ABSTRACT

This research aims to explore the accountability and performance of government agency in perspective of institutional theory. It analytically answer two research questions: Do institutional isomorphism exist in the implementation of performance measurement system and accountability in public sector organizations? (RQ1) and Do government agencies actually use performance measurement information to aid decision-making and help plan for future performance improvement? (RQ2). This study is a qualitative research to answer two research question proposed with use semi-stuctured and open interview from SKPD officers in the local government of Yogyakarta Province. The results of interview were analyzed use thematic content analysis. Our finding show that three form of institutional isomorphism (coersive, mimetic and normative) were existed in the implementation of performance measurement system and accountability in public sector organizations. This result also show an interesting finding in government agency that performance information who reported in LAKIP was only a formality. The information content in LAKIP is not used as feedback to aid decision-making and plan for future performance improvement.

This research aims to analyze factors driving the accountability and performance of government as well as exploring qualitatively about accountability and performance of government agencies. In particular, this study examines the effect of incentives, regulations, and management commitment on government accountability and performance. Mixed method approach was used to answer research questions. Hypotheses were tested using SEM-PLS. Data analysis of the study involved 137 SKPD officers in districts/cities in Yogyakarta Special Region (DIY) and five respondents as key informants. The results of the study found that management commitment has significant effect on accountability and government performance. In addition, regulatory also have significant effect on accountability. The findings also reveal the coercive pressure that exists in implementing accountability and government performance. This concludes that reporting of accountability and government performance in DIY was only limited to the formalities to meet regulatory obligations, so that this indicates a pseudo-performance. In the context of institutional theory, this study demonstrates significant contribution to the development of institutional isomorphism in public sector organizations, particularly local governments.

kannya penelitian ini adalah untuk menguji faktor penentu kinerja pemerintah daerah. Adapun metode yang digunakan dalam pengujian adalah persamaan struktural dengan laporan pemeriksaan BPK dari 31 pemerintah provinsi di Indonesia sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan adanya urgensi bagi pemerintah daerah untuk lebih me merhatikan pencapaian kinerja yang riil, bukan hanya sebatas forma litas untuk meraih opini WTP dan mengabaikan penyelewengan atau korupsi yang terjadi. Hal ini disebabkan karena adanya korupsi atau penyelewengan bisa menciptakan preferensi kepada masyarakat untuk tidak memilih petahana yang memiliki kinerja ekonomi buruk.

Untuk mewujudkan penyerapan anggaran belanja yang baik, perlu diperhatikan realisasi anggaran dengan target anggaran yang telah ditetapkan. Apabila realisasi anggarannya masih sangat jauh dari target yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi kendala dalam proses penyerapan anggaran. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja di dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif yang bersifat kausal dengan metode analisis regresi berganda. Sampel yang digunakan adalah 111 Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. Pengumpulan data menggunakan kuisioner. Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor kualitas sumber daya manusia, regulasi, perencanaan anggaran dan komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja. Hal ini memberikan implikasi bahwa pemerintah daerah harus bisa memaksimalkan penyerapan anggarannya dengan meningkatkan kualitas perencanaan penyusunan anggaran, meningkatkan sumber daya pegawai dan merekrut pegawai sesuai spesialisasinya. Selain itu diharapkan kepada pemerintah untuk tidak selalu memperbarui regulasi karena regulasi yang selalu berubah-ubah menyebabkan pegawai negeri sipil kesulitan untuk melakukan program kerjanya.