Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi Islam di Indonesia dengan mengutamakan dua realitas penting yaitu ke-Islaman dan ke-Indonesiaan. NU berperan dalam dunia politik, khususnya dalam sebuah majelis Islam yaitu MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia) pada tahun 1937. Namun, majelis tersebut diubah menjadi Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) pada tahun 1943. Masyumi memiliki visi menjadi partai politik dan bekerjasama dengan NU, Muhammadiyah, Persis, dan organisasi Islam lainnya. Pembahasan akan dijelaskan secara spesifik mengenai keterkaitan antara NU dan Masyumi. Tujuannya adalah untuk menjelaskan peranan NU dalam Masyumi, penyebab keluarnya NU dari Masyumi tahun 1952, dan dampak terhadap politik mengenai keluarnya NU dari Masyumi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian sejarah dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa alasan keluarnya NU semakin parah karena perbedaan pemahaman antara kulturan dan ideologis dalam tubuh Masyumi. Keluarnya NU dari Masyumi memberikan dampak politik tersendiri bagi Indonesia. NU yang akhirnya menjadi sebuah partai politik baru dengan sepak terjang cukup baik dalam pemilu tahun 1955, hingga dilarang beroperasinya organisasi Masyumi di berbagai daerah dan terjadinya pemberontakan PRRI.
Hak-hak istri yang dicerai talak seharusnya dapat diterimanya sesuai dengan porsinya melalui penetapan dalam amar putusan pengadilan. Namun kenyataanya, dalam sebagian putusan cerai talak hak-hak itu tidak ditetapkan dalam amarnya. Termasuk dalam putusan cerai talak yang diputus di Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018. Tulisan ini dibuat dengan tujuan: 1) untuk memahami perlindungan hak-hak istri dalam perkara cerai talak yang diputus di Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018, dan 2) untuk memahami analisis hukum tentang perlindungan hak-hak istri dalam putusan cerai talak yang diputus Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kasus, penulis memperoleh simpulan bahwa: 1) putusan cerai talak di Pengadilan Agama Cianjur tahun 2018 tidak semuanya melindungi hak-hak istri, karena putusan yang persidangannya tidak dihadiri oleh pihak istri tidak menetapkan hak-hak istri dan sebagian putusan yang persidangannya dihadiri istri juga tidak menetapkan hak-haknya dalam amar putusan, dan 2) tatkala istri tidak hadir dalam persidangan, hakim tidak menetapkan hak-hak istri menggunakan hak ex officio-nya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim menimbang bahwa dengan ketidakhadirannya, istri telah ridha untuk tidak ditetapkan hak-haknya dalam amar putusan. Pendapat hakim ini menurut penulis sama dengan keterangan dalam Kitab Ahkamul Qur’an Juz II yang menyatakan: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya.”
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.