The phenomenon of sexual violence still occurs even in Islamic boarding schools where the victims are students. This would not be in accordance with the essence of the pesantren, even against the teachings of Islam rahmatan lil'alamin. This article is a legal article with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. In this article, it was found that cases of sexual violence that occurred in the pesantren environment could also be caused by the lack of preventive measures against sexual violence in Islamic boarding schools, for example in the form of sexual education (sex education). Therefore, Islamic boarding schools must transform according to the needs and challenges of the times, one of which is by intensifying sexual education for students in accordance with the values of Islamic teachings. The Islamic Sex Education Program is an effort to prevent sexual violence in Islamic boarding schools through a curriculum that is in accordance with international standards that is packaged in an Islamic way using modern, fun and easy to reach teaching methods for students.Keywords: Islamic Boarding Schools; Islamic Sex Education Program; Sexual Violence to Student at Islamic Boarding Schools. Abstrak Fenomena kekerasan seksual masih terjadi bahkan di lingkungan pesantren dengan korbannya adalah santri. Hal tersebut kiranya tidak sesuai dengan esensi pesantren, bahkan telah bertentangan dengan ajaran Islam rahmatan lil’alamin. Artikel ini merupakan artikel hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Melalui artikel ini, ditemukan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren juga dapat disebabkan karena kurangnya tindakan pencegahan kekerasan seksual di pondok pesantren, misalnya berupa pendidikan seksual (sex education). Oleh karenanya, pesantren harus bertransformasi sesuai kebutuhan dan tantangan zaman, salah satunya dengan mengintensifkan pendidikan seksual (sex education) kepada para santri yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Islamic Sex Education Program merupakan upaya pencegahan kekerasan seksual di pesantren melalui kurikulum yang sesuai standar internasional yang dikemas secara islami dengan menggunakan metode pengajaran yang modern, menyenangkan dan mudah untuk dipahami para santri.Kata Kunci: Pesantren; Islamic Sex Education Program; Kekerasan Seksual di Kalangan Santri
In Article 7 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage it is stated that in the event of a deviation from the minimal age of marriage, a marriage dispensation may be requested from the court or other official appointed by both male and female parents. However, there are no indicators related to the conditions for marriage dispensation to be proposed in Law Number 1 of 1974 making the legal politics of granting marriage dispensations focus on judges. In its development, was born Law Number 16 of 2019 replaced Law Number 1 of 1974. This article is a legal article with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. Through this article, it was found that there was a political change in the marriage dispensation law in Law Number 16 Year 2019, where the politics of marriage dispensation law was stricter than Law Number 1 of 1974 and had the spirit not to easily provide marriage dispensation. This can be seen from the existence of two conditions for filing a dispensation in Law Number 16 of 2019, namely (1) having urgent reasons and (2) Having sufficient supporting evidence.Keywords: Marriage Dispensation; Marriage Law; Politics Of Law.Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan batas usia minimal perkawinan, maka dapat dimintakan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Namun, tidak ada indikator terkait kondisi dapat diajukannya dispensasi perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membuat politik hukum pemberian dispensasi perkawinan, benar-benar menitikberatkan pada hakim. Dalam perkembangannya, lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Artikel ini merupakan artikel hukum dengan pendekatan peraturan perundang-Undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Melalui artikel ini, ditemukan bahwa terjadi perubahan politik hukum dispensasi perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 , dimana politik hukum dispensasi perkawinan bersifat lebih ketat daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memiliki semangat untuk tidak dengan mudah memberikan dispensasi perkawinan. Hal ini dapat terlihat dari adanya dua syarat diajukannya dispensasi di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu (1) memiliki alasan mendesak dan (2) Memiliki bukti-bukti pendukung yang cukup.Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan; Perkawinan; Politik Hukum.
Pelayanan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan setiap warga negara. Di lingkungan lembaga permasyarakatan (Lapas), penyelenggaraan pelayanan publik berperan penting dalam menciptakan lingkungan Lapas yang berkualitas. Hal tersebut didasarkan, karena narapidana sebagai makhluk ciptaan Tuhan juga berhak memperoleh pelayanan publik yang layak sebagaimana dijamin dalam pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945. Disisi lain, dalam implementasinya, pelaksanaan pelayanan publik pada Lapas nyatanya belum terselenggara secara baik dan berkualitas. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti jumlah petugas lapas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana, permasalahan overcrowded lapas, maupun factor lainnya. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis menguaraikan 2 (dua) rumusan masalah: a) Hak Narapidana dalam Memperoleh Pelayanan Publik Yang Baik ditinjau dari Undang-Undang Permasyarakatan; dan b) Penerapan AUPB dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lapas. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif (legal research). Melalui tulisan ini, terdapat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu a) Seorang narapaidana, selama berada dalam proses pembinaan di Lapas, berhak mendapatkan pelayanan publik yang baik b) Penyelenggara pelayanan publik dalam lapas harus senantiasa melandaskan tindakannya kepada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti asas ketidakberpihakan, asas pelayanan yang baik, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang. Kata Kunci: Lembaga Permasyarakatan, Pelayanan Publik, AUPB.
Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife to form happy and eternal family-based God Almighty, therefore, in implementation of marriage must be approved by both parties who carry out the marriage, without any coercion from any party. However, in practice, some marriages are carried out not because the free will of the parties, but of pressure or influence from a third party, unlawfully, coercing, placing someone under his control or another person, or abusing his power to do or allow it to be done with him or with another person, which is called forced marriage. Against forced marriages, in Indonesia, there are civil and criminal legal remedies, specifically in the case of forced marriages. Meanwhile, various legal remedies exist for forced marriages in other countries, such as Australia and United Kingdom. Herefore, it is necessary to make legal comparison to obtain comprehensive perspective, both the regulation, as well the practice the regulation, so that the proper legal framework will be obtained terms of providing legal remedies in the case of forced marriages in Indonesia. Based on this background, the formulation of the problem in this article: 1) legal remedies against forced marriages in Indonesia and 2) legal remedies that can be taken in the case of forced marriages in other countries. The research method in this article is legal research with statute approach, conceptual approach, comparative approach, and case approach. The results of the article: 1) analyze legal remedies forced marriage in Indonesia, 2) describe comparative laws from Australia and UK regarding the handling of forced marriages so that the proper legal framework will be obtained in terms of providing legal remedies for forced marriages in Indonesia.
The high rate of deforestation and many forest disputes in Indonesia show that forest management in Indonesia is not based on the principles of good forest governance. It also shows that there is still a lack of attention to the aspect of sustainable forest development which focuses on a balanced sustainability condition between the three forest functions (production, ecology, and socio-economic functions). Geospatial Information is expected to be the solution to help provide an accurate data and information which mapping forest development in accordance with the conditions of each forest area, so that the three functions can operate coherently. Furthermore, with the presence of integrated geospatial data, it can be used as a tool in policy formulation, decision making, and/or dispute resolution in the forestry sector. This paper applies empirical juridical research consisting participatory methods through discussions and interviews with related parties. In practice, the legal materials are firstly collected by using inventory and documentation. Then, it’s completed by interviews and Focus Group Discussion data. Moreover, it also applies statutory, conceptual, and case approaches. This paper highlights the use of geospatial information data in the forestry legislation making in Indonesia. Hence, this paper will present new information about the model of forestry dispute resolution based on geospatial information.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.