Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Abstract

Implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tentang penanganan fakir miskin dan anak jalanan memang menjadi hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh Pemerintah. Kebijakan seperti ini harus dijalankan dengan sebaik mungkin agar kemiskinan di Indonesia cepat berkurang. Kemiskinan merupakan suatu fenomena atau gejala sosial yang harus segera dipecahkan, salah satunya dengan program yang di buat oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota/Kabupaten. Dan permasalahan timbul karena tidak sesuai antara kebijakan dengan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan perlindungan fakir miskin dan pembinaan anak jalanan, lalu faktor-faktor penghambat dan upaya penyelesainnya. Hasil Penelitian ini diperloleh informasi bahwa dengan apa yang di rumuskan oleh para pembuat keputusan dengan para pelaku aturan tersebut tidak sinkron sehingga terjadi hambatan dan masalah. Kebijakan tersebut didasarkan kepada pemerintah menyadari akan manfaat yang akan diberikan oleh pihak kecamatan kepada sasaran kebijakan yaitu fakir miskin dan anak jalanan. Upaya yang diusahakan oleh pihak kecamatan terhalang oleh berbagai masalah seperti penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung dan kurangnya sumber daya manusia, sehingga menyebabkan kebijakan tersebut tidak terealisasi dengan baik.

Bimbingan Teknis Dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Updating Data Kota Kendari

“…Struktur organisasi di Kantor Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupeten Sumedang walaupun terdapat penambahan aktivitas bagi pejabat organisasi di masa pandemik covid 19. Selain itu, menurut Caesar et al, (2020) bahwa kurangnya sumber daya manusia menyebabkan kebijakan pemerintah tidak terealisasi dengan baik.…”