Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran struktur organisasi pada Kantor Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masalah penelitian ini adalah adanya penambahan tugas bagi pejabat di Kantor Desa Gudang pada masa pandemik covid 19, sehingga membuat spesialisasi aktivitas menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Data diperoleh dari informan yang berjumlah tiga orang dan berbagai literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi berkaitan erat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kantor Desa Gudang Kecamatan. Struktur organisasi di Kantor Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupeten Sumedang dapat berjalan dengan baik walaupun terdapat penambahan aktivitas bagi pejabat organisasi di masa pandemik covid 19.Kata Kunci : Struktur Organisasi, Aparatur Desa, Pelayanan publik, Masyarakat
Sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), yang diharapkan proses pencapaian kemandirian desa melalui sumber daya yang dimiliki desa baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penerapan kebijakan BUMDES Kertamulya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dimulai dengan menelaah semua data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah mengkaji dan kemudian mereduksi data, menyusun data, langkah selanjutnya adalah memeriksa keabsahan data, dan diakhiri dengan interpretasi dari data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan BUMDES Kertamulya di Kabupaten Bandung Barat cukup baik , dilihat dari realisasi tujuan didirikannya BUMDES yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan, maka, perlu ditingkatkan sumber daya manusia yang handal dan partisipasi aktif masyarakat.
Implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tentang penanganan fakir miskin dan anak jalanan memang menjadi hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh Pemerintah. Kebijakan seperti ini harus dijalankan dengan sebaik mungkin agar kemiskinan di Indonesia cepat berkurang. Kemiskinan merupakan suatu fenomena atau gejala sosial yang harus segera dipecahkan, salah satunya dengan program yang di buat oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota/Kabupaten. Dan permasalahan timbul karena tidak sesuai antara kebijakan dengan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan perlindungan fakir miskin dan pembinaan anak jalanan, lalu faktor-faktor penghambat dan upaya penyelesainnya. Hasil Penelitian ini diperloleh informasi bahwa dengan apa yang di rumuskan oleh para pembuat keputusan dengan para pelaku aturan tersebut tidak sinkron sehingga terjadi hambatan dan masalah. Kebijakan tersebut didasarkan kepada pemerintah menyadari akan manfaat yang akan diberikan oleh pihak kecamatan kepada sasaran kebijakan yaitu fakir miskin dan anak jalanan. Upaya yang diusahakan oleh pihak kecamatan terhalang oleh berbagai masalah seperti penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung dan kurangnya sumber daya manusia, sehingga menyebabkan kebijakan tersebut tidak terealisasi dengan baik.
The problem in this study is that the use of technology has not been optimal in developing village potentials associated with opportunities for village innovation programs. The problem arises because not all villages have the same capacity in aspects of the potential and capacity of village officials, so that in response to this policy the village innovation program is an alternative solution to the problem of inequality in capacity, resources, and so on. This study uses a dynamic model of village development and innovation to analyze technology-based village innovation governance in new autonomous regions. The method used is a qualitative method which relies on secondary data with descriptive data analysis techniques. The results show that the factors in the dynamic model of rural development and innovation are based on internal and external factors. Internal factors include human resources and knowledge, information and communication, community participation, leadership, local wisdom, local potential, experience, challenges and obstacles. External factors include legal umbrella, networking and cooperation, government support, as well as appreciation and incentives.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.