Globalization has implications for the Indonesian diaspora in various parts of the world. Indonesian diaspora groups are aggressively fighting for their citizenship status in order to have dual citizenship. Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia has not regulated dual citizenship status for the Indonesian diaspora. The purpose of the study is to identify and analyze the dual citizenship position of the Indonesian diaspora in the Indonesian Citizenship Law. The research method used is normative legal research. The study suggested that citizenship status is very important because it relates to issues of rights and obligations. The bipartite status provides the protection and identity of the two countries. However, it is not the time to grant unlimited dual citizenship status because first, it needs an in-depth study of the implications of social, economic, cultural, political, security, and legal aspects as well as changes to the relevant related laws and regulations.
The Self-service shop developing into the countryside, however there are those who do not have licenses and violated licensing regulation. Therefore, violations of law were identified and analyzed by supermarkets, and law enforcement by SATPOL PP against these violations. Research uses normative legal research methods; the approach is the legislative approach, concepts, and philosophy. Data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials and the results of interviews with informants. The arrangement of the Self-service shop’s licenses is performed with Local Regulation, Regent Regulation, Regulation of Mayor, and/or the Mayor's Decision, the Mayor's Instructions and Regent's Circular Letter. Klungkung District does not have a regulation for supermarket yet. The legality of the Self-service shop is in the form of IUTS/IUTM, IUPP, DUTS, and DUPP. Tabanan and Klungkung District use SIUP and TDP. The law infringement of the Self-service shop is: violation of working time, distance of location, not having an IUTS, not applying a new license application in moving the location, and selling liquor. The law enforcement conducted by providing verbal warning, written warning, founding, applying for the licenses, and/or business suspension. The legality of the Self-service shop must use IUTS, and Klungkung District immediately formed regulation for the Self-service shop are. The un-licensed Self-service shop are monitored and evaluated continuously and identified the licenses that have been issued. Law enforcement for unlicensed and illegal Self-service shops that are permitted to be done explicitly and consistently so as not to cause injustice in society. Toko swalayan menjamur hingga ke pedesaan, namun ada yang tidak berizin, dan melanggar ketentuan perizinan. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisa pelanggaran hukum oleh toko swalayan, dan penegakan hukum oleh SATPOL PP terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif; pendekatannya yaitu pendekatan perundang-undangan, konsep, dan filsafat. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta hasil wawancara dengan informan. Pengaturan izin toko swalayan dilakukan dengan Perda, Perbup, Perwali, dan/atau Keputusan Walikota, Instruksi Walikota dan Surat Edaran Bupati. Kabupaten Klungkung belum memiliki Perda toko swalayan. Legalitas toko swalayan berbentuk IUTS/IUTM, IUPP, DUTS, dan DUPP. Kabupaten Tabanan dan Klungkung menggunakan SIUP dan TDP. Pelanggaran hukum toko swalayan yaitu: pelanggaran jam kerja, jarak lokasi, tidak memiliki IUTS, tidak mengajukan permohonan izin baru dalam memindahkan lokasi, dan menjual minuman beralkohol. Penegakan hukum dilakukan dengan memberikan peringatan lisan, tertulis, pembinaan, mengajukan izin, dan/atau pembekuan usaha. Legalitas toko swalayan supaya menggunakan IUTS, dan Kabupaten Klungkung segera membentuk Perda toko swalayan. Toko swalayan yang tidak berizin supaya dimonitoring dan dievaluasi secara berkelanjutan serta diidentifikasi izin yang sudah terbit. Penegakan hukum terhadap toko swlayan yang tidak berizin dan yang melanggar izin supaya dilakukan secara tegas dan konsisten agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat.
Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan kebijakan di desa. Kebijakan di desa adalah dasar ketika pemerintah daerah akan menerapkan kebijakannya. Bentuk-bentuk kebijakan di Desa misalnya berbentuk Peraturan Desa (Perdes) di Desa Bongan, Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan.Metode yang digunakan dalam pelatihan yaitu presentasi, diskusi dan praktik. Presentasi dilkukan hanya sebagai pengantar materi dan untuk memberikan pengetahuan mengenai materi-materi tertentu. Selanjutnya kegiatan lebih banyak dilakukan dengan diskusi dan praktik. Pendekatan yang digunakan yaitu experiental learning, sehingga dosen lebih bersifat sebagai fasilitator, dan partisipasi peserta dapat dimaksimalkan. Melalui pelatihan yang berbasis pengalaman ini peserta terlibat aktif dalam setiap aktivitas. Kesimpulan dari hasil penelitian di atas adalah (1) Peran Badan Permusyawaratan di Desa Bongan, Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dalam menjalankan fungsi pengawasan Peraturan Desa masih belum dilaksanakan dengan optimal (2) Faktor-Faktor penghambat yang paling besar dalam pelaksanaan pengawasan BPD terhadap Pemerintahan di Desa Bongan, Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan adalah: Peran BPD yang belum dipahami dengan baik dan pemahaman tentang tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta faktor-faktor lainnya, seperti sikap mental, dan faktor adat/kekeluargaan yang ada.
Studi ini bertujuan mengkaji kewenangan Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil serta terpenuhinya persyaratan dalam rangka memperoleh pembiayaan. Metode yang digunakan dalam studi adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengatur tentang pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil tampak kabur sehingga menimbulkan multitafsir dalam hal kewenangan Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan. Kemudian dalam ketentuan Pasal 23 huruf c tidak adanya ketentuan yang mengatur secara eksplisit syarat – syarat yang harus dipenuhi Usaha Mikro dan Kecil guna memperoleh pembiayaan. Agar Usaha Mikro dan Kecil dapat memperoleh pembiayaan dengan ketentuan aturan yang jelas memerlukan suatu kepastian hukum sehingga tercapainya kemanfaatan, dan keadilan hukum dalam usaha menjaga stabilitas Usaha Mikro dan Kecil sebagai pendukung strategis pembangunan perekonomian nasional. This study aims to examine the Government's authority to provide financing for Micro and Small Enterprises and to fulfill the requirements in order to obtain financing. The method used in the study is a normative legal research method using the statutory approach. The study results show that the provisions of Article 21 Paragraph (1) of Law Number 20 Year 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises that regulate Micro and Small Enterprise financing appear to be blurred, giving rise to multiple interpretations in terms of the Government's authority to provide financing. In the provisions of Article 23 letter c there is no provision that explicitly regulates the conditions that must be met by Micro and Small Enterprises in order to obtain financing. So that Micro and Small Enterprises can obtain funding with clear rules requiring legal certainty, the benefits and legal justice in efforts to maintain the stability of Micro and Small Enterprises as strategic supporters of national economic development can be achieved.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.