orang-orang yang mampu dengan tujuan untuk membangun kesejahteraan umat Islam (Komarudin & Hidayat, 2018). Kemiskinan menjadi masalah yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesiam salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan menyalurkan dana zakat yang terkumpul dan memberikannya kepada 8 golongan yang berhak sesuai dengan syariat Islam.…”