The phenomenon of sexual violence still occurs even in Islamic boarding schools where the victims are students. This would not be in accordance with the essence of the pesantren, even against the teachings of Islam rahmatan lil'alamin. This article is a legal article with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. In this article, it was found that cases of sexual violence that occurred in the pesantren environment could also be caused by the lack of preventive measures against sexual violence in Islamic boarding schools, for example in the form of sexual education (sex education). Therefore, Islamic boarding schools must transform according to the needs and challenges of the times, one of which is by intensifying sexual education for students in accordance with the values of Islamic teachings. The Islamic Sex Education Program is an effort to prevent sexual violence in Islamic boarding schools through a curriculum that is in accordance with international standards that is packaged in an Islamic way using modern, fun and easy to reach teaching methods for students.Keywords: Islamic Boarding Schools; Islamic Sex Education Program; Sexual Violence to Student at Islamic Boarding Schools. Abstrak Fenomena kekerasan seksual masih terjadi bahkan di lingkungan pesantren dengan korbannya adalah santri. Hal tersebut kiranya tidak sesuai dengan esensi pesantren, bahkan telah bertentangan dengan ajaran Islam rahmatan lil’alamin. Artikel ini merupakan artikel hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Melalui artikel ini, ditemukan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren juga dapat disebabkan karena kurangnya tindakan pencegahan kekerasan seksual di pondok pesantren, misalnya berupa pendidikan seksual (sex education). Oleh karenanya, pesantren harus bertransformasi sesuai kebutuhan dan tantangan zaman, salah satunya dengan mengintensifkan pendidikan seksual (sex education) kepada para santri yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Islamic Sex Education Program merupakan upaya pencegahan kekerasan seksual di pesantren melalui kurikulum yang sesuai standar internasional yang dikemas secara islami dengan menggunakan metode pengajaran yang modern, menyenangkan dan mudah untuk dipahami para santri.Kata Kunci: Pesantren; Islamic Sex Education Program; Kekerasan Seksual di Kalangan Santri
Limbah menjadi masalah serius yang terjadi di berbagai negara khususnya di Indonesia. Salah satunya adalah Limbah Restoran yang dapat dikategorikan sebagai limbah organik dan limbah cair domestik. Limbah Restoran yang tidak diolah dengan baik dapat menjadi salah satu faktor pencemaran lingkungan. Apalagi di tahun 2030 dengan masalah utama adalah peningkatan populasi di perkotaan, perubahan pola konsumsi masyarakat, masuknya restoran yang menyedikan berbagai makanan cepat saji akan lebih memprihatinkan jika tidak segera ditangani. Pengelolaan Limbah Restoran yang tidak benar dapat menimbulkan masalah yaitu tercemarnya udara yang tidak sedap di lingkungan sekitar restoran, sarang penyakit, pencemaran lingkungan dan penyumbatan saluran air. Beberapa data yang diperoleh dari KemenLH pada tahun 2017 yakni jumlah total limbah yang dihasilkan di Indonesia sebesar 187,2 juta ton per tahun, sedangkan untuk Limbah Restoran 16,7 juta ton per tahun atau setara dengan 44,5%. Dari hal tersebut penulis memberikan solusi berupa pemberlakuan pajak limbah (Re-Tax: Restaurant Waste Tax) untuk menekan dampak Limbah Restoran demi terwujudnya indonesia sebagai poros kelestarian lingkungan dunia. Sistem yang akan diterapkan adalah dengan menggunakan data limbah maksimum sebagai dasar pemberlakukan pajak. Dengan sistematikanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yaitu diambil 10% dari penjualan. Penulis menggunakan metode penulisan yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dalam memberikan solusi tersebut diharapkan mampu mencapai tujuan yaitu menanggulangi kerusakan lingkungan karena Limbah-Limbah Restoran yang belum dilakukan pengolahan, menekan jumlah pembuangan Limbah Restoran, menjaga kelestarian lingkungan dan menambah pendapatan pemerintah daerah melalui pemberlakuan pajak.
Prinsip kesejahteraan rakyat tersirat dalam sila kelima pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pancasila merupakan falsafah negara (Philosofische Gronslag) dan dasar negara yang mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar demi tercapainya cita negara Indonesia. Cita negara yang terkandung dalam preambul UUD NRI 1945 menunjukkan ciri negara kesejahteraan (Welfare State) yang mengamanatkan Negara untuk bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat. Hal ini dipertegas dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 bahwa bumi air dan kekayaan alam didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pasal tersebut kemudian menjadi landasan konstitusional sekaligus arah pengaturan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berlandaskan keadilan sosial guna memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional. Seperti halnya Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang merupakan sumber daya alam strategis sekaligus komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolanya harus memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Salah satu kegiatan usaha hulu Migas yang memiliki peranan penting sebagai penggerak perekonomian nasional adalah sektor hulu Migas. Sektor hulu Migas akan memberikan manfaat yang signifikan apabila dikelola dan diawasi dengan dengan baik. Dalam rangka melakukan pengawasan tersebut, pemerintah membentuk Badan Pelaksana Migas (BP Migas) sebagai pemegang kuasa sektor hulu Migas. Namun pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, BP Migas dibubarkan karena dianggap inkonstitusional. Sebagai akibat hukumnya pada tahun 2013 Pemerintah membentuk SKK Migas untuk melaksanakan pengelolaan hulu Migas. Namun keberadaan SKK Migas dalam praktiknya tidak menjamin terciptanya pengawasan hulu Migas yang lebih efektif. Melambungnya Cost Recovery yang tidak proporsional menunjukkan kelemahan SKK Migas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sektor hulu Migas. Oleh karena itu sistem pengawasan yang efektif sangat dibutuhkan guna meningkatkan produktivitas sektor hulu Migas dan kesejahteraan nasional. Berdasarkan problematika tersebut penulis menggagas Supervision Mining System yang merupakan model baru pengawasan yang ideal guna mengakomodasi pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas yang berlandaskan nilai keadilan sosial.
Elections are an absolute requirement for every democratic country. Democracy is defined as a political ideology and system based on the doctrine of "power of the people" as stated in Article 1 paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Q.S. Ali Imran: 159 also explains the political principles related to democracy, namely the involvement of the community in the policies of the authorities. One of the characteristics of democracy is the guarantee of the rights of citizens, where the state is obliged to respect, protect, and fulfill without discrimination. However, nowadays, one of the human rights related to political education to the public has received little attention from state administrators. Bawaslu data shows that 3.09 million ballots were invalid in the governor and deputy governor elections in 17 provinces. This is because the public does not understand how to use their voting rights properly, and proves that the government has been negligent in fulfilling its obligations to provide political education to the public in running a democratic electoral system. Based on the problems above, the authors form a grand design of political education through IPEQ (Institutions for Political Education Based on Al-Quran Value) which is a political education program through four main institutions, namely Regional Government, KPU, Political Parties, and Schools as regulated in positive law. Indonesia by applying political values according to Islamic law, especially the Qur'an. It aims to increase public participation in elections as well as concrete evidence of the concern of state administrators in producing politically intelligent and religious citizens. In this study the author uses normative juridical research or also called doctrinal legal research
In the modern era, legal services in Indonesia have to transform from conventional to electronic-based. One of the legal services that have been transformed is the electronic fiduciary registration system. The electronic fiduciary registration system is a breakthrough in the field of legal services that aims to increase state revenue through non-tax state revenues and create legal services in the registration of fiduciary guarantees that are faster, easier, cheaper and more accurate. Statistically, the enactment of an electronic fiduciary registration system since 2013 has provided a positive trend that has prompted the government to continue to improve both facilities and infrastructure regarding the electronic fiduciary guarantee registration system. Its existence is currently regulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Republic Indonesia Number 25 of 2021 concerning Procedures for Registration, Amendment and Abolition of Fiduciary Guarantees. This regulation regulates new content that has not been regulated in the previous regulation, namely the regulation regarding access rights for electronic fiduciary registration for corporations as one of the applicants. The granting of access rights to corporate is inseparable from the use of fiduciary guarantees as one of the guarantees in the credit distribution process by corporate in the form of the banking industry, non-bank financial industry, and other service industries.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.